Kedua, kekuasaan. Ini ada kaitannya dengan apa yang disampaikan C. Wright Mills  yang mempromosikan konsepnya tentang “metafisika militer”, di mana semua persoalan di  dunia disulap menjadi persoalan militer, dan dengan demikian membutuhkan solusi  militer. Dalam pada itu, dalam kasus masyarakat adat Besipae yang secara konstitusional  diatur dalam pasal 18B ayat (2) dan pasal 28I ayat (3) UUD 1945, justru mendapat  kekerasan dan pengingkaran akan hak-hak mereka. Pemerintah Provinsi NTT yang  merupakan perpanjangan tangan negara dalam hal ini melakukan dehumanisasi terhadap  masyarakat lewat militer dan kepolisian.

Ketiga, sebagaimana tadi dijelaskan dengan  mengutip Tolo, mekanisme pasar berpengaruh terhadap akses dan eksklusi. Transaksi  dilakukan melalui jual beli tanah. Para pemodal membeli tanah baik secara legal maupun  lewat pemalsuan sertifikat yang kemudian dilegitimasi lewat Badan Pertanahan. Tanah  yang dibeli tersebut selanjutnya dikomoditikan dan kemudian meraup keuntungan sebesar besarnya. 

Keempat, legitimasi. Dalam hal ini bekerja lewat wacana-wacana yang  didiskursuskan untuk menentukan nilai mana yang benar dan mana yang salah. Legitimasi juga diartikulasikan dalam jargon-jargon mulia. Sementara orang terbius oleh janji-janji  kamuflase, para pemodal terus melakukan pencaplokan dan eksklusi dan tidak disadari oleh  masyarakat. Karena itu, alih-alih mau mengatasi kemiskinan justru kembali melanggengkan  kemiskinan yang sistemik.  

Memikirkan Implikasi Ekologis dan Solusi-Solusinya 

Salah satu kajian yang membuka mata dari studi ekologi politik adalah upaya  mereka untuk memperlihatkan adanya ketimpangan atas beban ekologis dan dampak lingkungan yang dihasilkan dari pembangunan. Relasi pusat dan pinggiran dalam peta  pembangunan tampak asimetris dalam ekologi politik. Selama ini penetrasi dan ekspansi  kapital telah mencengkram dan merambah hampir ke seluruh wilayah pedesaan sebagai  lokus dari sumber kekayaan alam. Selama penetrasi itu, arus material dan bahan baku telah  diambil dari pinggiran melalui proses ekstraktif yang cepat dengan menyisakan limbah,  kehancuran ekologis, dan akuisisi tanah. Sementara kekayaan telah dibawa pergi untuk  ditumpuk pada pusat-pusat kekuasaan untuk dinikmati segelintir elite. Pada titik inilah  konsep Capitalonce Jason Moore bisa dilihat. Sistem kapitalis hanya menguntungkan  sekelompok kecil orang dengan akumulasi kekayaan dan menciptakan pelbagai macam  ketidakadilan dan krisis berlapis. Ringkasnya, sistem ini menguntungkan 1 persen  penduduk yang mengangkangi 49 persen aset negara melalui konsesi-konsesi penebangan  hutan, perkebunan sawit, pertambangan skala besar, dan korupsi yang semakin kronis.