Tulisan ini berangkat dari sebuah asumsi dasar bahwa relasi antara ekspansi kapital  dan perampasan sumber daya alam selalu didesain dalam satu kata sakti: pembangunan.  Rezim pembangunanisme (developmentalism) secara historis dikukuhkan dalam pidato  Truman pada tahun 1949 dan mendapat bentuknya yang paling purna dalam pembangunan  neoliberalisme dengan memisahkan secara tegas antara ekonomi dan politik saat  merumuskan kesejahteraan masyarakat global. Dalam proses kerjanya, pembangunan  kemudian menjadi basis material untuk modernitas sehingga akumulasi menjadi titik sentral  dari pertumbuhan ekonomi, khususnya kontrol atas sumber daya alam. Sementara itu, problem terbesar dari kapitalisme masa kini adalah semakin habisnya ruang. Habisnya  ruang ditandai dengan semakin sempitnya lahan untuk mencari garapan baru (ekspansi).  Karena itu, menurut Harvey, kerja kapitalisme masa kini adalah dengan cara akumulasi  melalui perampasan (accumulation by dispossestion). 

Sehubungan dengan itu, tulisan ini akan mengkaji berbagai krisis ekologi yang  timbul akibat praktik ekspansi kapital yang gencar dilakukan lewat pembangunan di Nusa  Tenggara Timur (NTT). Tulisan ini terstruktur dalam beberapa bagian: Pertama, menelisik  sejarah singkat ekspansi kapital yang bekerja lewat wacana dan proyek pembangunan di  Indonesia pada umumnya, dan NTT pada khususnya. Kedua, menelaah mekanisme kerja  ekspansi kapital dan pembangunan, kemudian melihat bagaimana implikasi-implikasi  terhadap perampasan sumber daya alam yang terjadi di NTT. Keempat, menawarkan beberapa solusi yang bisa dijadikan aksi untuk meredam kekuatan ekspansi kapital dan  politisasi pembangunan yang dicanangkan oleh korporasi untuk meraup keuntungan  sebesar-besarnya. 

Menengok ke Belakang 

Pembicaraan mengenai ekspansi kapital selalu bertalian dengan dinamika kelas  yang terjadi dalam masyarakat. Asal-muasal kapitalisme di Indonesia melewati serangkaian  tahapan waktu. Studi Robison menunjukkan bagaimana kapitalisme berkembang pesat pada  era Orde Baru dan negara sendiri yang berperan sebagai katalisatornya. Ia menjelaskan  bagaimana evolusi negara dari zaman kolonial, zaman pascakolonial awal, serta Orde Baru  yang sangat berhubungan erat dengan pertumbuhan kelas kapitalis. Konsekuensinya, kelas  kapitalis kemudian menjadi begitu penting dalam menjelaskan titik soal ekonomi politik di  Indonesia. Namun, sekalipun kelas kapitalis ini lahir dari rahim negara, ia telah tumbuh  menjadi gagah perkasa sehingga negara pun nyaris dicengkeram dan dikuasai olehnya.  Karena itu, dikotomi penguasa-pengusaha sudah tidak relevan karena keduanya telah  menyatu melalui perkawinan antara modal dan birokrasi negara. Lebih lanjut, perkawinan  tersebut melahirkan keluarga-keluarga politik birokratis dan konglomerat raksasa yang  posisinya tidak ditentukan mekanisme pasar yang abstrak, tetapi lewat sistem patronase  yang tersentralisasi di bawah Soeharto.