Perempuan NTT dalam Bayang – Bayang Krisis Ekologi Akibat Pembangunan Berwatak Kapitalis dan Patriarki

Potret Krisis Ekologi di NTT Akibat Pembangunan Berwatak Kapitalis

Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki sejarah panjang pengrusakan lingkungan. Pada catatan akhir tahun Walhi NTT di tahun 2020 hingga tahun 2021 tercatat bahwa NTT dikepung oleh berbagai kebijakan dan praktek pembangunan yang abai pada keselamatan rakyat dan lingkungan hidup, mulai dari dari proyek investasi pariwisata, proyek perkebunan monokultur dan proyek pertambangan.

Misalnya, Proyek pembangunan batu gamping dan pabrik semen di wilayah Manggarai Timur yang berlokasi di perkampungan dan lahan – lahan pertanian warga. Pengalihfungsian yang ada akan membuat masyarakat kehilangan ruang produksi dan ruang penghidupannya. Selain itu, proyek tersebut juga berpotensi menimbulkan konflik sosial diantara masyarakat melalui pengrusakan sistem tata budaya masyarakat. Masyarakat juga terancam mengalami masalah kesehatan akibat dari adanya aktivitas pertambangan yang dekat dengan kawasan pemukiman.

Tidak sampai disitu, kawasan tambang tersebut juga berada di bentang Kars Flores  yang menyediakan suplai air bersih bagi daerah sekitarnya, memberikan penghidupan bagi ribuan komunitas di belahan barat Pulau Flores, khususnya dari Reo di Kabupaten Manggarai hingga Riung di Kabupaten Ngada. Karena kawasan ini memiliki fungsi yang sangat vital maka seharusnya dijadikan kawasan lindung ekologis dan tidak diperkenankan untuk dirusak termasuk dengan mengizinkan beroperasinya pertambangan.

Di Timor, pengrusakan daerah hulu sungai menjadi kawasan pertambangan pasir yang terjadi di wilayah Noel Bikoko berujung pada terbatasnya akses air  masyarakat terutama petani  hingga mengakibatkan terjadinya kekeringan yang menyebabkan gagal tanam dan gagal panennya petani. Sumur – sumur masyarakat pun mengalami kekeringan.

Sementara itu, kasus hutan adat kasus hutan adat masyarakat Pubabu Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) untuk proyek perkebunan kelor menimbulkan konflik berkepanjangan antara masyarakat dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara TImur terkait melindungi serta akses masyarakat terhadap hutan adatnya dan menghilangnya pengetahuan perempuan tentang sumber – sumber pengetahuan lokal seperti pewarna alami dalam proses menenun dan obat – obatan tradisional

Di Sumba, deforestasi yang terjadi disalah satu wilayah hutan adat masyarakat untuk proyek perkebunan monokultur tebu dan pabrik gula. Proyek perkebuanan tebu dan pabrik gula yang dibangun telah mengakibatkan terampasnya hak masyarakat adat atas tanah ulayatnya, berkurangnya debit air  yang dirasakan oleh para petani  untuk area pertaniannya hingga banjir yang tidak pernah terjadi dalam kurun 10 tahun terakhir.

Proyek invesitasi pariwisata yang memprivatisasi kawasan pesisir  dan pulau – pulau kecil semakin memperparah kerusakan lingkungan yang ada seperti maraknya pemberian ijin usaha pariwisata di kawasan Taman Nasional Komodo. Salah Satu warisan dunia ini juga tidak lepas dari ancaman. TNK yang kini memiliki 3022 Komodo. Dalam catatan WALHI NTT ada beberapa ancaman yang langsung menyasar ekosistem Komodo dan eksistensi masyarakat adat disana. Praktek – praktek penyelundupan mata rantai Komodo seperti rusa pada 2018 – 2019, praktek penyelundupan anak Komodo sebanyak 41 ekor  pada 2019, ancaman praktek pembangunan infrastruktur skala besar yang rakus lahan, rakus air, rakus energi, rakus bahan konstruksi atas nama kepentingan  pariwisat di bentang alam ekosistem asli komodo

Pengrusakan lingkungan akibat pertambangan,, konflik agraria, privatisasi wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil  atas nama pariwisata mempertontonkan ketidakberpihakan pemerintah yang arogan dalam eksploitasi alam di Nusa Tenggara TImur  dengan tameng kemajuan dan peningkatan pendapatan perekonomian daerah

Semua aktivitas industri yang tidak ramah lingkungan ini tidak hanya memperparah kerusakan dan memperpanjang  catatan kelam pengrusakan lingkungan di NTT juga menyumbang peningkatan emisi gas rumah kaca yang menyebabkan  pemanasan global yang berakibat adanya perubahan iklim yang memicu adanya bencana iklim.

Nusa Tenggara Timur yang merupakan wilayah kepulauan termasuk  sebagai daerah rentan bencana. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tercatat hampir semua bencana alam pernah terjadi di NTT. Sesuai kajian data resiko bencana yang dilakukan pada tahun 2021 terdapat delapan jenis bencana alama yang melanda provinsi berbasis kepulauan ini yaitu banjir, cuaca ekstrem, gelombang pasang, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan serta  kekeringan, letusan gunung berapi serta tanah longsor.

Dalam kurun waktu 23 tahun terakhir sejak 1999 hingga april 2022 ada 927 kasus bencana telah terjadi. Badan Meteorologi, Klimatologii dan Geofisika Nusa Tenggara Timur  setiap tahun selalu memperingatkan potensi  bencana akibat cuaca yang buruk, baik di daratan maupun di peraiaran.

Salah satu bencana yang paling buruk terjadi pada Aprl 2021. Nusa Tenggara Timur dilanda bencana badai siklon tropis   kategori 3 yang menjadi siklon tropis pertama yang mampir di daratan Indonesia yakni Siklon Tropis Seroja. Badai siklon ini berdampak luas dan menimbulkan banyak kerusakan akibat angin kencang, banjir dan tanah longsor dibeberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur. Kota Kupang menjadi salah satu daerah dengan tingkat kerusakan parah akibat badai Siklon Tropis Seroja.

Bencana iklim yang terjadi ini tidak hanya mengakibatkan warga kehilangan tempat tinggal, harta benda, wilayah kelola serta sumber perekonomiannya. Penyintas juga harus tinggal di posko – posko dengan fasilitas dan akses yang  minim untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan pangan sehari – hari,  hal ini menimbukan kerentanan terhadap kelompok rentan dan marjinal.