Press Release WALHI NTT – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Eksekutif Daerah Nusa Tenggara Timur (WALHI NTT) menilai tim satuan tugas (Satgas) penyelesaian masalah geothermal di Pulau Flores dan Lembata bentukan Gubernur Melkiades Laka Lena sebagai tim abal-abal dan uji petik yang dilakukan hanya sandiwara. Hal itu disampaikan WALHI NTT usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penyampaian Laporan Pelaksanaan Uji Petik Satuan Tugas Penyelesaian Masalah PLTP di Pulau Flores pada Jumad, 4 Juli 2025 di Ruang Rote-Sabu Hotel Harper, Kota Kupang.

Pernyataan tersebut disampaikan WALHI merespons temuan mereka di lapangan yang menyebut tim bentukan Gubernur NTT tersebut tidak independent sehingga berdampak pada pola kerja yang sangat tidak professional. Akibatnya, uji petik yang dilakukan sangat tidak obyektif dan justru terlihat sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, Kementerian ESDM dan PLN sebagai pihak pelaksana proyek yang sejak awal memang sangat ngotot agar proyek ini tetap dijalankan di tengah gelombang penolakan warga.

Tonton juga: Hasil Uji Petik Geothermal Flores – Lembata Dinilai Cacat Etik dan tak berpihak pada rakyat!

Tim Satgas yang dibentuk Gubernur Melki itu pun terdiri dari akademisi-akademisi yang sejak awal diduga dibiayai oleh pemerintah dan pihak pelaksana proyek untuk mendukung pelaksanaan proyek tersebut tanpa melibatkan Lembaga-lembaga independent atau pihak NGO dan para pemerhati lingkungan hidup yang selama ini serius mengadvokasi masalah geothermal di Flores dan Lembata. Hal itu tercermin dari cara kerja tim ini yang mengabaikan hal-hal prinsip dalam masalah geothermal di Flores dan Lembata.

Dugaan tidak independen dari tim satgas ini kian meyakinkan setelah temuan WALHI NTT yang menerangkan bahwa selama melakukan uji petik, satgas tersebut hanya bertemu dengan para pemilik lahan dan kelompok-kelompok yang pro tanpa menggali informasi atau pikiran dari para pihak kontra serta masyarakat lainnya di wilayah proyek geothermal yang juga menjadi bagian dari terdampak proyek tersebut. Sehingga dalam laporan hasil uji petik tim satgas tersebut seolah-olah tidak ada masalah yang berarti dengan proyek tersebut.

Padahal publik sendiri sudah tahu dan menyaksikan secara langsung bahwa geothermal di Flores dan Lembata ini syarat masalah dan kerusakan, baik masalah sosial (konflik horizontal) maupun masalah kesehatan dan kerusakan lingkungan sangat serius yang berbuntut pada masalah ekonomi. Ada keluarga yang tidak lagi harmonis, ada anak-anak dan perempuan mengalami penyakit kulit dan gangguan pernapasan, ada warga yang kehilangan sumber ekonomi karena lahannya rusak lalu memutuskan menjadi perantau di luar negeri dan ada juga yang kehilangan tempat tinggal karena di dalam rumahnya muncul semburan lumpur panas dan atap rumahnya mengalami korosi berulang setelah geothermal beroperasi seperti yang terjadi di Nage dan Mataloko Kabupaten Ngada. Pun persediaan air bersih yang semakin berkurang.

Terkait pernyataan Gubernur Melkiades Laka Lena dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut mengenai urgensi dari pembentukan Satuan Tugas atau Tim Teknis untuk meninjau Geothermal di Flores dan Lembata, WALHI menilai itu hanya akal-akalan saja agar publik menilai seolah-olah tim ini bekerja apa adanya tanpa intervensi dari pihak manapun termasuk pemerintah.

“Uji petik ini dilakukan apa adanya oleh Tim Akademisi dari berbagai kampus. Hal ini menunjukan komitmen Pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi dan para akademisi ini menunjukan bahwa kita ingin mendengarkan dan juga memastikan seluruh aspirasi apa yang terjadi ini menjadi informasi yang seimbang.”

“Kami cermati betul terkait isu lingkungan, isu sosial, isu ekonomi dan politik untuk itu Pemprov memfasilitasi semua pihak, pihak yang sedang bekerja untuk geothermal di Flores maupun pihak yang mengkritisi proyek ini, untuk itulah kami membentuk satgas.” Ucapnya.

Pernyataan itu, tegas WALHI NTT terkesan Gubernur sedang bermain sandiwara. Pasalanya, apa yang dia sampaikan dalam pertemuan tersebut sangat bertentangan dengan apa yang dilakukan saat pembentukan tim satgas dan juga tercermin dalam cara kerja dari tim di lapangan yang terkesan formalitas.

“Kami menilai, pernyataan itu hanya sandiwara saja. Karena yang disampaikan Gubernur bahwa ingin mendengarkan dan mendapatkan aspirasi dan informasi yang berimbang itu tidak tercermin dalam cara tim ini bekerja di lapangan. Yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Mereka (satgas) hanya mendengarkan pihak-pihak yang pro dan mengabaikan pihak yang kontra dan masyarakat pada umumnya yang juga ikut menerima dampak dari proyek tersebut,” jelas WALHI NTT.

“Pun terkait pernyataan (Gubernur) bahwa pihaknya melibatkan pihak yang mengeritisi geothermal dalam satgas, nyatanya di dalam satgas itu tidak melibatkan pihak-pihak yang selama ini mengeritisi proyek tersebut,”

“Adapaun pernyataan lain bahwa pihaknya mencermati betul terkait isu lingkungan, sosial dan ekonomi, jelas itu terbantahkan ketika melakukan uji petik, tim ini hanya berhadapan dengan pihak-pihak yang pro terhadap proyek tersebut. Konflik dan keretakan sosial sangat terang dan jelas terasa di tengah masyarakat yang berada dalam lokasi geothermal, tetapi sejak awal pemerintah sudah ngotot memaksakan proyek ini dan mengabaikan keretakan sosial dan kerusakan lingkungan yang terjadi. Dan anehnya, ini tidak menjadi temuan dari tim ini,”

“Jadi kami menilai, pernyataan itu hanya akal-akalan saja dan uji petik yang dilakukan abal-abal dan bersifat formalitas. Mungkin sekadar ingin mengelabui publik bahwa pemerintah benar-benar ingin mendengarkan semua pihak, termasuk yang menolak. Tapi nyatanya, publik sudah tahu bagaimana cara kerja dari tim satgas tersebut, yang hanya melayani kepentingan pemerintah”

WALHI NTT juga menggambarkan situasi jalannya rakor ini dalam ruangan yang semakin mempertegas posisi dari tim satgas ini yang tidak independent dan hanya melayani kepentingan pemerintah dan PLN.

Berdasarkan rundown dalam undangan yang yang diterima WALHI dari Pemprov NTT,  alokasi waktu untuk presentasi laporan temuan per daerah pengembangan PLTP sebanyak 45 menit. Tetapi dalam pelaksanaanya, moderator, Pri Utami, Kepala Geothermal Research Center FT Universitas Gadjah Mada yang sejak awal posisinya jelas mendukung proyek ini memangkasnyanya menjadi 5  menit. Adapun uji petik itu hanya dilakukan selama dua hari.

“Jadi, bisa publik bayangkan bagaimana tim ini bekerja. Sulit dipercaya, bagaimana mungkin mereka bisa menemukan persoalan pro kontra pembangunan geothermal di Pulau Flores-Lembata dengan duduk soal yang sangat beragam hanya dalam dua hari dan dibahas hanya dalam waktu 5 menit. Ini Ajaib,” tegas WALHI.

Sementara saat sesi diskusi, moderator hanya memberikan satu kesempatan bertanya dan hanya boleh satu pertanyaan kepada floor. Moderator beralasan, pertemuan tidak bisa berlangsung lama karena dilakukan pada hari Jumat, banyak yang harus melakukan ibadah sholat.

“Bagi kami ini jelas tidak masuk akal. Bagaimana mungkin masalah yang sangat serius, yang mengancam kehidupan warga di dua pulau dengan jutaan penduduk hanya dilakukan dalam lima menit hanya karena alasan yang jelas dibuat-buat. Jadi, ini semakin meyakinkan kami menilai tim ini bekerja hanya untuk memuluskan akal bulus pemerintah dan sejumlah pihak yang memang menginginkan proyek ini tetap berjalan tanpa mempertimbangkan realitas konflik yang kian memanas di lapangan,” Untuk itu, menyikapi pemaparan Tim Satgas Uji Petik Masalah geothermal di Flores-Lembata WALHI NTT menyatakan beberapa hal sebagai berikut;

1. Mempertanyakan independensi tim uji petik atau satgas yang dibuat Gubernur NTT. WALHI NTT dengan tegas menilai bahwa tim satgas uji petik masalah geothermal Flores – Lembata bentukan Gubernur NTT jelas tidak independent. Temuan WALHI NTT bersama warga di lapangan, khususnya di Atadei-Lembata dan di Mataloko-Ngada, tim uji petik ini tidak turun sendiri melainkan bersama dengan pihak PLN sebagai pelaksana proyek, yang seharusnya menjadi bagian dari yang harus dievaluasi kerjanya oleh tim tersebut, tetapi faktanya, PLN justru ikut bergabung dalam tim satgas tersebut. Sehingga WALHI NTT menilai tim ini tidak memiliki independensi dan telah diintervennsi para pihak yang memaksakan proyek ini berjalan terus dan itu terlihat dalam laporan hasil uji petik.
2. Selain tidak independent, tim ini juga tidak professional dalam bekerja. Temuan WALHI NTT di lapangan menunjukan bahwa tim ini hanya berhubungan dengan para pemilik lahan yang menjadi titik pengeboran geothermal dan mengabaikan masyarakat yang ada dalam wilayah yang berpotensi mengalami kerentanan dari proyek tersebut. Padahal, dampak kerusakan lingkungan akibat proyek geothermal itu akan dialami semua masyarakat yang berada di sekitar titik geothermal, tidak peduli apakah mereka pro atau kontra, pemilik lahan atau bukan.
3. WALHI NTT sangat meragukan hasil uji petik di setiap titik pengeboran, baik di Mataloko dan Nage, Atadei, Sokoria, Waesano dan Poco Leok/Ulumbu selama dua hari dan hanya dipaparkan dalam waktu 5 menit kemudian merekomendasikan proyek geothermal di semua titik itu boleh dilanjutkan. WALHI NTT mempertanyakan metode dan model penelitian macam apa yang dilakukan oleh tim satgas ini yang menurut WALHI, jelas-jelas mengabaikan prinsip sosial budaya, ekonomi, politik juga yang paling utama ialah konflik-konflik sosial yang hari ini terjadi di tengah masyarakat akibat kehadiran proyek geothermal.
4. Tim uji petik telah mengabaikan prinsip perlindungan yang mestinya dilakukan oleh pemerintah terkait apa yang terjadi di Mataloko dan Nage Kabupaten Ngada. Semburan lumpur panas yang hari ini terjadi di wilayah perkebunan dan rumah-rumah warga di Nage dan Mataloko harusnya menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk mengehentikan proyek ini dan PLN wajib bertanggung jawab atas kerusakkan lingkungan, lahan dan rumah warga, gangguan kesehatan dan juga konflik sosial yang terjadi di tengah warga.
5. Rekomendasi dengan merelokasi warga yang terkena semburan panas, bukan solusi yang bijak dan tidak dapat memulihkan kerusakan lingkungan dan keretakan sosial yang terjadi di tengah masyarakat serta tidak dapat menghentikan semburan lumpur panas di sekitar wilayah proyek. Ini justru akan semakin memperluas wilayah aktivitas semburan lumpur panas tersebut sekaligus menambah kerentanan baru. WALHI tetap mendorong agar proyek geothermal ini harus di tutup dan tidak boleh dilanjutkan.
6. Tim uji petik sangat tertutup dan tidak berani untuk melaporkan apa adanya terkait perilaku PLN yang mengadu domba masyarakat yang pro dan kontra sehingga memperparah keretakan sosial yang terjadi. Padahal, praktek adu domba untuk meloloskan proyek ini jelas terjadi seperti yang terjadi di Pocoleok Manggarai, wilayah pengembangan PLTP Ulumbu.
7. Tim uji petik mengabaikan situasi kelompok rentan terutama perempuan dan anak-anak dan komunitas masyarakat adat. Hal ini terlihat jelas dalam paparan mereka yang tidak menyinggung soal situasi perempuan dan kelompok rentan lainnya akibat dari upaya pengembangan proyek ataupun proyek yang sudah existing. Padahal, temuan WALHI, kelompok inilah yang paling terdampak dari setiap aktivitas proyek-proyek geothermal yang dilakukan oleh PLN di Flores dan Lembata.
8. Temuan WALHI di Waesano – Manggarai Barat, tim satgas tidak turun langsung di lapangan. Mereka hanya menganalisa persoalan ini dari ruangan kantor Bupati Manggarai Barat. Meski tim berdalih bahwa ada masyarakat Waesano yang hadir dalam pertemuan itu, tetapi kehadiran satu atau dua warga dalam pertemuan itu bukan respresentasi dari semua masyarakat Wae Sano, terutama yang selama ini menolak kehadiran proyek geothermal di wilayah tersebut.
9. WALHI dengan tegas meragukan integritas dari sejumlah akademisi yang tergabung dalam tim uji petik tersebut yang namanya disebutkan. WALHI menilai sejumlah akademisi tersebut telah melakukan kejahatan intelektual dan menghina ilmu pengetahuan karena diduga bersekongkol dengan para pihak yang memaksakan proyek ini yang jelas-jelas membawa petaka baik petaka sosial budaya, ekonomi dan petaka lingkungan serta mengabaikan hak-hak masyarakat yang menjadi korban. Karena itu, WALHI menyatakan mosi tidak percaya terhadap sejumlah akademisi yang tergabung dalam tim satgas tersebut, termasuk Pri Utami, Kepala Geothermal Research Center FT universitas Gadjah Mada yang sejak awal mendukung proyek tersebut tanpa mengetahui persis kondisi di tengah masyarakat.

Adapun akademisi yang namanya tercatat sebagai anggota satgas ialah sebagai berikut;

• Prof. Philiphi de Rozari, s.Si, M.Si, M.sc, Ph.D/Tenaga Ahli Lingkungan UNDANA Kupang yang menyampaikan hasil validasi dan verivikasi faktual masalah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Mataloko dan Nage di Kabupaten Ngada.
• Prof. Dr. I Gusti Made Ngurah Budiana, M.Si/Tenaga Ahli Lingkungan UNDANA Kupang yang menyampaikan hasil validasi dan verifikasi faktual masalah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Atadei Kabupaten Lembata.
• Dr. Rafael Octavianus Byre, SE. M.Sc/Tenaga Ahli Ekonomi UNFLOR Ende yang menyampaikan hasil validasi dan verifikasi faktual masalah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di  Sokoria Kabupaten Ende.
• Dr. Drs. Chris Oiladang, M.A/Tenaga Ahli Sosiologi UNDANA Kupang yang menyampaikan hasil validasi dan verifikasi faktual masalah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Waesano, Kabupaten Manggarai Barat.
• Dr. Petrus Kase, M.Soc, Sc/Tenaga Ahli Kebijakan Publik UNDANA Kupang yang menyampaikan hasil validasi dan verifikasi faktual masalah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Ulumbu, Kabupaten Manggarai.

Untuk itu, berangkat dari semua situasi ini, WALHI NTT menyatakan sikap, menolak dengan tegas semua hasil uji petik tim satgas dan mendesak Gubernur NTT, Melkiades Laka Lena untuk hentikan dan menutup semua proyek geothermal di Pulau Flores dan Lembata. Masa depan Pulau Flores dan Lembata sebagai ruang dan sumber kehidupan jutaaan manusia, flora dan fauna tidak bisa diputuskan oleh sejumlah akademisi yang diragukan integritasnya dan hasil uji petik yang diduga dilakukan secara abal-abal dan metode yang dipertanyakan standar keilmiahannya dan juga tidak bergantung pada anggukan Gubernur NTT.

Untuk diketahui, Rakor ini dilaksanakan secara online dan juga offline/tatap muka langsung. Dalam rakor ini, hadir secara langsung Bupati Manggarai, Heribertus G. L Nabit dan Wakil Bupati Ende, Dominikus Minggu, Direktur Panas Bumi Kementrian ESDM, Gigih Udi Atmo, Direktur Manajemen Proyek dan EBT PT. PLN (Persero) Kantor Pusat, EVP Panas Bumi PT. PLN (Persero) Divisi Panas Bumi, General Manager Unit Induk Wilayah Provinsi NTT, General Manager UIP Nusra PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara, PT. PLN (Pengelola PLTP Atadei, Ulumbu dan Mataloko), Pimpinan PT. Sokoria Geothermal Indonesia (SGI), Pimpinan PT. Daya Mas Nage Geothermal, Pimpinan PT. Geodipa Energi Persero. Sedangkan, Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi hadir secara online melalui zoom.

Hadir sebagai masyarakat sipil, WALHI NTT secara langsung dan JPIC SVD Ruteng hadir melalui zoom bersama perwakilan warga dari Poco Leok. 

Narahubung: 082228882044 (WALHI NTT)