Tantangan mengurus wilayah kelola tidak saja ada di tangan pemerintah tapi juga di masyarakat.

Sudah terlalu lama urusan SDA terfokus dan hanya menjadi kekuasaan pemerintah sehingga tidak salah masyarakat menjadi pasif dan tidak menganggap penting mengurusinya bahkan mereka juga ikut menjadi perusak.

“Ketika 6 bulan bom tidak berhenti, tiba-tiba saya menemukan ide, kenapa laut itu tidak dipandang sebagai area ketahanan pangan,” 

Pada masyarakat etnis Lamaholot ada namanya kebang atau lumbung dan itu yang coba didorong untuk dibangun di laut.

Lumbung itu dipetak-petak, ada untuk konsumsi jangka pendek maupun jangka panjang sehingga laut pun dibagi zona-zonanya.

Tantangannya, katanya, orang belum merasa perlu melakukan perlindungan laut dan hanya berpikir soal mengambilnya belum pada memeliharanya.

Selain itu, masyarakat mengatakan kita boleh memeliharanya tapi nanti nelayan dari luar yang menikmatinya juga dan mereka tidak tahu kalau laut kita pelihara.

“Tantangan lainnya, laut bukan urusan masyarakat tapi pemerintah sehingga kalau masyarakat mengurus laut apakah dibenarkan?,” tanyanya.

Kini YTIB fokus mengembangkan area atau zona yang dinamakan kebang seluas 61 Ha di perairan Solor Selatan yang dilindungi secara adat. Siapa yang melanggar maka akan dikenai sanksi adat dan juga dibentuk pengelolanya.

Tahun kedua pendampingan YTIB, pengeboman ikan mulai berkurang. YTIB bersama masyarakat dan pemerintah desa memasang pelampung-pelampung di laut dan dipagari.

“Rupanya ketika melihat ada tanda tersebut pengebom pun takut masuk ke wilayah ini. Zona ini pun diakui pemerintah Provinsi NTT dan sudah dibuat peta dan ditandatangani. Sayangnya, nelayan dari luar Desa Bubuatagamu belum mengetahuinya,” ungkapnya.

*tulisan ini telah dipublish oleh Mongabay Indonesia di https://www.mongabay.co.id/2022/11/02/ancaman-dan-tantangan-wilayah-kelola-rakyat-di-pesisir-laut-dan-pulau-pulau-kecil-di-ntt/