Salah satu sumber air di Pocoleok. Sumber : Mayo

Bukankah melanggar Hak Azasi Manusia?

Percakapan tentang hutan dan air tidak terpisah dari siapa orang-orang yang memanfaatkan hasil hutan dan sumber daya air. Tentu tidak terlepas pula dari praktek-praktek kearifan lokal yang diterapkan selama ini yang sangat menjunjung tinggi nilai keseimbangan dan keadilan.

Mereka (warga yang tinggal di wilayah hutan) adalah warga yang memiliki hak yang sama di mata hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Salah satu hak yang melekat pada individu maupun kelompok adalah hak atas air bersih.

Melihat prospek pembangunan yang menyasar pada pembukaan hutan, dipastikan hak atas tanah, air bakhan kepemilikan pun akan mengalami kendala dalam penerapannya. Bagaimana tidak, trend pembangunan masa kini tidak memandang siapa pemiliknya asal mendapat restu pihak terkait (pemerintah). Di sini hak azasi mulai dilanggar.

Menyikapi hal ini, Peringatan Hari Air Sedunia 2024 Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Eksekutif Daerah Nusa Tenggara Timur mendesak pemerintah setempat untuk mengambil langkah konkret:

1. Melindungi sumber daya air dan mengatasi ancaman krisis air yang semakin mendesak.
2. Memastikan akses yang adil dan aman terhadap air bersih bagi warga NTT sebagai hak azasi yang harus dipenuhi.
3. Menghentikan segala bentuk upaya penghancuran kawasan hutan demi keseimbangan ekosistem dan ketersediaan air yang berkelanjutan.