WALHI Desak Kementerian ATR/ BPN Redistribusi Tanah di 24 Lokasi Konflik Agraria!

“Di NTT paling tidak terdapat tiga model konflik agraria. Pertama, konflik di sektor pariwisata. Konflik agraria di sektor ini telah merenggut nyawa Poroduka. Tembakan polisi mengakibatkan kematian Poroduka. Peristiwa ini terjadi di pesisir pantai Marosi, Sumba Barat karena konflik agraria antara masyarakat adat dan PT Sutra Marosi Kharisma. Tanah Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan ini seharusnya sudah ditetapkan sebagai tanah terlantar. Kedua, konflik di sektor infrastruktur. Konflik terakhir yang kami soroti terkait rencana pembangunan Waduk Lambo. Masyarakat menolak proyek pembangunan waduk di atas tanah mereka. Ketiga, konflik di sektor perkebunan monokultur. Salah satunya, pembangunan perkebunan tebu PT Muria Sumba Manis seluas 52 ribu hektar yang ditujukan memenuhi ambisi menjadi pabrik gula terbesar di Indonesia timur. Masyarakat menolak pembangunan kebun dan pabrik milik Grup Djarum dan Wings karena berada di atas tanah adat. Secara umum, konflik agraria di NTT tidak dapat lepas dari konflik antara korporasi dan masyarakat adat,” jelas Umbu Wulang.

Boy Even Sembiring, Direktur WALHI Riau menyampaikan konflik agraria di Riau tidak dapat lepas dari laju ekspansi perkebunan kelapa sawit. Dalam kesempatan ini, WALHI Riau melaporkan 5 (lima) konflik agraria antara masyarakat dan korporasi perkebunan kelapa sawit.

“Konflik pertama terkait tumpang tindih hak atas tanah antara tiga kampung Kabupaten Siak dan satu desa di Kabupaten Bengkalis dengan PT Teguh Karsa Wana Lestari (TKWL). Keempat desa, menuntut legalisasi aset melalui skema sertifikasi tanah transmigrasi seluas ±2400 hektar. Kedua, konflik agraria terkait HGU tidak aktif di Pulau Mendol Kabupaten Pelalawan. Selain itu, izin usaha perkebunan PT Trisetia Usaha Mandiri (TUM) yang berkonflik dengan masyarakat sudah dicabut Bupati Pelalawan pada 2018. HGU ini berada di atas pulau kecil ekosistem gambut yang luasnya hanya ±31.289 hektar. Ketiga, desakan kelanjutan redistribusi tanah di lokasi konflik antara PT WSSI dengan masyarakat di Kabupaten Siak. Akselerasi ini memastikan target redistribusi tanah seluas 1.602,7 hektar tercapai. Sejauh ini, redistribusi tanah sudah dilaksanakan di Desa Buatan I dan Buatan II seluas 1.080,8 hektar, tersisa 635,2 hektar areal kerja belum diredistribusi kepada masyarakat Desa Sri Gemilang dan Rantau Panjang. Kempat, legalisasi aset yang berpotensi menjadi konflik agraria di Desa Suka Damai, Tanjung Medang, Teluk Rhu, Tanjung Punak, dan Kadur, Kecamatan Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis. Model legalisasi harus dilakukan di atas areal izin lokasi seluas 16.311 hektar PT Bina Rupat Sepang Lestari yang di atasnya telah dimanfaatkan fasilitas umum, perkantoran pemerintah, pemukiman warga dan kebun masyarakat. Kelima, penyelesaian konflik atas tanah seluas ±2.000 hektar di Desa Pungkat, Kabupaten Indragiri Hilir antara masyarakat dengan PT Setia Agrindo Lestari (SAL) yang terjadi sejak 2014,” sebut Even Sembiring.

Merespon laporan WALHI, Raja Juli Antoni, Wakil Menteri ATR/ Wakil Kepala BPN menyebut kementerian yang dipimpinnya akan memperbaiki terlebih dahulu dashboard perekaman data konflik agraria dan laporan masyarakat. Selain itu, Kementerian ATR/ BPN secara bertahap akan merespon dan menyelesaikan persoalan konflik agraria yang sudah terjadi sejak lampau.

“Saat ini, kami sedang melakukan audit HGU dengan catatan tidak ada hak rakyat yang dirugikan dan memastikan investasi harus memenuhi kewajiban pajaknya kepada negara. Berkaitan dengan laporan yang disampaikan WALHI, kami berharap data dan informasi lengkapnya segera disampaikan agar penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan cara kolaboratif antara kami dan WALHI, sehingga bermanfaat untuk Indonesia kita,” tutup Raja Juli.

Narahubung:

Hadi Jatmiko (081310068838)

Umbu Tamu Ridi (082146941505