
WALHI NTT: Pemerintah Kota Kupang Segera Pastikan Kapan Dilakukan Relokasi dan Akses Peyintas Di Lokasi Yang Baru
Juli 20, 2022
WALHI Desak Kementerian ATR/ BPN Redistribusi Tanah di 24 Lokasi Konflik Agraria!
September 13, 2022Pemerintah Mengangkangi Mandat Cagar Biosfer TN Komodo
Kondisi di Labuan Bajo saat ini tidak kondusif bagi kebebasan berdemokrasi. Kekerasan dan penangkapan terhadap komunitas pariwisata kerakyatan telah terjadi. Sekalipun aksi mereka adalah aksi damai untuk menyuarakan aspirasi mereka. Saat ini sudah puluhan orang mengalami kekerasan fisik, diintimidasi, ditangkap dan ditahan. Situasi ini menunjukan keengganan pemerintah dalam menyikapi kekritisan warga negara terhadap kebijakan pembangunan. Kondisi ini juga sebagai bukti kemunduran demokrasi di Indonesia umumnya dan khususnya di NTT.
WALHI NTT menilai bahwa kondisi suram ini dimulai dari kebijakan pemerintah yang sejak awal salah urus Kawasan Taman Nasional Komodo. Harga tiket masuk Kawasan Pulau Padar dan Pulau Komodo yang dinaikkan secara serampangan sebesar 3.750.000 rupiah oleh pemerintah hanyalah salah satu fakta pemicu tingginya gelombang penolakan warga.





