Berdasarkan laporan akhir tahun oleh KPA (Konsorsium Pembaharuan Agraria) tentang jumlah konflik agraria sepanjang kepemimpinan Jokowi-JK maka dapat disimpulkan bahwa konflik agraria terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 jumlah konflik mencapai 252 kasus, pada tahun 2016 meningkat menjadi 450 kasus, dan pada tahun 2017 meningkat lagi menjadi 659 kasus. Konflik agraria yang terus meningkat menunjukan bahwa situasi ekonomi dan politik di bawah pemerintahan Jokowi-JK tidak mampu menjadikan program reforma agraria sebagai solusi dari kemelut ini. Sedangkan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota atau Kabupaten yang cendrung mengutamakan kepentingan investor/pemodal dari pada petani juga menjadi penyumbang terbesar terhadap meningkatnya konflik agraria.

Investasi perkebunan skala besar dan investasi pariwisata yang kini menjadi kebanggaan pemerintah Provinsi NTT maupun pemerintah Kabupaten telah banyak menghilangkan ruang hidup masyarakat. Dalam proses penerbitan sertifikat ataupun izin pengunaan lahan (HGU, HGB dan Hak Pakai) oleh BPN sering lupa atau mungkin sengaja lupa untuk melihat status kepemilikan lahan atau riwayat tanah sehingga selalu menimbulkan konflik vertikal yang berujung pada penindasan terhadap masyarakat. Jika konflik agraria ini terus dibiarkan maka tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada lagi korban nyawa seperti yang terjadi pada Poro Duka salah satu warga Desa Patiala Bawah, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat.

Kematian Poro Duka masih menyimpan duka terhadap petani di Nusa Tenggara Timur khususnya masyarakat Sumba Barat dalam mempertahankan kedaulatan atas tanah. Hal ini juga merupakan cerminan bahwa pemerintah selalu menempatkan jalur represif dalam melakukan upaya meredam gejolak masyarakat yang sedang mempertahankan hak atas tanah dalam memperoleh kehidupan.

Tindakan brutal dan represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Sumba Barat terhadap masyarakat dipicu karena masyarakat menolak pengukuran tanah yang dilakukan oleh BPN bersama PT. SMK (Sutra Marosi Kharisma) di 7 bidang tanah dengan luas 200 ha. Penolakan yang dilakukan oleh masyarakat terjadi karena masyarakat ingin mengetahui secara jelas terkait status kepemilikan PT. SMK

Dalam peristiwa tersebut aparat dari Polres Sumba Barat menggunakan kekerasan dan bahkan menggunakan senjata api untuk membubarkan masa yang menolak pengukuran tanah. Akibatnya dua orang terkena tembakan, dan 1 orang meninggal dunia yaitu Poro Duka, dan 10 orang mengalami kekerasan fisik, bahkan ada 1 korban anak kecil yang sekarang duduk bangku SMP tidak luput menjadi korban kekerasan. Kasus ini menambah deretan fakta tentang sikap negara terutama Polri dalam menyelesaikan konflik agraria dengan cara intimidasi, kriminalisasi dan kekerasan yang menimbulkan korban nyawa.

Pada tanggal 25 April 2018 kasus ini telah dilaporkan oleh keluarga korban yang didampingi oleh kuasa hukum pada kantor Bantuan Hukum Sumba & SALURA dengan Nomor Laporan Polisi: LP/PID/II/2018/NTT/RES.SB/SEK.LBY dan telah menerima tanda bukti laporan dengan nomor: TBL/II/IV/2018/NTT/ RES.SUMBA BARAT/ SEK. LBY. Penyelidikan oleh Polres Sumba Barat telah berlangsung selama lebih dari 1 bulan dan kemudian kasus ini dilimpahkan ke Polda NTT pada tanggal 08 Juni 2018 berdasarkan surat pemberitahuan oleh Polres Sumba Barat dengan nomor : B/174/VI/2018/RESKRIM.

Setahun berlalu, sampai dengan hari ini yaitu tanggal 25 April 2019, kasus ini masih mengundang tanya. Sejauh mana proses penyelidikannya ? Mungkinkah pariwisata berdarah ini tidak terulang kembali ? Siapa yang bisa menjamin ? Jangan biarkan anggapan masyarakat bahwa ”hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah” terus melintas di pikiran masyarakat. Bertindaklah seadil-adilnya sebab itu tugas kita bersama.

Dominikus Karangora