Dampak perubahan iklim semakin dirasakan dan dialami sebagian besar masyarakat. Salah satunya adalah krisis pangan. Pasalnya, kelompok rentan seperti petani, masyarakat adat, dan nelayan jumlahnya terus menyusut, seiring semakin sulitnya kehidupan mereka akibat krisis iklim. Sebagai yang paling terdampak perubahan iklim, suara masyarakat rentan sangat strategis untuk didengar dalam perumusan berbagai kebijakan adaptasi dan mitigasi. Tapi malangnya, saat ini, ruang partisipasi publik justru kian menyusut.

Persoalan besar dalam mewujudkan keadilan iklim adalah ruang partisipasi masyarakat yang rentan terhadap dampak perubahan iklim belum diakomodir dengan baik. Apa lagi kerangka bebijakan perubahan iklim di Indonesia belum dilakukuan oleh pemerintah. Berdasarkan perhitungan Fridays for future sudah ada 116 aksi protes iklim yang terjadi di Indonesia sejak 15 maret 2019 hingga 26 maret 2021, jumlah ini relatife banyak dalam jangka waktu 2 tahun sudah ada ratusan aksi protes muncul di Indonesia.

Gerakan protes terhadap perubahan iklim di Indonesia begitu meningkat namun belum mempengaruhi kebijakan. Pada 17 Maret 2021, puncak aksi protes iklim virtual di Indonesia berhasil melibatkan banyak pihak, tidak hanya kelompok lingkungan. Mulai dari ibu-ibu pejuang Kendeng, Solidaritas Perempuan Kinasih, masyarakat terdampak banjir Kalimantan Selatan, hingga perempuan nelayan di Pulau Pari, sebagai masyarakat terdampak dari krisis iklim, juga mengikuti protes daring ini.

Selain itu, ada juga gerakan pemuda, seperti Youth Act Kalimantan, Federasi Pelajar Jakarta, NGO HAkA (Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh), serta tokoh agama dan musisi. Keikutsertaan mereka menggambarkan dampak krisis iklim akan menghantam semua lapisan masyarakat. Namun, belum juga menggerakakan kebijakan iklim.

Dari semua upaya aksi gerakan iklim di dunia kita tentu bertanya-tanya mengapa para pemimpin dunia enggan mewujudkan keadilan iklim. Tentu saja saat ini para pemimpin dunia masih memikirkan nilai ekonomis sumber daya alam dan masih terus meningkatkan produksi di berbagai sector industry seperti batu bara, nikel, emas, kelapa sawit dan lain-lain. Inilah mengapa pembuat kebijakan setengah hati menekan laju perubahan iklim.

Apa itu keadilan iklim ?

Akhir Februari 2022 lalu, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) merilis Laporan Penilaian Keenam (Assessment Report 6) yang wajib menjadi perhatian semua pihak. Laporan tersebut merupakan peringatan penting mengenai bahaya dampak krisis iklim yang harus dihadapi oleh umat manusia. Dalam dua dekade mendatang, akan terjadi peningkatan temperatur global sebesar 1,5 derajat Celcius.

Akibatnya, akan muncul gelombang panas, banjir bandang dengan intensitas yang sangat tinggi, kekeringan ekstrim yang mengancam sumber-sumber pangan dan air bersih, serta memperburuk kesehatan masyarakat dunia. Di Indonesia, krisis iklim memaksa lebih dari 34 persen orang hidup dengan kelangkaan air pada tahun 2050. Selain itu, produksi beras dapat menurun 6 persen dan jagung akan menurun 14 persen dari total produksi saat ini.

Untuk mengurangi dampak negatif berupa degradasi biofisik, ekonomi dan sosial akibat loss and damage pada wilayah pesisir diperlukan upaya mitigasi dan adaptasi. Mitigasi, yang merupakan proses mengupayakan berbagai tindakan preventif untuk meminimalkan dampak bencana yang diantisipasi akan terjadi dimasa yang akan datang (Diposaptono, 2003) Sedangkan adaptasi yang merupakan langkah penyesuaian yang dilakukan untuk mengurangi dampak yang lebih buruk dari kejadian bencana (KLHK, 2018).

Dalam konteks perubahan iklim, aksi pengurangan loss and damage berarti memodifikasi sistem sosial ekologi (SES) untuk mengakomodir dampak aktual, presisi serta prediksi (Barnet, 2001). Aksi ini perlu dilakukan dalam jangka waktu yang cepat dan terus dikembangkan terutama dalam menghadapi bahaya perubahan iklim pada tingkat unavoidable nature seperti yang digambarkan pada Gambar 2. (Cutter, 2019)
Arah Kebijakan dan Strategi

Akselerasi pelaksanaan pengurangan loss and damage akibat dampak perubahan iklim sejatinya memerlukan kebijakan dan strategi yang kuat. Untuk mencapai hal tersebut terdapat beberapa strategi yang dilakukan seperti :
1. Implementasi aksi ketahanan iklim yang berfokus pada peningkatan permukiman pesisir dan kawasan budidaya;
2. Penguatan kestabilan masyarakat wilayah pesisir dengan pendampingan yang komprehensif dan holistik dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengurangan dampak bencana iklim ;
3. Penguatan regulasi penanggulangan bencana yang efektif dan efisien;
4. Peningkatan integrasi kebijakan tingkat regional dan nasional berdasarkan kebutuhan komunitas pesisir;
5. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai proyeksi dan prioritas lokasi;
6. Penguatan tata kelola adaptasi dan mitigasi bencana perubahan iklim yang adaptif;
7. Membangun ketahanan ekologi, ekonomi dan sosial khususnya daerah dengan tingkat risiko tinggi.

*sumber dari berbagai refrensi