Dalam lanskap penjelasan serupa, konsep yang dapat diaplikasikan untuk  memahami pembangunan di NTT adalah melalui proses teritorialisasi yang didefinisikan  sebagai proses yang dilalui oleh semua negara modern dalam membagi wilayahnya dalam  zona-zona politik dan ekonomi yang kompleks dan saling tumpang-tindih, mengatur  kembali penduduk dan sumber daya di dalam unit ini, dan membuat regulasi yang  membatasi bagaimana dan oleh siapa wilayah tersebut dapat dimanfaatkan. Inisiatif  teritorialisasi tersebut dilakukan oleh rezim kolonial dan rezim pascakolonial sebagai upaya  untuk mengontrol sumber daya alam dan membantu membebaskan tanah untuk pertanian  komersial dalam skala besar. Untuk tujuan inilah Undang-Undang Agraria 1870  mentransfer hak atas tanah dari masyarakat setempat kepada negara. Implikasinya,  masyarakat lokal kehilangan kekuasaan atas sumber daya, atau terpaksa mengaksesnya  secara ilegal. Secara tidak langsung kebijakan tersebut juga menjadi mekanisme kontrol  terhadap tenaga kerja.  

Lebih lanjut, sebagaimana dijelaskan Tolo, dinamika akumulasi kapital dilakukan  dengan dua cara, yaitu dinamika akumulasi yang disokong negara (state-backed  accumulation) dan dinamika akumulasi yang didiktekan oleh pasar (market-led  accumulation). Dinamika yang dicanangkan oleh negara dilakukan dengan kebijakan dan  intervensi negara yang menguntungkan pihak-pihak tertentu untuk lebih mudah melakukan  akumulasi kapital. Sementara itu, dinamika akumulasi yang digerakkan oleh pasar terjadi  dalam lima pasar yang berbeda, yakni pasar tanah, pasar tenaga kerja, pasar produk, pasar  finansial, dan pasar alat-alat produksi. Namun dibalik semua itu, yang hendak ditekankan  adalah bahwa ekspansi kapitalisme dan proyek pembangunan secara genetik merupakan  rancangan besar korporasi yang dilanggengkan lewat regulasi dan hegemoni dengan menata  ulang sumber daya alam menjadi komoditas. Apabila ada resistensi atau perlawanan dari  masyarakat, maka cara yang ditempuh adalah dengan paksaan atau kekerasan. 

Enam Mekanisme Penguasaan Sumber Daya Alam 

Dale mengemukakan terdapat setidaknya enam mekanisme penguasaan sumber  daya dan marjinalisasi masyarakat setempat: peraturan (regulations), kekuasaan (force),  pasar (market), legitimasi (legitimation), institusi (Institution), dan siasat infrastruktur  (infrastructural design). Namun disini, penulis memangkas enam mekanisme tersebut  menjadi empat karena institusi dan siasat struktur bagi penulis sudah diklasifikasikan ke  dalam legitimasi. Pertama, peraturan menentukan batas-batas kepemilikan dan akses atas  sumber daya. Masih dalam penjelasan Dale, dalam kasus Taman Nasional Komodo,  penetapan Kawasan itu sebagai Taman Nasional dicanangkan sejak tahun 1980, yang  membatasi kepemilikan dan akses warga setempat terhadap sumber daya yang ada.  Kemudian peraturan tentang alih fungsi menjadi zona pemanfaatan dan peraturan tentang  pemberian izin usaha wisata kepada sejumlah perusahaan swasta memfasilitasi penguasaan sumber daya untuk kelompok mereka sendiri. Selain itu, Peraturan Presiden (Perpres) yang  memfokuskan dana untuk infrastruktur dan alokasi dana yang besar untuk menjadikan  Labuan Bajo sebagai destinasi super-premium mendiskreditkan pembangunan di segi lain  yang sebenarnya tak kalah penting jika tujuannya memang mulia (ingin mensejahterakan  masyarakat).