Di penghujung tahun 2020, WALHI NTT kembali menerbitkan Tinjauan Akhir Tahun Lingkungan Hidup Orang NTT dan Resolusinya dengan judul Hentikan Tambang di NTT “Ternyata Janji PHP Semua”. Tuak Lontar ini diluncurkan melalui pertemuan virtual yang dibuka oleh Torry Kuswardono Selaku Ketua Dewan Daerah WALHI NTT, dengan menghadirkan Direktur WALHI NTT Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi, S.Sos selaku presenter dan tiga orang penanggap yakni; Nurhidayati (Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), (Florianus Nggagur) Ketua Diaspora Manggarai Peduli, Pater Simon Tukan, SVD (Koordinator JPIC SVD Ruteng).
Pertemuan virtual ini berlangsung selama kurang lebih dua jam dan dipandu oleh Saudara Umbu Yulianto Behar Nggali Mara, Anggota Sahabat Alam NTT. Beberapa isu pengrusakan lingkungan sebagi akibat dari pembangunan yang mengabaikan daya tampung dan daya dukung lingkungan selama tahun 2020 menjadi topik utama. Beberapa catatan yang disampaikan dalam presentasi Tuak Lontar 2020 adalah hasil dari advokasi dan pantauan WALHI NTT sepanjang tahun 2020.
Torry Kuswardono dalam pengantarnya menyampaikan, tahun ini kita berhadapan dengan bencana pandemik yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Yang menarik dari urusan pandemi adalah pada awal pandemi, dunia seperti berefleksi tentang hidup itu sebaiknya seperti apa?. Berbicara solidaritas seperti beberapa Kota di Eropa, bahkan di Indonesia semua orang menyatakan kembali tentang birunya langit Jakarta yang selama ini selalu kelabu. Meskipun ada semacam ancaman yang mengancam nyawa tetapi menjadi sebuah peringatan bagi manusia untuk berefleksi. Refleksi tersebutpun hanya bersifat sementara, manusia ternyata tidak bisa berefleksi lebih lama lagi. Dengan segera kita kembali pada Bussness Us Usual, pemerintah terlihat bingung mengahadapi pandemi dan lebih mengerikan lagi adalah semua cerita tentang eksploitasi, penindasan, perampasan tanah, perusakan, kemudian dilanjutkan pada skala yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Lanjutnya, Semua orang lagi bingung bagaimana caranya bertahan hidup, semua cerita tentang eksploitasi terus berlanjut. Wacana tentang pariwisata premium dinaikan lagi dengan tidak tahu siapa yang hendak diselamatkan sebelumnya, padahal menurut paparan dari para ahli kalau misalkan pariwisata itu dilanjutkan, maka tidak hanya buruk bagi orang setmpat tetapi juga buruk bagi pengunjungnya.
Selanjutnya, Direktur WALHI NTT Umbu Wulang dalam pemaparannya menyampaikan 3 isu utama yang di hightlight dan menyita perhatian publik begitu massif pada 2020 ini. Pertama, Rencana Pertambangan Batu Gamping dan Pabrik Semen di Manggarai Timur. Rencana yang menimbulkan kekesalan publik di awal tahun 2020 ini berakhir dengan penerbitan Ijin Lingkungan dan IUP Operasi Produksi oleh pemerintah daerah NTT secara membabi buta. Hal ini secara politik, Gubernur dan Wakil Gubernur mengingkari janjinya untuk menghentikan tambang di NTT. Janji tersebut diutarakan di masa kampanye dan usai pelantikan pada media 2018 silam.
Selain itu, prosesnya pun bermasalah mulai dari ranah administrasi hingga substansi. Pemerintah juga mengabaikan bahwa kawasan yang akan ditambang di daerah Lingko Lolok merupakan Kawasan Bentang Alam Karst yang oleh UU sebenarnya merupakan kawasan yang dilindungi. Pemerintah juga mengabaikan maraknya penolakan publik akan kehadiran tambang di NTT. Penolakan itu datang dari berbagai pihak hingga para tokoh agama juga ikut menyuarakan penolakan. Tahun 2020 ini, publik mencatat bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur telah mengabaikan janjinya sendiri dan aspirasi masyarakat luas. Catatan demi catatan ini membuat WALHI NTT mengangkat tema Tuak Lontar kali ini yakni Hentikan Tambang di NTT? Ternyata Janji, PHP Semua.
Kedua, rencana investasi wisata premium di Kawasan Taman Nasional Komodo oleh pemerintah. Rencana ini kembali mendapat pertentangan dari berbagai kalangan aktivis lingkungan di daerah, nasional hingga internasional. Masyarakat setempat yang ratusan tahun hidup Bersama Komodo juga melakukan penolakan. Tapi lagi lagi pemerintah tetap berupaya menjalankan programnya yang Top Down.
Direktur Eksekutif Daerah WALHI NTT Menyampaikan Presentasi
Ketiga, konflik hutan di Pubabu, TTS. Konflik antara pemerintah propinsi dan masyarakat adat di Pubabu selama lebih dari 12 tahun, pada 2020 makin bersitegang. Ini lantaran permintaan masyarakat adat untuk adanya pengakuan hutan Kio/Larangan tidak kunjung dilakukan pemprov. Pemprov justru melakukan Tindakan Tindakan represif seperti melakukan pembongkaran rumah warga. Bahkan konflik tersebut merambat menjadi konflik horizontal yang melibatkan tokoh adat lainnya. Konflik itu telah menimbulkan kekerasan fisik yang berakibat masyarakat adat Pubabu terpaksa melakukan pengungsian untuk menghindari meluasnya kekerasan. Sampai saat ini, konflik hutan adat Pubabu juga belum berakhir. Selain itu, beberapa isu lain yang dipaparkan dalam materinya Kriminalisasi, Penegakan hukum lingkungan yang lemah, Air, Tambang, Sampah dan Resolusi-resolusi untuk tahun 2021.
Mengawali tanggapannya Direktris WALHI Nasional, Nur Hidayati menyatakan bahwa bencana ekologis adalah bentuk nyata dari kebijakan pemerintah Indonesia yang masih tetap mengeksploitasi SDA. Bencana pandemi misalnya yang masih belum mampu ditangani oleh pemerintah. Ia menyatakan dengan tegas bahwa pandemi ini dipicu oleh proses eksploitasi yang menyebabkan virus-virus dan mikroorganisme berpindah inang ke manusia. Menurutnya jika pandemi semacam ini ingin dihentikan, maka model pembangunan yang eksploitatif juga harus dihentikan. Namun, kenyataannya pemerintah justru mengeluarkan kebijakan pembangunan yang bernuansa eksploitatif.
Nur Hidayati kemudian mencontohkan Kawasan Taman Nasional Komodo sebagai salah satu KSPN berdasarkan Perpres 109 tahun 2020 tentang Proyek Straftegis Nasional (PSN). Untuk memuluskan PSN ini, pemerintah menyiapkan Omnibus Law yang akan menyasar pada menghilangkan sektor-sektor yang terkait dengan perlindungan lingkungan misalnya AMDAL. UU Cipta Kerja ini memiliki banyak pasal yang akan memberikan karpet merah bagi investor. Perubahan RTRW bahkan bisa dilakukan lebih dari satu kali dalam 5 kali jika ada kebijakan-kebijakan strategis nasional.
Menutup tanggapannya, Nurhidayati menyatakan bahwa potensi tantangan ke depan adalah pandemik masih akan terus berlangsung namun di sisi lain mobilitas industri tampaknya tidak mempertimbangkan aspek-aspek pandemi.
Penanggap berikut, Florianus Nggagur menyampaikan keprihatinannya soal kondisi NTT. Ia menyatakan bahwa pemerintah tidak memiliki komitmen dan tidak menempati janji terhadap perlindungan NTT, padahal NTT termasuk propinsi dengan kondisi miskin, curah hujan rendah, kondisi hutan yang hampir punah. Pemerintah harusnya memberikan kontribusi yang serius terhadap perlindungan lingkungan hidup. Menurutnya, Penolakan tambang di pulau Flores murni kepentingan untuk perlindungan pulau Flores. Dengan dibukanya ijin tambang di NTT ini akan menjadi pintu masuk untuk perusahaan-perusahaan lain untuk masuk dan turut serta merusak lingkungan di Flores serta NTT pada umumnya. Beliau mengakhiri tanggapannya dengan permintaan agar aktifitas WALHI yang sifatnya prefentif lebih diprioritaskan. Selain itu, WALHI NTT juga harus lebih proaktif lagi terhadap kondisi hutan di NTT, kesadaran perlindungan hutan di NTT sangat kurang.
Penanggap terakhir, Pater Simon Tukan, SVD menyampaikan beberapa catatan terkait advokasi JPIC SVD terhadap rencana penambangan Batu Gamping di Luwuk dan Lingkololok Manggarai Timur. Beliau menyampaikan ketidakpercayaan terhadap persusahaan yang akan menambang batu gamping di manggarai timur. Terkesan ada unsur manipulasi terhadap proses penambangan batu gamping. Sasaran mereka adalah tambang mangan karena tempat yang akan dieksploitasi tersebut masih banyak deposit mangan. Dari hitungan para ahli masih sekitar 10.000 metrik ton mangan yang belum diambil. Menurutnya, Kebijakan pemerintah sangat longgar untuk masuknya investasi. Manipulasi dibuat pada saat perjanjian dengan masyarakat lokal. Investor membuat perjanjian-perjanjian yang tampaknya perlindungan HAM namun sebenarnya itu untuk melindungi perusahaan. Menurut Pater Simon, Ada indikasi balas jasa kepada Perusahaan-perusahaan yang telah mem back up kepentingan politik pejabat tertentu.
Oleh Karena itu, untuk melawan model pengrusakan ini dibutuhkan adanya kerjasama yang baik di tingkat nasional propinsi dan akar rumput dalam meperjuangkan hak-hak masyarakat lokal yang dihilangkan dengan kehadiran perusahaan ini. terkait Labuan bajo, Pater Simon menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah untuk pariwisata premium itu merupakan satu model privatisasi baru oleh Pemerintah. Privatisasi ini mengambil lahan ekonomi rakyat misalnya di Golomori untuk kepentingan Kawasan Ekonomi Khusus seluas 422 Ha. Yang kami inginkan pariwisata berbasis masyarakat. Dengan pariwisata premium tidak ada dampak positifnya bagi masyarakat. Pemerintah perlu memperhatikan juga bagaimana pertanian menjadi super premium, bagaimana peternakan menjadi peternakan super premium. Tahun 2020 nelayan dan petani lebih banyak menjadi korban dari kebijakan pemerintah.
Selain meyampaikan catatan-catatan krisis lingkungan di NTT sepanjang tahun 2020, WALHI NTT juga memberikan resolusi-resolusi yang dapat dilakukan di tahun 2021.
Berikut daftar resolusi 2021 yang disampaikan WALHI NTT ke publik luas terutama kepada para pengambil kebijakan di NTT ;
Air
Pangan
Wilayah Kelola Rakyat (WKR)
Hutan
Masyarakat Adat
Pemerintah seluruh kabupaten kota mengeluarkan kebijakan perlindungan masyarakat adat beserta dengan hak hak ulayatnya, pangan lokal, religi serta kekayaan intelektual lainnya. Baik masyarakat adat agraris maupun masyarakat adat bahari
Pariwisata
Pertambangan
Penegakan Hukum Lingkungan
Perlindungan Aktivis, Petani dan Nelayan
Kelautan dan Pulau Pulau Kecil
Sampah dan Limbah B3
Kebencanaan
Perlindungan Keanekaragaman Hayati
Perubahan Iklim dan Pemanasan Global
Para Panelis Webinar TUAK LONTAR 2020
Kedatangan masyarakat dua desa tersebut bukan merupakan kedatangan pertama ke Kementerian ATR/ BPN. Warga berharap kunjungan kali ini membuat Kementerian ATR/BPN memprioritaskan penyelesaian konflik agraria di desa mereka.
但俗話說“是藥三分毒”,另外從個人情感來說不管是ED患者自己還是其性伴侶,對長期依靠威而鋼支撐性生活肯定都是非常不滿意的,威而鋼, 因此只要了解避免了以上禁忌症,現有的臨床經驗來看,在醫生指導下長期服用威而鋼還是沒有問題的。
晚睡熬夜、睡眠過少會影響心臟健康、動脈血管健康,使心臟動泵出血液的力量變弱,血管動脈老化變窄,從而引起器質性勃起功能障礙(陽痿)。犀利士的副作用類似,所以亦會加重犀利士副作用症狀,請應謹慎使用。