Siaran Pers

WALHI – Sunspirit for Justice

Jakarta, 03 Agustus 2021– Gelombang protes publik terhadap pembangunan yang mengancam konservasi, ekonomi pariwisata yang berkelanjutan serta ruang hidup warga dalam kawasan Taman Nasional Komodo akhirnya ditanggapi oleh UNESCO. Dalam sidang Komite Warisan Dunia ke-44 yang berlangsung di Fuzhou, China pada tanggal 16 – 31 Juli 2021, UNESCO memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia terkait TN Komodo.

Terdapat sejumlah rekomendasi yang diberikan oleh UNESCO kepada pemerintah Indonesia dalam Draft Decision nomor 44 COM 7B.93 yang telah diadopsi dalam sidang tersebut. Dua diantara lainnya adalah, pertama, item nomor 6 UNESCO mendesak Indonesia untuk menghentikan proyek-proyek infrastruktur pariwisata di dalam dan sekitar lokasi TN Komodo yang memiliki potensi dampak pada nilai OUV (Outstanding Universal Value) sampai revisi AMDAL diserahkan dan ditinjau oleh IUCN.  Kedua, pada item nomor 7 UNESCO juga meminta Indonesia untuk mengundang World Heritage Centre/IUCN guna memantau secara langsung dampak lingkungan yang terjadi akibat pembangunan serta meninjau status konservasi dari TN Komodo.

Peringatan UNESCO kepada pemerintah Indonesia merupakan kabar gembira bagi Taman Nasional Komodo yang dalam beberapa tahun belakangan ini terus diancam oleh model-model pembangunan yang berdampak buruk bagi konservasi, ekonomi pariwisata berkelanjutan serta ruang penghidupan bagi warga setempat. Dalam dua dekade terakhir,  pariwisata massal, penyelundupan komodo dan daging rusa serta pencurian terumbu karang telah memperburuk keberlangsungan konservasi dan ekosistem di TN Komodo.  Alih-alih menyelesaikan masalah yang ada, pemerintah malah memprioritaskan investasi yang berpotensi memperburuk keadaan.

Akbar Al Ayyubi, Pemuda Ata Modo mengungkapkan, “Ini dukungan moral yang kuat untuk keselamatan dan keberlangsungan konservasi di TN Komodo. Dengan intervensi langsung dari UNESCO, ini merupakan awal yang baik untuk menghindari segala upaya-upaya pengrusakan di dalam wilayah konservasi khususnya satwa komodo dan Ata Modo sebagai masyarakat lokal yang lama mendiami dan merawatnya dengan kebudayaan konservasi adat.”

“Peringatan UNESCO ini bak vaksin di tengah virus investasi yang belakangan ini menghancurkan konservasi, pariwisata warga dan ruang penghidupan warga dalam kawasan Taman Nasional Komodo.” Ungkap Venan Haryanto, Peneliti Sunspirit for Justice and Peace Flores.

Sejak perubahan zonasi pada tahun 2012, Pemerintah membuka keran bagi perusahaan-perusahaan swasta untuk membangun resort-resort eksklusif di dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Sejauh ini, Pemerintah tengah memberi izin konsesi kepada tiga perusahaan yaitu PT Sagara Komodo Lestari di Pulau Rinca (22,1 Hektar) PT Komodo Wildlife Ecotourism di Pulau Padar (274,13 Hektar) dan Pulau Komodo (151,94) dan PT Synergindo Niagatama di Pulau Tatawa (15,32 Hektar). Pemerintah juga tengah mengurus perizinan dari PT Flobamora, BUMD milik Provinsi Nusa Tenggara Timur.

“Model pembangunan yang sedang direncanakan oleh pemerintah di TNK ini merupakan model komodifikasi alam yang didominasi oleh big business dengan mengotak-atik zonasi yang ada. Bisnis seperti ini akan terus menempatkan masyarakat adat yang sudah lama menetap disana dan hidup berdampingan bersama komodo bukan sebagai pewaris utama.” ungkap Nur Hidayati, Direktur Eksekutif WALHI Nasional.

Tak hanya itu, sebagai bagian dari upaya mendorong investasi pariwisata Labuan Bajo sebagai salah satu dari 10 Bali Baru, Pemerintah juga sedang dan akan membangun beberapa fasilitas/sarana-prasarana wisata yang sangat berdampak buruk bagi konservasi. Di pulau Rinca, Pemerintah tengah membangun sarana-prasarana wisata alam dengan jalan betonisasi. Desain pembangunan ini sangat merusak bentang alam setempat serta citra wisata alam di Taman Nasional Komodo.  Sebagai bagian dari pembangunan itu, di Pulau Padar Pemerintah juga akan membangun kuliner dan dermaga kelas premium.

Sementara itu, sebagai bagian dari upaya menjadikan Pulau Komodo sebagai destinasi eksklusif dengan tiket 1000 USD, Pemerintah memiliki wacana untuk merelokasi warga Komodo. Rencana ini sangat tidak menghargai keberadaan warga Pulau Komodo sebagai pewaris adat setempat serta peran mereka sebagai agen utama dari konservasi dan pelaku wisata berbasis komunitas.

Atas dasar itu, merespon peringatan dari UNESCO kepada Pemerintah Indonesia kami menegaskan beberapa poin rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia untuk mengikuti seluruh rekomendasi UNESCO terkait dengan pembangunan yang tengah berjalan di Taman Nasional Komodo, secara khusus di Pulau Rinca serta bersama publik dan UNESCO mengevaluasi seluruh rencana pembangunan infrastruktur wisata di dalam kawasan Taman Nasional Komodo.
2. Pemerintah Indonesia untuk mencabut seluruh izin konsesi perusahaan-perusahaan swasta serta menghentikan proses pengurusan konsesi perusahaan-perusahaan yang lain. Bersamaan dengan itu, hentikan seluruh proses perubahan zonasi dalam kawasan Taman Nasional Komodo yang makin membuka ruang bisnis bagi perusahaan-perusahaan swasta.
3. Pemerintah Indonesia untuk mengutamakan program-program konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di Taman Nasional Komodo yang berbasis pada sains dan masyarakat lokal.
4. Pemerintah Indonesia untuk menghargai serta mendorong keterlibatan warga dalam kawasan Taman Nasional Komodo sebagai agen konservasi dan pelaku wisata komunitas serta menghargai kebudayaan masyarakat bahari yang sejalan dengan prinsip-prinsip konservasi.
5. Pemerintah Indonesia untuk tidak relokasi masyarakat lokal dan usahanya dari pulau Komodo.

Narahubung:

+62 813-3854-2421 Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi (WALHI NTT)

+62 812-3889-3473 Venan Haryanto (Sunspirit for Justice and Peace)