Tanggapan Walhi NTT Terhadap RANPERDA PROVINSI NTT TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Ranperda tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan di NTT dalam temuan WALHI NTT  masih  terlihat bahwa pengaturan tentang perlindungan lingkungan yang lebih detail tidak dijabarkan secara jelas. Berangkat dari fungsi perda yakni sebagai pelaksanaan perundang-undangan yang lebih tinggi tentunya perda harus dibuat sedetail mungkin.  Selain itu pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menyatakan bahwa, setiap penyusunan peraturan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Beberapa temuan WALHI NTT terkait pasal yang dinilai masih belum detail serta mengabaikan spirit perlindungan lingkungan dalam UU NO 32 Tahun 2009 teentang PPLH adalah sebagai berikut:’ Dalam Ranperda Kepariwisataan memuat salah satu prinsip sebagaimana tertuang dalam pasal 7 huruf (c) adalah  berbasis masyarakat, berwawasan budaya, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Hal ini berkaitan erat dengan konsep pembangunan berkelanjutan dalam UU PPLH yang menjelaskan bahwa Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Namun dalam Ranperda Penyelenggaraan Kepariwisataan tidak ditemukan terjemahan yang lebih detail terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan dalam pasal-pasal selanjutnya.

Dalam perda tersebut, terdapat 23 ruang lingkup yang diatur sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 8. Dari 23 ruang lingkup Ranperda ini, tidak ada satupun ruang lingkup yang membahas secara khusus tentang mekanisme perlindungan lingkungan di kawasan pariwisata. Padahal dalam pasal 44 UU PPLH menyatakan bahwa, setiap penyusunan peraturan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Namun spirit itu tidak dijabarkan lebih detail dalam  Ranperda ini. Beberapa aspek lingkungan yang sempat disinggung dalam Ranperda ini tertuang dalam pasal 82 huruf (b) yang mewajibkan wisatawan untuk menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kelestarian lingkungan. Begitupun pada pasal 83 huruf (b) mewajibkan pelaku usaha untuk menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kelestarian lingkungan. Namun pasal- pasal ini tidak secara detail mengatur apa yang dilarang dan apa yang harus dilakukan dalam konteks perlindungan lingkungan dalam kawasan pariwisata.

Model perlindungan terhadap wilayah pesisir dari privatisasi, model perlindungan wilayah kelola rakyat, serta poin-poin pariwisata kerakyatan tidak secara detail dijelaskan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 23   huruf (f), yakni penetapan pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek perlindungan terhadap lokasi-lokasi strategis yang mempunyai peran startegis, menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Pasal ini masih perlu dijabarkkan lagi secara detail terkait dengan penjelasan konsep lokasi strategis yang mempunyai peran startegis, bagaimana menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Selain itu dalam hal pengaturan tanggung jawab industri pariwisata terhadap lingkungan dalam pasal 10 huruf (e) tidak dijelaskan secara detail bentuk tanggung jawab industri pariwisata terhadap lingkungan seperti apa. Dalam pasal 18 ayat (1) tertuang tentang tanggung jawab pemerintah daerah “Pemerintah Daerah wajib melindungi daerah, wilayah, lokasi, bangunan atau saujana yang karena memiliki sifat khusus dan/atau yang telah digunakan oleh masyarakat sebagai daya tarik wisata, agar tidak beralih fungsi atau merugikan kepentingan umum”, namun ada dugaan melegalkan perampasan lahan dalam pasal 18 ayat (2) yang mengatakan bahwa “Masyarakat yang memiliki/menguasai daerah, wilayah, lokasi, bangunan atau saujana diberikan kompensasi”.

Oleh karena itu WALHI NTT meminta agar, pertama, sebelum mengesahkan Ranperda ini perlu ditambahkan satu ruang lingkup terkait mekanisme perlindungan lingkungan hidup dalam kawasan pariwisata. Hal ini penting sebab maraknya perubahan kawasan konservasi atau cagar budaya menjadi kawasan pariwisata. Kedua, Raneprda ini perlu mengatur tentang pariwisata kerakyatan sebab selama kekayaan sumber daya alam seharusnya berkontribusi kepada kesejahteraan masyarakat dan tidak menjadikan masyarakat hanya sebagai buruh, pedagang PKL atau pedagang asongan ditanahnya sendiri. Ketiga, perlu adanya ruang lingkup yang mengatur tentang wilayah kelola rakyat secara detail sebab pariwisata selalu mengarah pada penyempitan wilayah kelola rakyat, contohnya nelayan yang dilarang memasuki destinasi wisata yang sebelumnya menjadi tempat parkir perahu.