Pada momentum pelantikan kepala daerah 20 Februari 2025, WALHI NTT mendesak pemerintah daerah untuk memperhatikan catatan-catatan krisis lingkungan hidup sebagai modalitas awal untuk merubah arah kebijakan lingkungan yang lebih berpihak pada kelestarian lingkungan dan keselamatan rakyat.

Kupang 20 Februari 2025, Nusa Tenggara Timur (NTT) tengah menghadapi pembangkrutan ekologis yang semakin memprihatinkan, akibat dari berbagai proyek pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan dan keselamatan rakyat. Dari proyek pariwisata, perkebunan monokultur/ food estate, geothermal dan kebijakan di sektor energi lainnya, ketergantungan pada energi fosil seperti batu bara, hingga proyek infrastruktur dan pengelolaan sampah, praktik-praktik pembangunan yang top-down telah menggusur suara-suara warga yang terdampak. Model pembangunan semacam ini, cenderung mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, hanya menambah kerentanan sosial dan ekologis di NTT.

Foto. Potret Staf Divisi Advokasi WALHI NTT saat Konferensi Pers 20 Februari 2025 di Kantor WALHI NTT. Dokumentasi: WALHI NTT.

WALHI NTT menganggap bahwa model pembangunan yang dipaksakan ini telah merugikan masyarakat dan alam, terutama bagi kelompok rentan seperti petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, dan kelompok disabilitas. Di NTT, pembangunan memang terlihat pesat, namun di balik itu terkandung risiko besar yang menggadaikan keberlanjutan ekologi dan sosial-ekonomi. Beberapa contoh konkret menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah saat ini abai terhadap kelestarian lingkungan dan keselamatan rakyat.

Salah satu contoh nyata adalah kondisi Taman Nasional Komodo. Proyek pengelolaan wisata yang memberikan ruang lebih besar pada korporasi. Seluruh kegagalan pengelolaan oleh korporasi tidak menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah. Salah satunya di Pulau Komodo, setelah gagal dikelola oleh PT. Flobamor, pemerintah malah menyerahkan kepada dua perusahaan swasta lainnya yakni PT Nusa Digital Creative dan PT Pantar Liae Bersaudara di tahun 2024, menunjukkan adanya pengabaian terhadap pelestarian alam dan suara masyarakat lokal. Selain itu, proyek geothermal, meski ditentang keras oleh masyarakat adat di Flores, pemerintah tetap memaksakan proyek ini, yang berpotensi merusak sumber kehidupan masyarakat adat seperti air, hutan, dan wilayah kelola rakyat.

Lebih lanjut, penurunan status Kawasan Cagar Alam Mutis menjadi Taman Nasional juga menunjukkan ketidakharmonisan antara kebijakan pemerintah dan perlindungan alam. Penurunan ini berisiko merusak fungsi ekologis yang memiliki kedekatan kultural dengan masyarakat Timor.

Selain itu, proyek perkebunan monokultur seperti yang dilakukan oleh PT MSM dan proyek food estate yang mengabaikan petani kecil, memperburuk kondisi agraris masyarakat NTT. Praktik eksploitasi sumber daya alam seperti ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat diubah dalam jangka pendek.

WALHI NTT juga mencatat bahwa proyek infrastruktur pemerintah, termasuk pembangunan bendungan Lambo di Nagekeo, terus mendapat penolakan masyarakat adat, namun tetap dipaksakan dengan ancaman intimidasi. Pembangunan yang meminggirkan hak-hak masyarakat adat dan merusak ekosistem ini seharusnya menjadi pelajaran penting bagi pemerintahan yang baru.

Di Sektor Energi, ketergantungan pada energi fosil seperti Batubara justru memberikan dampak buruk pada Sebagian besar Masyarakat khususnya Nelayan dan Petani Rumput Laut di sekitar Lokasi PLTU yang terdampak sangat buruk ekonominya.

Pemerintah daerah di NTT perlu segera bertindak dengan mengubah paradigma pembangunan yang top-down menjadi pendekatan yang inklusif dan berbasis pada keberlanjutan lingkungan dan keselamatan rakyat NTT. Pengelolaan sampah yang berkelanjutan, evaluasi terhadap dampak lingkungan dari berbagai proyek, dan penegakan hukum yang adil terhadap pelanggaran lingkungan harus menjadi prioritas utama.

Pada momentum pelantikan kepala daerah 20 Februari 2025, WALHI NTT mendesak pemerintah daerah untuk memperhatikan catatan-catatan krisis lingkungan hidup sebagai modalitas awal untuk merubah arah kebijakan lingkungan yang lebih berpihak pada kelestarian lingkungan dan keselamatan rakyat. Selain itu pemerintah daerah di NTT wajib tegas mengatakan tidak pada kebijakan-kebijakan nasional yang abai pada daya tamping dan daya dukung lingkungan di NTT. Pemerintah Daerah memfokuskan kebijakan pemulihan lingkungan NTT.

Penanggungjawab Rilis: Yuvensius Stefanus Nonga / 082228882044