(Kupang, 31/05/2022) Momentum Hari Pancasila 1 Juni diperingati  sebagai hari lahirnya Pancasila ini menjadi peristiwa sakral bagi bangsa Indonesia. Sejarah mencatat bahwa pendiri bangsa Ir. Soekarno pernah diasingkan di Ende yang kemudian perumusan PANCASILA itu dimulai. Lewat permenungan panjang. Bung Karno memandang perlu adanya sebuah pegangan hidup bagi masyarakat dan bangsa Indonesia untuk menyatukan semua elemen di negeri ini. Momentum Hari Pancasila 1 Juni 2022 dirayakan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo di Kabupaten Ende-NTT, ini merupakan sebuah kunjungan penting dan bersejarah.

Nusa Tenggara Timur sangatlah sakral di mata para sejarawan bangsa Indonesia oleh karena itu Bung Karno pada 10 November 1961 dalam satu pidatonya menyatakan dengan tegas “ Bangsa Yang Besar adalah Bangsa Yang Menghormati Pahlawannya”. Makna ini sangat penting bagi kita semua khsusnya para pemimpin dalam melakukan kerja-kerja pembangunan haruslah menghormati nilai dan kearifan lokal masyarakat adat sebagai bagian dari NKRI yang turut berkontribus dalam kemerdekaan.

Konteks Lingkungan Hidup

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) NTT menilai bahwa kunjungan presiden di NTT menjadi penting dalam konteks Hari Pancasila 1 Juni sekaligus Hari Lingkungan Hidup sedunia yang diperingati pada 5 Juni 2022 mendatang. Oleh karena itu, kedatangan presiden Jokowi di NTT di hari Pancasila dan menjelang hari Lingkungan Hidup harus menjadi momentum untuk mengevaluasi investasi “kotor” dan pembangunan infrastruktur yang mengabaikan keselamatan warga dan lingkungan hidup di NTT.

Dalam catatan WALHI NTT ini yang ke – 13 kali Jokowi datang melakukan kunjungan atau pekerjaan negara di NTT sejak menjadi prisiden 2014 silam. Saat ini kedatangan Jokowi untuk memperingati hari Pancasila 1 Juni merupakan peristiwa penting bagi prisiden melakukan evaluasi atas praktik-praktik pembangunan yang mengabaikan lingkungan hidup di NTT.

Hasil investigasi WALHI NTT bahwa beberapa proyek strategis nasional di NTT banyak menimbulkan konflik baik antara pemerintah lokal, masyarakat dan koorporasi, terutama pada konflik agraria, alih fungsi hutan dan lahan masyarakat adat untuk kepentingan investor. Di tapak bawah terjadi gesekan yang kuat bahkan adanya perlawanan warga terkait dengan kebijakan pembangunan yang mengabaikan lingkungan.

Seperti kasus pembangunan waduk Lambo di Nagakeo, kasus terancamnya ekosistem komodo dan ruang penghidupan masyarakat di Tamana Nasional Komodo Labuan Bajo akibat kebijakan pembangunan kawasan strategis pariwisata nasioanl, kasus alih fungsi lahan pesisir menjadi tambak garam di Malaka yang merusak kawasan mangrove, kasus proyek Geothermal  di Waesanno, Manggarai Barat, Geothermal Daratei Mataloko, dan kasus pencemaran lingkungan oleh PLTU Ropa di kabupaten Ende.

WALHI NTT mencatat setidaknya ada 41 kasus agraria yang mengorbankan masyarakat adat. Mayoritas merupakan kasus perampasan lahan masyarakat untuk kepentingan proyek-proyek skala besar seperti pertambangan, pariwisata, mono kultur dan proyek-proyek strategis nasional lainnya. Selain itu, tercatat 17 individu masyarakat sipil yang menjadi korban kriminalisasi dengan tuduhan pelanggaran hukum yang beragam dengan tujuan untuk mengintimidasi gerakan masyarakat dalam mempertahankan Hak masyarakat atas tanah.

Evaluasi Proyek Strategis Nasional di NTT

Presiden Jokowi sudah seharusnya memberikan perhatian yang intens bagi korban pembangunan dari proyek-proyek skala besar yang mengorbankan tanah masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya di NTT. Evoria kedatangan presiden semestinya diisi dengan agenda mengevaluasi seluruh pembangunan di NTT. Akhir-akhir ini NTT menjadi fokus pembangunan beberapa kebijakan nasional yang menjadikan NTT sebagai salah satu propinsi yang diperhitungkan potensi Sumber Daya Alamnya.

Secara substansi, masifnya pembangunan di NTT berimplikasi lurus pada eksploitasi Sumber Daya Alam NTT. Salah satunya, rencana pengeboran geothermal di beberapa titik di pulau Flores. Sejak 2017, Kementerian ESDM telah menetapkan pulau Flores sebagai pulau panas bumi yang diikuti dengan perencanaan pengeboran baru di beberapa lokasi di pulau Flores.

Beberapa lokasi perencanaan tersebut malahirkan konflik di tingkat tapak. Seperti di Waesano, rencana pengeboran geothermal berpotensi akan berdampak pada keberadaan masyarakat adat Nunang serta keberlanjutan  lingkungan di wilayah tersebut.  Selain itu, penolakan pengeboran oleh masyarakat Radabata karena berdekatan dengan lokasi pemukiman.

Penolakan masyarakat atas beberapa rencana pengeboran tersebut merupakan bagian dari implementasi dan penegakan hak asasi masyarakat adat sebagaimana digaungkan dalam Pancasila dan UUD 1945. Masyarakat melakukan penolakan berangkat dari beberapa pengalaman buruk terkait proyek sejenis yang tidak dilaksanakan secara profesional dan berimbas pada kerusakan lingkungan dan dampak buruk bagi pertanian.

Proyek Geothermal Mataloko Desa Daratei di Kabupaten Ngada berdampak buruk pada lahan pertanian warga. Proyek ini menjadi pengalaman paling buruk yang nyata dirasakan masyarakat. Sejak proyek geothermal yang dilakukan atas kerja sama Indonesia dan Jepang beroperasi pada 1998, masyarakat di sekitar lokasi proyek mengalami kerugian, baik materil maupun moril. Kerusakan bangunan milik masyarakat, khususnya atap rumah, bahkan terjadi hingga radius dua kilometer dari lokasi proyek. Setidaknya, 1.579 unit rumah di 11 Desa mengalami kerusakan (floresa.co).

Proyek strategis nasional lain yang layak dievaluasi adalah rencana pembangunan waduk lambo yang berdampak pada lahan produktif dan pemukiman masyarakat adat Lambo Nagekeo. Proyek ini terkesan dipaksakan dan berindikasi perampasan tanah adat masyarakat adat lambo. Masyarakat adat Rendu, Ndora dan Lambo bukannya tidak menginginkan waduk.  Masyarakat menolak lokasi pembangunan di Lowo se sekaligus masyarakat adat memberikan solusi agar lokasi pembangunan waduk dipindahkan dari Lowo Se ke Malawaka atau Lowo Pebhu yang juga masih wilayah adatnya. Lowo Se terdapat pemukiman warga, berbagai intentitas budaya, padang perburuan, kuburan leluhur, sarana publik, lahan-lahan pontesial masyarakat adat. Namun pemerintah terkesan menutup ruang dialog dengan masyarakat adat.

Selain itu ada pula kasus pencemaran lingkungan akibat adanya aktivitas PLTU Ropa dimana lemahnya pengelolaan limbah batu bara yang terkategori sebagai bahan berbahaya dan beracun (B3) sangat mempengaruhi aktivitas para nelayan sekitar.

Selanjutnya presiden Jokowi  perlu juga mengevaluasi proyek Tebu milik PT. Muria Sumba Manis di kabupaten Sumba Timur yang  di duga telah mengabaikan lingkungan dan kearifan local masyarakat adat Sumba Timur. Persoalan agraria, kerusakan hutan, monopoli air dan alih fungsi lahan peternakan untuk kepentingan perkebunan tebu menjadi masalah serius masyarakat di Sumba Timur.

Sampai dengan saat ini penegakan hukum atas koorporasi yang melakukan kejahatan lingkungan belum juga berjalan dengan baik, padahal dalam ketentuan Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dijelaskan bahwa pemerintah wajib melindungi masyarakat dan lingkungan.

Selain proyek perkebunan, pemerintah juga perlu mengevaluasi kebijakan pembangunan di sektor pariwisata di pulau Sumba yang diduga mengabaikan keselamatan warga nelayan pesisir. Saat ini pembangunan industry pariwisata menjadi sektor yang paling berkontribusi paling tinggi terjadinya konflik agrari bahkan terjadi pelanggaran HAM berat di kabupaten  Sumba Barat.

Pancasila Dalam Pelestarian Lingkungan

Sejumlah kasus sumber daya alam di NTT perlu disikapi secara serius oleh presiden Jokowi dalam momentum kunjungannya di NTT, apa lagi kunjungan presdiden Jokowi berada di wilayah-wilayah yang terjadi persoalan atau kasus agraria, pengabaian hak rakyat dan pengrusakan lingkungan hidup atas nama pembangunan.

Sila pertama berbicara tentang Ketuhanan, keyakinan pada Sang pencipta. Ini adalah dasar utama, alam semesta dan segala isisnya adalah siptaan sang khalik yang perlu kita jaga bersama sebagai bentuk rasa syukur manusai terhadap kuasa Tuhan.

Sila Kedua pada sisi kemanusiaan dengan tekanan keadilan dan keberadaban, dalam konteks lingkungan saat ini di NTT sering dijumpai kebijakan pembangunan yang mengabaikan sisi kemanusiaan, seperti pembangunan proyek nasional Labuan Bajo yang justru meminggirkan masyarakat pesisir dari ruang hidupnya.

Sila Ketiga mengusung persatuan yang dimana pada konteks persatuan adanya hubungan manusia dengan alam yang saling menyatu dan membentuk sebuh siklus/tatanan kehidupan di lapisan masyarakat. Oleh karena itu penting menjajga keutuhan alam.

Sila keempat mengedepankan pada proses bijaksana dan musyawarah untuk mufakat. Makna dari sila ini jika dikaitkan dengan isu lingkungan hisup sangat relevan sekali dimana segala kekayaan bumi diperuntukkan untuk kesejahteraan bersama dengan cara bijaksana dan musyawarah. Hal ini penekanannya pada keterlibatan masyarakat dalam mengambil keputusan di ruang-ruang demokrasi. Sejauh ini dalam kebijakan pembangunan yang bersentuhan dengan sumberdaya alam masyarakat sering diabaikan.

Sila kelima keadilan sosial, dalam sila ini ada penekanan yang tegas bahwa setiap masyarakat berhak mendapatkan kemakmuran, kesehatan, kenyamanan, kebahagiaan daan ketentraman. Persoalan saat ini belum tercermin dalam pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup di NTT dikarenakan masyarakat sangat sulit mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat akibat kebijakan yang mengabaikan keselamatan warga dan lingkungan.

Oleh karena itu, WALHI NTT menilai dari sekian banyaknya kasus lingkungan hidup di NTT yang saat ini tidak serius diurus oleh pemerintah, maka pembangunan saat ini masih jauh dari nilai-nilai Pancasila yaitu pembangunan yang memanusiakan manusia dan berkeadilan ekologi.

Direktur WALHI NTT

Umbu Wulang T. Paranggi (0813 3854 2421)