SIARAN PERS
Hari ini (2/10/2024), PLN dan Pemerintah Kabupaten Manggarai memaksa masuk ke Poco Leok, Nusa Tenggara Timur, untuk melakukan pengukuran lahan warga serta mengidentifikasi lokasi Access Road Wellpad D, Wellpad I dan Access Road Wellpad I. Ini merupakan aktivitas pengembangan proyek Geothermal PLTP Ulumbu yang sudah berlangsung sejak Selasa 1 Oktober 2024 dan direncanakan rampung pada Rabu (3/10/2024).
PLN dan Pemkab Manggarai mengerahkan aparat keamanan gabungan, yang terdiri dari Kepolisian, TNI, dan Satpol PP dengan dalih untuk mengamankan proses pengukuran dan pengidentifikasian di lapangan. Penggunaan kekuatan aparat keamanan yang berlebihan tersebut diikuti dengan intimidasi kepada warga, hingga terjadi penyerangan yang menyebabkan puluhan orang luka-luka, sebagian di antaranya tidak sadarkan diri. Brutalitas aparat keamanan juga diikuti dengan kriminalisasi berupa penangkapan 3 warga dan 1 orang jurnalis secara sewenang-wenang.
Upaya Perlawanan dan Penyelamatan Ruang Hidup yang Konsisten
Menguatnya penolakan warga atas rencana perluasan penambangan panas bumi tersebut tidak membuat pemerintah dan PLN mengurungkan rencana melanjutkan perluasan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu ke Poco Leok. Padahal, rencana itu berakibat menghilangnya lahan dan ruang hidup warga, serta merusak berbagai mata air yang menjadi tumpuan utama warga untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari.
Selain itu, nyawa penduduk menjadi taruhan karena adanya potensi kebocoran gas H2S yang mematikan. Penolakan warga Poco Leok menguat dan meluas setelah terjadi kebocoran gas mematikan H2S di beberapa lokasi tambang panas bumi, seperti di Sorik Marapi, Mandailing Natal, Sumatera Utara, yang menyebabkan 5 penduduk tewas dan sedikitnya 275 orang mengalami keracunan.
Di Mataloko, yang bertetangga kabupaten dengan Poco Leok, operasi tambang panas bumi menyemburkan lumpur panas yang menyebabkan sawah warga terendam, sumber air tercemar, hingga merusak ladang pertanian warga yang berakibat hilangnya sumber pencaharian warga Mataloko. Selain itu, atap seng rumah warga berkarat sehingga menambah beban pengeluaran warga.
Pembongkaran wilayah Poco Leok untuk perluasan operasi tambang panas bumi yang berada dalam kawasan ring of fire, menambah deretan ancaman terhadap keselamatan warga. Aktivitas ini berpotensi memicu peristiwa gempa bumi yang dapat menghadirkan petaka bagi masyarakat.
Berulangnya Kekerasan dan Brutalitas Aparat untuk Memuluskan Investasi
Upaya paksa telah berulang kali dilakukan oleh PLN, namun berulang kali juga dihadang oleh ratusan warga. Penghadangan yang dilakukan oleh warga dari sepuluh komunitas adat di Poco Leok, mulai dari komunitas masyarakat adat Gendang Mucu, Mocok, Mori, Nderu, Cako, Ncamar, Rebak, Jong, Tere, dan Lungar, merupakan yang ke-26 kali sejak 2022 dan nyaris selalu berhadapan dengan kekerasan oleh aparat keamanan.
Proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Ulumbu unit 5-6 di Poco Leok ini dikerjakan oleh PT PLN, dan didanai oleh Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Bank Pembangunan dan Investasi asal Jerman. Pendanaan dari KfW diteken pada Oktober 2018 lalu, yang merupakan perjanjian utang langsung tanpa jaminan antara Pemerintah Jerman dengan Perseroan Terbatas PLN, untuk pendanaan Geothermal Energy Programme sebesar 150 juta EUR.
Dana utang KfW tersebut ditujukan untuk membiayai pengembangan Unit V PLTP Ulumbu, Unit 2 dan 3 PLTP Mataloko. Sebagai tindak lanjut dari perjanjian tersebut, pada 3 September lalu, dua anggota tim independen yang dibentuk Bank KfW mengunjungi Poco Leok dan beraudiensi dengan warga. Hanya dalam waktu kurang dari sebulan, PLN memburu pengerjaan operasi panas bumi tersebut – yang notabene mengabaikan penolakan warga yang masih terus berlangsung – dengan mengerahkan aparat keamanan untuk mengintimidasi warga.
Sementara itu, pada forum Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) ke-10 yang berlangsung 18-20 September 2024 di Jakarta Convention Centre (JCC), Senayan, Presiden Jokowi dalam pidatonya meminta untuk memangkas proses pengurusan izin operasi geothermal yang dianggap terlalu lama. Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang juga hadir pada forum tersebut pun memberi jaminan akan memangkas proses perizinan dan durasi waktu yang dianggap lama dan menyulitkan investasi.
Pernyataan Jokowi tersebut menjadi dasar legitimasi bagi brutalitas aparat keamanan dalam menghadapi rakyat yang sedang mempertahankan ruang hidupnya untuk memuluskan investasi. Dengan semakin beringasnya tindakan intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi menunjukkan rezim Jokowi menghalalkan segala cara untuk memuluskan investasi alih-alih melindungi keselamatan, kesejahteraan, dan jaminan atas ruang hidup yang sehat dan layak bagi kemanusiaan. Tragedi di Poco Leok ini menunjukkan adanya pergeseran dari negara demokrasi menuju fasisme.
Pilkada 2024 yang Memperpanjang Derita Warga dan Krisis Sosial-Ekologis
Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan dilakukan secara serentak di 37 Provinsi dan 508 kabupaten/kota pada November mendatang, eskalasi praktik ijon politik tampak semakin menguat dan meluas. Hal ini ditandai dengan banyak calon kepala daerah, baik itu kandidat gubernur, bupati/walikota, yang berlatar belakang sebagai pengusaha ataupun didukung oleh pebisnis sektor ekstraktif tambang. Beberapa di antaranya teridentifikasi memiliki agenda memuluskan kebijakan-kebijakan yang terbukti membawa petaka bagi masyarakat seperti Proyek Strategis Nasional (PSN).
Tanpa terkecuali di NTT. Pelaksanaan pilkada di NTT, tidak pernah memberikan kepastian adanya perlindungan ruang hidup warga dari segala bentuk perampasan. Pada level provinsi, terdapat dua nama yang sedang bertarung untuk memperebutkan kekuasaan, sekaligus menjadi legitimasi atas menumpuknya utang sosial-ekologis. Dua nama tersebut yaitu Emanuel Melkiades Laka Lena dan Johanis Asadoma yang didukung oleh Partai Golkar, Gerindra, PSI, PPP, Perindo, Garuda Gelora, PAN, Demokrat, PKN, dan Prima. Sementara pasangan lainnya adalah Yohanis Fransiskus Lema-Jane Natalia Suryanto yang diusung oleh PDIP, Hanura, PBB dan Partai Buruh.
Salah satu pasangan calon di atas bahkan telah mengkonfirmasi mendukung PSN Wisata Super Premium Labuan Bajo, yang berpotensi merampas ruang hidup dan melanggengkan pelanggaran HAM. Sementara di Manggarai, Bupati saat ini Herybertus G.L Nabit kembali mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada pilkada yang berpasangan dengan Fabianus Abu dan diusung oleh PDIP, Golkar, PKB, dan PKN.
Sejak awal Nabit telah menggelar karpet merah bagi rencana perluasan PLTP Ulumbu ke Poco Leok dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati Manggarai Nomor HK/417/2022 tentang Penetapan Lokasi Perluasan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) pada 1 Desember 2022. Ironisnya, perluasan PLTP tersebut tetap akan terus berlanjut siapa pun Bupati Manggarai terpilih kelak. Hal ini berkaitan dengan sistem politik dan demokrasi yang sejak awal dikooptasi serta didesain hanya untuk melayani kepentingan oligarki. Untuk itu, pilkada serentak ini tidak akan mampu mengembalikan hak ruang hidup pada rakyat, sehingga rakyat tidak lagi memiliki hak veto untuk menyatakan tidak dan menolak kegiatan industri ekstraktif.
Melihat kekerasan yang terus berulang dan pembangunan yang dipaksakan, Koalisi Advokasi Poco Leok mendesak Presiden untuk segera melakukan:
Koalisi Advokasi Poco Leok juga mendesak Lembaga Independen Negara untuk melakukan:
Selain itu, Koalisi mendesak Bank Pembangunan Jerman (KfW) untuk:
Narahubung:
Koalisi Advokasi Poco Leok:
Kedatangan masyarakat dua desa tersebut bukan merupakan kedatangan pertama ke Kementerian ATR/ BPN. Warga berharap kunjungan kali ini membuat Kementerian ATR/BPN memprioritaskan penyelesaian konflik agraria di desa mereka.
但俗話說“是藥三分毒”,另外從個人情感來說不管是ED患者自己還是其性伴侶,對長期依靠威而鋼支撐性生活肯定都是非常不滿意的,威而鋼, 因此只要了解避免了以上禁忌症,現有的臨床經驗來看,在醫生指導下長期服用威而鋼還是沒有問題的。
晚睡熬夜、睡眠過少會影響心臟健康、動脈血管健康,使心臟動泵出血液的力量變弱,血管動脈老化變窄,從而引起器質性勃起功能障礙(陽痿)。犀利士的副作用類似,所以亦會加重犀利士副作用症狀,請應謹慎使用。