Merah Putih Berkibar di bawah Perjuangan Masyarakat Adat Pocoleok Menolak Geothermal

Merah Putih Berkibar di bawah Perjuangan Masyarakat Adat Pocoleok Menolak Geothermal

Oleh: Gres Gracelia(

Divisi Advokasi, Kampanye dan Pengorganisasian Rakyat WALHI NTT)

Sumber Gambar : Dokumentasi Warga

Perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia ke 78 pada 17 Agustus 2023 dirayakan diseluruh pelosok tanah air. Tak terkecuali juga di Pocoleok, Kecamatan Satarmese Kabupaten Manggarai. Pocoleok merupakan salah satu titik lokasi yang menjadi target perluasan pembangunan geothermal dari PLPT. Ulumbu di Flores sejak Pulau Flores ditetapkan sebagai Pulau Panas Bumi oleh Kementrian ESDM dalam keputusan menteri nomor 2268K/30/MEM/2017.

Keputusan kementrian yang menjadikan Flores Sebagai Pulau Panas Bumi dan tidak melibatkan masyarakat adat ini seolah menabuh genderang perlawanan masyarakat adat Pocoleok sejak Bupati Manggarai, Herybertus Gerardus Laju Nabit mengeluarkan SK Bupati Manggarai No. HK/417/2022 tanggal 01 Desember 2022 perihal Penetapan Lokasi Pembangunan PLTP Ulumbu 5-6 (2x 20 MW) Pocoleok di Kabupaten Manggarai Barat.

Sejak dikeluarkannya SK Bupati itu, masyarakat adat di Pocoleok yang tergabung dalam 10 gendang yang juga menolak keputusan Bupati selau melakukan aksi penolakan pembangunan geothermal baik itu di Pocoleok hingga ke Ruteng, Ibu Kota Kabupaten Manggarai. Kesepuluh gendang itu antara lain: Mucu, Mocok, Mori, Nderu, Ncamar, Cako, Rebak, Tere, Jong dan juga Lungar.

Aksi yang dilakukan berulang kali oleh masyrakat Pocoleok pada beberapa kesempatan juga memperlihatkan bagaimana Negara menggunakan kekuatannya melakukan tindakan represif kepada masyarakat adat di Pocoleok. Seperti dilansir dari Floresa.co pada 24 Juni 2023: (Kelompok Advokasi dan Lembaga Gereja Kecam Aksi Represif Aparat terhadap Warga Pocoleok, Flores)

Jika biasanya aksi penolakan dilaksanakan dengan berorasi untuk menolak pembangunan geothermal, maka pada hari ini bertepatan dengan kemerdekaan Republik Indonesia ke 78, masyarakat adat Pocoleok menyajikan sesuatu yang tidak biasa. Mereka melakukan upacara bendera di halaman gendang Lungar dan dihadiri oleh masyarakat Pocoleok dari 10 gendang antara lain, gendang Mucu, Mocok, Mori, Nderu, Ncamar, Cako, Rebak, Tere, Jong dan juga Lungar. Pada kesempatan kemerdekaan ini juga masyarakat adat Pocoleok yang menolak geothermal mengangkat tema “Merdeka Tanpa Geothermal.”

Sumber Gambar: Dokumentasi Warga

Berdasarkan rilis resmi dari masyarakat adat Pocoleok yang melakukan upacara ini, dijelaskan bahwa upacara bendera hari ini, selain memperingati kemerdekaan juga menjadi upacara simbolik warga yang bertujuan untuk menolak keras rencana pembangunan geothermal di Pocoleok.

Upacara bendera ini dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat adat dari berbagai kalangan, dari anak-anak hingga orangtua. Dan para petugas upacara bendera adalah warga Pocoleok, yang juga dipilih dari berbagai kalangan baik tua dan muda, Laki-laki dan juga perempuan. Semuanya mengenakan kain tenun atau songke dalam bahasa Manggarai.

Pembina upacara dipimpin oleh Joniardus Junar, yang merupakan masyarakat Pocoleok. Dalam amanat upacaranya ia mememikan semangat: “ Merdeka Tanpa Geothermal.” Ia juga mengajak para peserta upacara untuk merenungkan jasa para pahlawan dan pejuang bangsa Indonesia yang telah bersusah payah merebut dan mempertahankan tanah airnya dari penguasaan asing. “Perjuangan para pahlawan menjadi cerminan bagi perjuangan aliansi masyarakat adat Pocoleok dalam mempertahankan wilayah Pocoleok dari ancaman ekspansi proyek geothermal saat ini.”

Joniardus menilai, rencana eksploitasi geothermal di Pocoleok oleh perusahaan dan pemerintah adalah sebuah penjajahan bentuk baru di negeri ini, terutama di wilayah Pocoleok.

“Jika kita bersatu, itu akan menjadi kekuatan besar untuk melawan penjajah yang saat ini mencoba menghancurkan bumi Pocoleok yang telah kita jaga sebagai peninggalan leluhur kita.” Demikian penegasan Joniardus.

Dan diakhir amanatnya, Joniardus bersama dengan seluruh peserta upacara membacakan tuntutan warga Pocoleok atas rencana eksploitasi geothermal di Pocoleok. Keenam tuntutan itu antara lain;

1. Mencabut SK Bupati Manggarai tentang penetapan WKP Ulumbu di Pocoleok
2. Menghentikan aktivitas PLN dan aparat keamanan di Pocoleok
3. Menghentikan intimidasi dan politik pecah belah atas masyarakat Pocoleok
4. Mendesak bank KFW Jerman untuk menghentikan pendanaan proyek geothermal Pocoleok
5. Mencabut kepmen ESDM tentang penetapan Flores sebagai pulau geothermal
6. Hentikan upaya sertifikasi tanah lingko di wilayah Pocoleok oleh ATR/BPN

Melihat semangat dan perjuangan masyarakat adat di Pocoleok dalam mempertahankan ruang hidup masyarakat adat di sana, WALHI NTT melihat bahwa sejatinya kemerdekaan Indonesia adalah wujud nyata betapa masyarakat adat mengambil peran penting dalam perjuangan bangsa ini hingga mencapai kemerdekaan dalam melawan penjajah.

Momentum 78 tahun harusnya menjadi refleksi ekologis Negara dalam skema pembangunannya untuk melihat betapa proyek pembangunan selalu mendiskreditkan kepentingan masyarakat adat dari tanah ulayat yang menjadi ruang hidupnya.

NTT sebagai koridor lokomotif pembangunan nasional oleh Negara melalui program pariwisata dan pangan, banyak sekali proyek-proyek yang mengeksploitasi alam dan masyarakat adat. Di Labuan Bajo, misalnya. Sejak Labuan Bajo ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, WALHI NTT melihat bahwa upaya untuk menopang kawasan strategis ini mengancam ruang hidup masyarakat adat baik di Pulau Komodo, di Wae Sano hingga meluas ke Pocoleok dalam program pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBTB) melalui proyek geothermal oleh Pemerintah Pusat.

1. Untuk itu, refleksi ekologis HUT RI ke 78 oleh masyarakat adat di Pocoleok dalam semangat perjuangan “Merdeka Tanpa Geothermal” adalah salah satu pekikan kemerdekaan yang seharusnya direfleksikan oleh pemerintah dan juga negara dalam merayakan kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Sebab sejatinya, tidak ada kemerdekaan dan pembangunan berkeadilan tanpa melibatkan masyarakat adat.