Luas wilayah Kabupaten Manggarai adalah 1 669,42 Km² yang terdiri dari daratan Pulau Flores dan pulau kecil yaitu Pulau Mules. Secara administratif terbagi menjadi 9 Kecamatan, 132 Desa dan 17 Kelurahan.

Pada 2020 ini, Manggarai melangsungkan Pilkada untuk memilih bupati dan wakil bupati. KPU Manggarai telah menetapkan dua calon yakni Deno Kamelus-Victor Madur atau paket Deno-Madur dan Paslon Herybertus Nabit-Heribertus Ngabut atau paket Hery-Heri.

Siapapun yang terpilih, memiliki PR besar bagi urusan Lingkungan Hidup dan Masyarakat Adat di Manggarai. Berikut potret krisis dan tantangan yang harus diselesaikan oleh calon pemimpin terpilih Manggarai.

1. KRISIS PANGAN

Tingkat kerawanan pangan di Kabupaten Manggarai masih tinggi terutama di masa pandemik ini. Hal ini ditandai dengan adanya program oleh bantuan Beras Sejahtera (Rastra) yang telah dialihkan ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Artinya ketahanan dan kemandirian pangan di Manggarai masih menjadi PR besar bagi calon pemimpin Manggarai yang terpilih nantinya pada 9 Desember. Calon pemimpin terpilih harus mampu meningkatkan indeks ketahanan dan kemandirian pangan di Manggarai. Calon pemimpin terpilih juga punya PR untuk kebijakan preventif untuk mengatasi gagal tanam, gagal panen hingga rawan pangan akibat perubahan iklim.

2. KRISIS AIR

Pemenuhan kebutuhan air untuk rakyat merupakan tanggungjawab negara. Krisis air di Manggarai merupakan PR besar bagi calon pemimpin Manggarai kedepannya. Ini karena pemenuhan air bagi rakyat di Malaka masih kurang. Data menunjukkan bahwa PDAM Manggarai baru mampu melayani 22.267 KK dari total 65.410 KK atau masih dibawah 40 persen.  Begitupun masih ada krisis akses air bersih di Kecamatan Satar Mese Barat. Ini harus menjadi agenda prioritas calon pemimpin terpilih Manggarai kedepannya. Baik dalam konteks perlindungan dan penguatan sumber air hingga kemudahan akses air oleh warga Manggarai. Misalnya perlindungan dan konservasi sumber air yang ada di Manggarai dan dikelola oleh Pemerintah daerah serta masyarakat secara berkelanjutan dan berkeadilan. Calon pemimpin terpilih harus mencegah terjadinya privatisasi atau swastanisasi yang meluas dalam urusan tata kuasa dan tata kelola air

3. PERSOALAN SAMPAH & LIMBAH

Salah satu masalah krusial yang perlu ditangani secara serius dan kontinyu adalah sampah di Kabupaten Manggarai. Salah satu fakta terkait permasalahan sampah di Kabupaten Manggarai adalah, Ibu Kota Kabupaten Manggarai, Kota Ruteng termasuk dalam kategori kota kecil terkotor berdasarkan penilaian adipura Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) periode 2017/2018. Dalam pantauan WALHI NTT, sampai saat ini kondisi tempat pemrosesan akhir (TPA) Ncolang-Poco, 12 kilometer arah utara Ruteng tidak terurus. Tata kelola persampahan di Manggarai sampai saat ini masih tergolong buruk.

4. KEBENCANAAN 

Daerah manggarai merupakan daerah yang rawan terhadap bencana longsor, banjir serta badai La Nina. Beberapa hal penting yang menjadi PR bagi pemimpin Manggarai terpilih terkait kebencanaan; Hentikan praktik eksploitasi alam melalui industri ekstraktif yang mengakibatkan kegagalan dan berkurangnya fungsi ekosistem sehingga terjadi bencana. Krisis iklim mengakibatkan anomali cuaca yang memperparah bencana tahunan yang akan melanda Manggarai dan Pembangunan masih banyak mengabaikan fakta bahwa berada di wilayah rawan bencana.

5. PR Lingkungan Hidup dan Masyarakat Adat Lainnya 

Calon pemimpin terpilih Kabupaten Manggarai memiliki PR besar dalam urusan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, perlindungan wilayah kelola rakyat dari upaya alih fungsi hingga perlindungan dan pengakuan sekaligus penguatan masyarakat adat di Manggarai. Berikut beberapa catatan lainnya menurut WALHI NTT yang menjadi pekerjaan rumah calon pemimpin terpilih Manggarai:

1. Maraknya alih fungsi lahan produktif atas nama pembangunan
2. Dampak perubahan iklim dan pemanasan global
3. Pemulihan daya dukung lingkungan terutama di ruang ruang yang menjadi sumber penghidupan masyarakat
4. Perlindungan dan pengakuan hak hak masyarakat adat melalui perda
5. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang ramah lingkungan dan berkeadilan.
6. Menghentikan pemberian ijin usaha pertambangan skala besar
7. Perlindungan kawasan hutan dari alih fungsi dan illegal logging