Kabupaten Malaka adalah salah satu kabupaten dari 22 kabupaten/kota di Provinsi NTT, yang dimekarkan dari Kabupaten Belu pada tanggal 11 Januari 2013 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan terletak di daratan Timor. Posisi geografis Kabupaten Malaka di daratan Timor, Provinsi NTT adalah di bagian paling timur dan secara geopolitik, memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL).

Secara administratif, Kabupaten Malaka yang memiliki luas wilayah mencapai 1.160,63 Km², terbagi atas 12 kecamatan serta 127 Desa. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Malaka Tengah dengan luas wilayah 168,69 Km2 atau 14,53% dari luas wilayah Kabupaten Malaka, sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Botin Leobele dengan luas wilayah 39,03 Km2 atau 3,36% dari luas wilayah Kabupaten Malaka.

Pada 2020 ini, Malaka turut melangsungkan Pilkada untuk memilih bupati dan wakil bupati. KPU Malaka telah menetapkan dua calon yakni Stef Bria Seran-Wande Taolin yang dikenal dengan tagline SBS-WT dan Simon Nahak-Kim Taolin yang menggunakan sandi politik, SN-KT. Para calon ini akan meperebutkan suara rakyat Malaka.

Siapapun yang terpilih, memiliki PR besar bagi urusan Lingkungan Hidup dan Masyarakat Adat di Malaka. Berikut potret krisis dan tantangan yang harus diselasaikan oleh calon pemimpin terpilih Malaka.

1. KRISIS AIR

Pemenuhan kebutuhan air untuk rakyat merupakan tanggungjawab negara. Krisis air di Malaka merupakan PR besar bagi calon pemimpin Malaka kedepannya. Ini karena pemenuhan air bagi rakyat di Malaka masih bergantung pada bisnis swasta. Bahkan sampai saat ini, Malaka belum memiliki PDAM yang kuat untuk memenuhi kebutuhan air rakyat. Saat ini, masih banyak warga yang mengkonsumsi air keruh untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. Contohnya, penggunaan air keruh di Kali Babeko oleh warga karena terjadi krisis air. Ini harus menjadi agenda prioritas calon pemimpin terpilih Malaka kedepannya. Baik dalam konteks perlindungan dan penguatan sumber air hingga kemudahan akses air oleh warga Malaka. Misalnya perlindungan plus konservasi 46 mata air yang ada di Malaka dan dikelola oleh Pemerintah daerah dan masyarakat secara berkelanjutan dan berkeadilan. Calon pemimpin terpilih harus mencegah terjadinya privatisasi atau swastanisasi yang meluas dalam urusan tata kuasa dan tata kelola air

2. KRISIS PANGAN

Tingkat kerawanan pangan di Kabupaten Malaka masih tinggi, ini ditandai dengan masih adanya program beras rawan pangan di tahun 2020 ini. Artinya ketahanan dan kemandirian pangan di Malaka masih menjadi PR besar bagi calon pemimpin Malaka yang terpilih nantinya pada 9 Desember. Calon Pemimpin terpilih harus mampu meningkatkan indeks ketahanan dan kemandirian pangan di Malaka. Calon pemimpin terpilih juga punya PR untuk kebijakan preventif untuk mengatasi gagal tanam, gagal panen hingga rawan pangan akibat perubahan iklim.

3. PERSOALAN SAMPAH & LIMBAH

Salah satu masalah krusial yang perlu ditangani secara serius dan kontinyu adalah sampah di Kabupaten Malaka. Sampai saat ini WALHI NTT mencatat bahwa Kabupaten Malaka belum memiliki Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) yang merupakan mandat dari UU No 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Ironisnya, kawasan hutan Wemer justru jadi tempat pembuangan sampah. Dalam konteks Malaka, persoalan sampah dan limbah sangat krusial mengingat Malaka adalah salah satu gerbang perbatasan negara. Tata kelola sampah dan limbah yang buruk berdampak negatif kepada Malaka sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia.

4. KEBENCANAAN

Daerah Malaka merupakan Kabupaten yang memiliki potensi kebencanaan alam. Yang potensial dominan adalah tanah longsor, banjir bandang,dan abrasi. Calon pemimpin Malaka kedepannya punya PR untuk membangun Malaka dengan menempatkan urusan kebencanaan sebagai salah satu pedoman utama dalam mengerjakan program program pembangunan. Misalnya, pemerintah Malaka harus melindungi Kawasan pesisir dari penghancuran ekosistem. Calon pemimpin terpilih sebaiknya menjadikan konservasi pesisir sebagai prioritas. Berikutnya prioritas pengurangan resiko bencana akibat banjir, tanah longsor dan bencana bencana lainnya.

5. PR Lingkungan Hidup dan Masyarakat adat lainnya

Calon pemimpin terpilih Malaka memiliki PR besar dalam urusan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, perlindungan wilayah kelola rakyat dari upaya alih fungsi hingga perlindungan dan pengakuan sekaligus penguatan masyarakat adat di Malaka. Berikut beberapa catatan lainnya menurut WALHI NTT yang menjadi pekerjaan rumah calon pemimpin terpilih Malaka nanti:

1. Maraknya alih fungsi lahan produktif atas nama pembangunan
2. Perlindungan pesisir dari penghancuran ekosistem
3. Dampak perubahan iklim dan pemanasan global
4. Pemulihan daya dukung lingkungan terutama di ruang ruang yang menjadi sumber penghidupan masyarakat
5. Perlindungan dan pengakuan hak hak masyarakat adat melalui perda
6. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang ramah lingkungan dan berkeadilan.