Rilis WALHI NTT : Pekerjaan Rumah Calon Pemimpin Terpilih Sumba Barat (Lingkungan Hidup dan Masyarakat Adat)

Rilis WALHI NTT : Pekerjaan Rumah Calon Pemimpin Terpilih Sumba Timur (Lingkungan Hidup dan Masyarakat Adat)
December 4, 2020
Rilis WALHI NTT: Pekerjaan Rumah Calon Pemimpin Terpilih Sabu Raijua (Lingkungan Hidup dan Masyarakat Adat)
December 4, 2020

Rilis WALHI NTT : Pekerjaan Rumah Calon Pemimpin Terpilih Sumba Barat (Lingkungan Hidup dan Masyarakat Adat)

Pilkada Sumba Barat diikuti oleh 4 (Empat) pasangan calon bupati dan wakil bupati, yakni Drs. Agustinus Niga Dapawole – Gregorius HBL Pandango, S.E (paket Niga-Oris) yang diusung oleh partai Gerindra, Nasdem dan PAN, pasangan Marthen Ngailu Toni, S.P – Ir. Agustinus Bernadus Bora, M.Eng (paket Toni-Agus) diusung oleh partai PDIP dan PKB, pasangan Daniel Bili, S.H – Timotius Ragga, S.Sos (paket Animo) diusung oleh partai Golkar, Hanura dan PSI, dan paket Yohanes Dade, S.H – John Lado Bora Kabba (paket John-John) diusung oleh partai Demokrat dan Perindo. Keempat pasangan calon tersebut memperebutkan 82.649 suara wajib pilih yang tersebar di 6 (Enam) kecamatan, yaitu kecamatan Kota Waikabubak, Loli, Wanukaka, Lamboya, Lamboya Barat dan Kecamatan Tanarighu.

Sumba Barat adalah sebuah daerah tujuan investasi dengan 22 (dua puluh dua) izin Investasi Penanam Modal Asing (PMA) di bidang Pariwisata pada tahun 2017/2018. Pemerintah Daerah Sumba Barat telah dengan seluas-luasnya membuka keran investasi, baik PMA maupun Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN). Namun, hingga saat ini PMDN belum melakukan aktivitas. Sebab, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat lebih mengutamakan investor-investor asing bermodal besar yang melakukan investasi di daerah tersebut.

Pilkada adalah sebuah momen besar dalam menyampaikan potret krisis ekologis yang terjadi di setiap daerah yang melakukan perhelatan politik. Agar menjadi isu dalam perdebatan dan kampanye yang nantinya dapat menjadi tolok ukur bagi rakyat di Kabupaten Sumba Barat dalam memilih figur yang memiliki rekam jejak yang baik, visi misi yang mengakomodir problematika masyarakat dan kepedulian dalam melihat berbagai krisis ekologis yang terjadi di daerah tersebut, maka WALHI NTT menyajikan catatan kritis terkait krisis ekologis di Kabupaten Sumba Barat.

Di bawah ini, adalah potret krisis ekologis di Sumba Barat:

1. Krisis Air Bersih

Sumba Barat adalah daerah yang cukup memiliki sumber-sumber air bersih layak konsumsi. Namun, saluran-saluran atau pendistribusian air bersih untuk rakyat tidak terlaksana secara merata. Kondisi ini diperparah oleh komersialisasi air bersih oleh pihak swasta yang kerap terjadi dan tidak ada kebijakan yang membatasi hal tersebut. Berdasarkan data dalam Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi 2019-2023,hingga tahun 2020, akses air bersih masyarakat Sumba Barat baru mencapai 40%. Selain akses pendistribusian, pada tahun 2019 yang lalu, terjadi kekeringan/kemarau berkepanjangan sehingga menimbulkan kekeringan dan kekurangan air bersih di 56 desa dari 174 desa. Hal ini disampaikan oleh Ir. Yanis Lubalu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumba Barat.

2. Perubahan iklim yang berakibat pada Krisis Pangan

Dampak lain dari kekeringan adalah terjadinya gagal tanam dan gagal panen. Dari kegagalan ini (gagal panen), kemudian berakibat pada kelaparan dan kekurangan gizi. Pada tahun 2020, kekeringan terjadi karena rendahnya curah hujan akibat dari perubahan iklim sehingga mengakibatkan ribuan hektar sawah di 36 (Tiga Puluh enam) Desa mengalami kekeringan parah. Hal ini berimbas pada terjadinya gagal panen dan krisis pangan, kemudian diperparah lagi dengan adanya wabah Covid-19. Untuk mengantisipasi krisis pangan di Kabupaten Sumba Barat, Pemerintah Daerah telah menyiapkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 60 ton. Namun, persediaan beras tidak dapat memepenuhi kebutuhan rakyat yang mengalami krisis pangan di tengah wabah Covid-19.

3. Sampah

  • Produksi Sampah

Kabupaten Sumba Barat masih memiliki tinggat produksi sampah yang sangat tinggi. Sebab, layanan penanganan sampah rumah tangga, sampah pasar, sampah pusat pertokoan, di kawasan perkotaan cakupan layanan wilayah perkotaan sejumlah 26,23% pada tahun 2019 dan layanan wilayah perdesaan dari sampah yang tidak tertangani sebesar 265,61 m3/hari atau 73,35%.

  • Tata Kelola Persampahan

Di bawah ini adalah tabel pengelolaan sampah di Sumba Barat dalam format (Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi 2019-2023)

Pengelolaan Sampah oleh Pemda Sumba Barat terbilang masih dengan cara yang konvensional. Potret buruk Sumba Barat yang mendapatkan predikat kota kecil terkotor oleh kementerian KLHK sebenarnya bisa diatasi dengan cara-cara progresif, semisal mengurangi produksi sampah dengan cara-cara sebagai berikut:

  • Membatasi penggunaan bahan berjenis plastik di pusat-pusat perbelanjaan;
  • Membatasi penggunaan makanan praktis berkemas plastik, baik dalam acara kedinasan maupun dalam acara masyarakat biasa;
  • Memotong siklus putaran sampah secara permanen;
  • Membentuk Perda Sampah dan melakukan penegakan hukum lingkungan.

4. Wilayah Kelola Rakyat (WKR)

Alih fungsi kawasan pertanian menjadi non pertanian di Kabupaten Sumba Barat terjadi di 3 (Tiga) Kecamatan, Yaitu Kecamatan Wanukana, Lamboya dan Kecamatan Lamboya barat. Di Wanukaka, khususnya desa Hobawawi terdata sekitar 16.700 M2 yang dialihkan menjadi kawasan wisata oleh PT. Indonesia Adventure Sport (IAS), sedangkan di desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya kurang lebih 200 HA tanah rakyat yang diklaim oleh PT. Sutera Marosi Kharisma (SMK), diantaranya sekitar 16 HA sawah produktif dan sisahnya tanah ulayat masyarakat beberapa suku di lokasi tersebut. Selain itu, terjadi juga klaim tanah-tanah ulayat dan lahan pertanian produktif seluas 2O Ha di desa Haronakala Kecamatan Lamoya barat oleh PT.Graha Sukses Pratama (GSP), dan dua kampung adat yaitu kampung Bela Ngora dan Bange Boro juga masuk dalam peta perusahan GSP.

5. Privatisasi Pesisir Selatan Sumba Barat

a. Pesisir Sumba Barat dalam lingkar kuasa investor

Saat ini beberapa pesisir pantai bagian Selatan Sumba Barat yaitu Kecamatan Wanukaka, Lamboya dan Lamboya Barat mayoritas masuk dalam peta kawasan investasi pariwisata milik privat, diantaranya:

  • Pesisir Marosi dikuasai oleh 3 (Tiga) hotel dan Home stay. Kurang Lebih 130 HA tanah pesisir dikuasai PT.GSP, 10 HA dikuasai Sylvia (Home Stay milik warga negara Italia), 50 Ha dikuasai oleh PT.Sutera Marosi Kharisma (SMK).
  • Pesisir Kerewee dikuasai sebagian oleh PT. GSP. Kurang lebih seluas 5 Ha, 2 hotel milik warga Autralia seluas kurang lebih 2 Ha (belum memiliki data nama hotel/PT).
  • Pesisir Nihiwatu desa Hobawawi mayoritas dikuasai oleh PT.Indonesia Adventure Sport (IAS)/ Hotel Nihiwatu dengan luas kurang lebih 250 Ha. Tanah-tanah tersebut dikuasai dengan skema HGB, Hak milik, dan kontrak hak pakai. Ada juga yang sampai saat ini lahan-lahan yang secara sepihak diklaim tanpa adanya kompensasi apapun seluas lebih dari 16.700 M2.
  • Pesisir RUA sampai pesisir Wanukaka kurang lebih 100 Ha dijual ke pihak asing. Namun, hingga saat ini baru saja mendapat data luasan dan penjualan, tapi belum mendapatkan informasi mengenai pihak pembeli dan peruntukannya.

b. Pesisir untuk ruang publik

Hingga saat ini tidak ada peraturan daerah yang mengakomodasi kesedian ruang pesisir untuk publik di masa  mendatang.

6. Penegakan Hukum Lingkungan

Kabupaten Sumba Barat memiliki berbagai kasus kerusakan ekolosis yang dilakukan oleh investor/swasta. Diantara berbagai persoalan lingkungan, ada kasus-kasus yang telah dilaporkan secara litigasi dan non litigasi, kasus litigasi diantaranya adalah:

  • 2 (Dua) laporan Kasus Perampasan tanah pesisir Kecamatan Lamboya Desa Patiala Bawa di Polres Sumba Barat di SP3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyelidikan),
  • 1 (satu) Kasus Penembakan yang menimbulkan korban jiwa di Polres Sumba Barat dan Polda NTT belum diselesaikan,
  • Kriminalisasi atas 20an warga yang diduga melakukan penyerobotan lahan milik PT. SMK yang dilaporan oleh kuasa PT. SMK saat ini belum di SP3.

Laporan ke Pemerintah Daerah dan DPRD, sebagai berikut:

  • Laporan dugaan pengkaplingan tanah secara liar oleh PT. IAS seluas 16.700 M2 tidak diselesaikan,
  • Laporan dugaan perampasan tanah seluas 50.000 M2 di Desa Patiala Bawa oleh PT. SMK tidak diselesaikan,
  • Laporan dugaan pengkaplingan lahan 20.000 M2 dan 2 buah rumah adat (Rumah adat Bange Boro dan Bela Ngora), hingga saat ini belum diselesaikan dan 2 kampung adat masih masuk dalam peta perusahan Graha SUkses Pratama (GSP).

7. Perubahan Iklim yang mengakibatkan kekeringan

Pada tahun 2020, kekeringan terjadi karena rendahnya curah hujan akibat dari perubahan iklim berakibat pada ribuan hektar sawah di 36 (Tiga Puluh enam) Desa mengalami kekeringan parah, sehingga terjadi gagal panenn dan menimbulkan krisis pangan.

8. Perlindungan Masyarakat Adat

Masyarakat adat di Kabupaten Sumba Barat menghadapi tantangan besar dalam berbagai bidang, baik sosial, ekonomi, budaya, politik, terutama terkait tanah dan sumber daya alam di wilayah adat mereka. Masyarakat Adat Sumba Barat tidak mendapat perlindungan secara hukum, baik kebijakan bupati atau Peraturan Daerah yang mengakomodir kepemilikan tanah ulayat. Hingga saat ini, pemerintah tidak memiliki data yang menginventarisasi tanah-tanah ulayat, sehingga kerap terjadi jual beli secara liar, pengkaplingan secara paksa dan klaim-klaim yang tidak berdasar apapun. Kampung-kampung adat menjadi tidak memiliki nilai kultural, sebab dipandang sebagai obyek komersil yang dapat meningkat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Yang terjadi saat ini, 2 Kampung besar milik masyarakat desa Patiala Bawa, yaitu kampung Bange Boro dan Kampung Bela Ngora masuk dalam peta konsesi perusahan swasta. Pemerintah tidak menganggap hal tersebut sebagai peristiwa besar yang harus diselesaikan. Pelanggaran yang notabene dilakukan oleh pemodal/investor atas kedaulatan masyarakat adat, sejauh ini pemerintah tidak sekalipun memberikan teguran/Punishment terhadap perusahan-perusahan yang terbukti bersalah.

9. Krisis Energi

Sumba Barat masih dominan bergantung pada energi fosil, terlepas dari adanya rencana akan dibangun energi baru terbarukan PLTBm di wilayah Bondo Hula. Namun, hingga saat ini rekomendasi Bantuan Milik Negara (BMN) direktoral jenderal energi baru terbarukan dan konservasi energi belum terlaksana.

10. Kerusakan hutan

Pada tahun 2015, terjadi penurunan kawasan hutan yang cukup signifikan, yaitu seluas 13.174.34 Ha atau sebesar 0,18% dari total luas wilayah daratan sebesar 7.378.600 Ha dengan berbagai aktivitas yang mengalihfungsikan menjadi non hutan. Salah satu kawasan hutan yang mengalami penurunan sebagai penyangga ekosistem adalah hutan Lamboya yang dirusakan dan dialihkan menjadi kawasan wisata perhotelan,  Hutan Waipada, Hutan Kanungga Rara dan Pogobina yang mengalami kebakaran pada tahun 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *