Rabu, 14 Oktober 2020, Rombongan Pemprov NTT disertai aparat keamanan Sat Pol PP turun ke Besipae yang merupakan wilayah konflik antara masyarakat adat pubabu dan Pemprov  NTT. Berdasarkan informasi yang diterima, tujuan rombongan ke lokasi adalah untuk melakukan penghijauan lamtoro di lokasi sengketa. Tujuan ini mendapat penolakan dari masyarakat adat pubabu dengan permintaan bahwa seluruh program tersebut tidak dapat dilaksanakan sebelum ada penyelesaian konflik di lokasi tersebut.

Sebelumnya permasalahan ini telah mendapatkan rekomendasi komnas HAM. Dalam rekomendasi tersebut terdapat beberapa poin yang ditujukan kepada Gubernur NTT untuk melakukan pendekatan yang partisipatif. Poin-poin tersebut adalah sebagai berikut: mengedepankan dan memberikan opsi-opsi penyelesaian lahan di Besipae berdasarkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia; menyediakan ruang dialog dengan menetapkan zona damai di wilayah konflik dalam upaya penanganan masalah ini; menjamin pemenuhan hak atas rasa aman masyarakat adat Pubabu-Besipae dengan mengedepankan dialog partisipatif bersama seluruh elemen masyarakat adat Pubabu serta menghindari penggunaan pendekatan keamanan dalam penyelesaian konflik lahan Besipae.

Alih-alih terjadinya dialog yang mengedepankan prinsip HAM, kejadian pada tanggal 14 di atas berujung terjadinya dugaan kekerasan yang korbannya adalah perempuan dan anak sebagaimana yang terekam dalam video. Pada video tersebut, terekam jelas berberapa korban masyarakat adat yang mendapat perlakuan kekerasan dari oknum aparat.

Korban-korban kekerasan antara lain :

1. Debora Nomleni ( Perempuan/19 ) tangannya diputar sampai keseleo
2. Mama Demaris Tefa di cekik dan dibanting sampai lehernya terluka hingga pingsan
3. Garsi Tanu (laki-laki/10 ) di tarik-tarik
4. Novi ( 15 ) di banting dan di tendang sampai badan ya penuh dengan lumpur
5. Marlin didorong sampai jatuh

Atas tindakan ini, pertama: WALHI NTT mengecam tindakan kekerasan yang digunakan kepada mastarakat adat pubabu. Pemprov seharusnya menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM terkait dengan penyelesaian konflik sengketa lahan. Kedua: Pemprov seharusnya menggunakan pendekatan dialog untuk menyelesaikan masalah pubabu. Ketiga: WALHI NTT akan menyurati Gubernur NTT untuk menghentikan aktifitasn di lapangan dan melakukan dialog dengan warga. Gubernur NTT harus turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Keempat: WALHI NTT menyatakan tidak percaya dengan kinerja penyelesaian masalah yang dilakukan oleh aparat Pemprov yang menangani permasalahan di Pubabu karena lebih banyak praktek-praktek kekerasan yang dilakukan. Kelima: meminta aparat kepolisian untuk melakukan proses hukum kepada pihak yang melakukan kekerasan terhadap warga.

Narahubung

Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi/Direktur WALHI NTT

(WA : 081215535456)