SIARAN PERS WALHI NTT : Lapor perusakan Hutan di DLH Sumba Timur

Resiko Pariwisata Tanpa Mekanisme Perlindungan Ekosistem Savana
June 23, 2020
WALHI NTT Lapor DPRD Atas Perusakan Hutan Pamburu
September 1, 2020

SIARAN PERS WALHI NTT : Lapor perusakan Hutan di DLH Sumba Timur

Senin 24 Agustus 2020 Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Eksekutif Daerah Nusa Tenggara Timur (WALHI NTT) kembali melakukan pelaporan kasus pembabatan hutan oleh PT Muria Sumba Manis (MSM) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumba Timur. Pelaporan kasus ini berdasarkan komitmen yang dibangun antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur bersama WALHI NTT untuk bersama-sama mengawal pembangunan di Sumba Timur yang berkelanjutan. Komitmen ini dibangun secara informal karena berdasarkan fungsi kedua intansi yang lebih fokus pada memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat pada umumnya.

Laporan kasus ini atas temuan WALHI NTT di Desa Pamburu Kecamatan Pahunga Lodu Kabupaten Sumba Timur dimana telah terjadi pembabatan hutan alam primer untuk perkebunan tebu oleh PT MSM pada awal agustus 2020 serta pembangunan reservoir yang berjarak 3 meter dari sempadan sungai. Hal tersebut menjadi temuan dikarenakan sudah melenceng dari amanat UU No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan  dan Pemberantasan Perusakan Hutan pasal 3 yang menegaskan menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan. Pasal ini juga menegaskan jaminan keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya. Serta meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hokum dan pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Selain laporan perusakan hutan WALHI NTT juga melaporkan dugaan pembangunan Reservoir oleh PT Muria Sumba Manis yang menyalahi aturan sempadan sungai yang dikeluarkan Kementrian Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2025. Seperti yang tertuang dalam Permen PUR No 28 tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau. Dalam pasal 3 peraturan tersebut dengan jelas menyebutkan tujuan penetapan garis sempadan sungai adalah  agar fungsi sungai tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang disekitarnya serta daya rusak sungai terhadap lingkungannya dapat dibatasi. Sedangkan dalam pasal 6 ayat 3 menyebutkan garis sempadan sungai kecil tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan paling sedikit 50 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

Dari temuan WALHI NTT di Desa Pamburu Kecamatan Pahunga Lodu aktifitas yang dilakukan PT Muria Sumba Manis telah melanggar dua pertauran tersebut diatas dan telah masuk kategori pidana lingkungan hidup karena melakukan pembabatan hutan serta membangun reservoir dalam jarak 3 meter dari sungai.

Adapun laporan WALHI NTT pada Dinas Lingkungan Hidup serta DPRD Kabupaten Sumba Timur menekankan pada tiga point penting.

  1. Meminta Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup melakukan penyelidikan secara menyeluruh atas perusakan hutan dan pembangunan Recervoir yang melanggar atauran ole PT Muria Sumba Manis di Desa Pamburu Kecamatan Pahunga Lodu
  2. Meminta Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup memberikan sanksi kepada PT Muria Sumba Manis apabila terbukti melakukan pidana lingkungan sesuai kewenangan yang diberikan UU.
  3. Meminta Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan secara terbuka kepada public atas temuan atau hasil penyelidikan yang dilakukan sehingga menjadi konsumsi public Sumba Timur.

 

Nara Hubung

Petrus Ndamung (Divisi WKR WALHI NTT)

082237616594

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *