Siaran Pers WALHI NTT

Kupang, 11 Januari 2025 – Energi panas bumi atau geothermal telah dipromosikan sebagai solusi ramah lingkungan untuk menggantikan ketergantungan terhadap energi fosil. Pemerintah Indonesia, dengan berbagai kebijakan dan program, telah menjadikan geothermal sebagai salah satu prioritas dalam pengembangan energi terbarukan. Namun, di balik label “ramah lingkungan” yang disematkan pada proyek geothermal, kenyataannya ada ancaman besar terhadap keselamatan rakyat dan keberlanjutan lingkungan. Temuan WALHI NTT sejumlah kawasan di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) justru terancam kerusakan ekologi yang parah akibat eksploitasi panas bumi. Tiga lokasi yang paling terdampak adalah Mataloko di Kabupaten Ngada, Ulumbu di Kabupaten Manggarai, dan Sokoria di Kabupaten Ende. Di Mataloko, misalnya, proyek geothermal telah menyebabkan penurunan kualitas air yang digunakan oleh warga, yang mengakibatkan gangguan kesehatan dan kekhawatiran akan ketersediaan air bersih. Selain itu, tanah yang sebelumnya subur untuk pertanian kini menjadi tandus akibat aktivitas pengeboran yang merusak struktur tanah. Di Ulumbu, kerusakan ekosistem dan hilangnya lahan pertanian akibat proyek geothermal mempengaruhi mata pencaharian masyarakat setempat, yang sebagian besar bergantung pada pertanian dan peternakan. Sementara itu, di Sokoria, kualitas lingkungan semakin menurun, dengan dampak pada flora dan fauna yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat setempat. Proyek-proyek ini yang diklami menjadi solusi energi justru menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup masyarakat dan alam sekitar.

Eksternalitas Bencana dalam Proyek Geothermal: Kontribusi terhadap Kiamat Ekologis

Fenomena kerusakan yang ditimbulkan oleh proyek geothermal ini dapat dipahami dengan menggunakan prinsip eksternalitas dalam ekonomi lingkungan. Eksternalitas adalah dampak suatu kegiatan ekonomi yang tidak dihitung dalam biaya produksi atau konsumsi, yang kemudian jatuh kepada pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Dalam hal ini, proyek geothermal berpotensi menciptakan eksternalitas bencana-dampak negatif yang besar dan meluas terhadap lingkungan dan masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam proyek tersebut. Proyek-proyek geothermal sering kali mengeksploitasi potensi panas bumi tanpa mempertimbangkan secara serius dampak jangka panjang yang ditimbulkan pada ekosistem. Sebagai contoh, pencemaran air, kerusakan tanah, dan hilangnya keanekaragaman hayati adalah beberapa bentuk eksternalitas yang tidak diantisipasi dengan baik dalam perencanaan proyek geothermal.

Dalam beberapa studi ilmiah, seperti yang dipublikasikan dalam Renewable and Sustainable Energy Reviews, disebutkan bahwa meskipun geothermal dianggap lebih ramah lingkungan dibandingkan sumber energi fosil, potensi dampak ekologis yang ditimbulkan tidak bisa diabaikan. Proses pengeboran dan pengambilan uap bumi berpotensi merusak struktur geologi tanah dan menyebabkan kebocoran gas berbahaya seperti karbon dioksida dan gas belerang yang dapat mencemari udara dan air. Hal ini berpotensi menyebabkan kerusakan ekosistem yang sangat sulit dipulihkan, mengingat tingkat keanekaragaman hayati di beberapa wilayah yang terlibat dalam proyek geothermal, seperti di Flores, sangat tinggi. Potensi eksternalitas bencana yang ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan justru dapat membawa dampak yang lebih besar, yang pada akhirnya berkontribusi pada kiamat ekologis yang tidak terhindarkan.

Peran Aktor Pemerintah dan Kebijakan Politik dalam Percepatan Pengrusakan Lingkungan

Salah satu faktor yang mempercepat proses pengrusakan lingkungan akibat proyek geothermal adalah kebijakan politik pemerintah yang mendukung pengembangan proyek ini. Kebijakan penetapan Pulau Flores sebagai pulau geothermal oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) adalah contoh nyata dari keputusan yang lebih mengutamakan potensi ekonomi jangka pendek daripada keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang. Kebijakan ini secara tidak langsung memberikan legitimasi kepada perusahaan-perusahaan besar untuk mengeksploitasi panas bumi tanpa mempertimbangkan secara matang dampak ekologis yang dapat ditimbulkan. Pemerintah tampaknya lebih fokus pada target-target energi terbarukan yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), yang menargetkan 23% kontribusi energi terbarukan pada tahun 2025, dan geothermal sebagai bagian dari pencapaian tersebut. Ambisi ini mengabaikan dampak sosial dan ekologis yang ditimbulkan oleh proyek-proyek geothermal.

Lebih lanjut, peran aktor pemerintah dalam mempercepat kerusakan lingkungan semakin jelas terlihat dalam pemberian izin-izin usaha kepada perusahaan-perusahaan geothermal. Dalam banyak kasus, proses perizinan dilakukan tanpa mempertimbangkan partisipasi masyarakat yang memadai dan tanpa evaluasi dampak lingkungan yang seimbang. Keputusan pemerintah yang memberikan izin kepada perusahaan besar untuk mengelola sumber daya panas bumi ini sering kali dilakukan dengan pendekatan yang top-down, tanpa memperhatikan kebutuhan dan kekhawatiran masyarakat lokal yang terdampak langsung. Hal ini semakin memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah sering kali berpihak pada kepentingan investor dan perusahaan, sementara masyarakat lokal yang menjadi korban pengrusakan lingkungan hanya dilibatkan sebatas formalitas, tanpa ada peran nyata dalam pengambilan keputusan.

Selain pemerintah, peran tokoh masyarakat juga tidak kalah penting dalam memberikan legitimasi terhadap proyek geothermal. Di beberapa daerah yang terdampak, terdapat tokoh-tokoh masyarakat yang mendukung proyek geothermal dengan alasan peningkatan ekonomi dan lapangan pekerjaan yang ditawarkan oleh perusahaan geothermal. Sayangnya, dukungan ini seringkali didasarkan pada informasi yang terbatas dan janji-janji pembangunan yang tidak selalu terbukti menguntungkan dalam jangka panjang. Misalnya, perusahaan-perusahaan geothermal sering menjanjikan infrastruktur dan fasilitas yang lebih baik, namun dalam kenyataannya, manfaat yang diperoleh masyarakat jauh dari harapan. Hal ini menciptakan dilema bagi masyarakat setempat yang merasa terjepit antara harapan akan kesejahteraan ekonomi dan ancaman kerusakan lingkungan yang terus meningkat. Dukungan dari tokoh masyarakat ini sering kali dijadikan alat oleh perusahaan dan pemerintah untuk memperoleh legitimasi dan melanjutkan proyek-proyek geothermal, meskipun dampak yang ditimbulkan sudah sangat jelas merugikan.

Para Pemimpin yang Melegitimasi Geothermal: Penjahat Lingkungan yang Tidak Terlihat

Secara kritis, dapat dikatakan bahwa para pemimpin yang mendukung dan melegitimasi proyek geothermal ini adalah bagian dari kelompok yang dapat disebut sebagai “penjahat lingkungan.” Dalam literatur hukum dan ekonomi lingkungan, penjahat lingkungan adalah pihak-pihak yang secara aktif atau pasif menyebabkan kerusakan lingkungan yang luas dan berkelanjutan, tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang terhadap ekosistem dan masyarakat. Pemimpin-pemimpin yang memberikan izin, mendukung kebijakan, dan mengabaikan dampak ekologis proyek geothermal termasuk dalam kategori ini. Mereka adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan, karena keputusan mereka tidak memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian alam dan keadilan sosial.

Tindakan mereka, meskipun terkadang didorong oleh ambisi ekonomi atau politik, pada akhirnya hanya akan meninggalkan warisan kehancuran lingkungan yang sulit diperbaiki. Dalam banyak kasus, proyek geothermal yang dirancang untuk menjadi solusi energi terbarukan justru berpotensi menjadi bencana ekologis yang merugikan generasi mendatang. Oleh karena itu, para pemimpin yang melegitimasi proyek-proyek ini harus dipertanggungjawabkan atas keputusan yang mereka buat, karena dampak yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada manfaat yang mereka janji-janji.

Apresiasi terhadap Pemimpin Umat yang Berani Menolak Geothermal

Di tengah segala kontroversi dan kerusakan yang ditimbulkan oleh proyek geothermal, masih ada harapan. Beberapa pemimpin umat, seperti Uskup Agung Ende Mgr. Paul Budi Kleden, telah menunjukkan sikap yang berani dalam menolak proyek geothermal yang mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat dan lingkungan. Dalam pernyataannya yang tegas, Mgr. Paul Budi Kleden menegaskan bahwa proyek geothermal di Flores dapat menimbulkan dampak yang sangat merusak bagi masyarakat lokal dan ekosistem di sekitarnya. Ia menekankan pentingnya untuk tidak hanya mengutamakan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan hak-hak masyarakat dan kelestarian lingkungan yang menjadi sumber kehidupan bagi generasi mendatang. Sikap tegas dan berani seperti ini perlu diapresiasi, karena memberikan contoh bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang lebih mengutamakan keberlanjutan dan kesejahteraan umat daripada kepentingan sesaat yang dapat merusak masa depan.

Proyek geothermal merupakan menjadi solusi palsu yang berpotensi menjadi warisan kiamat ekologis yang merusak. Dampak-dampak buruk yang ditimbulkan oleh eksploitasi panas bumi di NTT, seperti di Mataloko, Ulumbu, dan Sokoria, menjadi bukti bahwa keuntungan ekonomi yang dijanjikan tidak sebanding dengan kerugian lingkungan dan sosial yang ditimbulkan. Prinsip eksternalitas bencana menggambarkan bagaimana proyek ini menimbulkan dampak buruk yang tidak dihitung dalam perencanaan awal, dan semakin memperburuk kondisi ekosistem yang sudah rentan. Di sisi lain, peran pemerintah dan tokoh masyarakat yang mendukung proyek geothermal, dengan segala kebijakan dan legitimasi yang mereka berikan, semakin mempercepat pengrusakan lingkungan. Namun, masih ada harapan ketika pemimpin umat seperti Mgr. Paul Budi Kleden berani menentang proyek geothermal demi keberlanjutan kehidupan dan lingkungan. Keputusan-keputusan bijaksana dan berbasis pada kelestarian alam harus menjadi prioritas utama, jika kita ingin menghindari kiamat ekologis yang sudah di depan mata.

Penanggung Jawab Rilis: Yuvensius Stefanus Nonga (082228882044)