Menyikapi SK Bupati Lembata No. 163 Tahun 2026 tentang Pokja Pendamping Pembangunan PLTP Atadei.

Pola Semacam Ini Tidak Jauh Berbeda dengan Pernyataan Gubernur NTT, Melki Laka Lena, Yang Mengklaim Proyek Geotermal di NTT Berjalan Aman.

Ket. Foto: Doc. Pribadi, Grace Gracelia (Kepala Divisi Advokasi Walhi NTT)

WalhiNTT.Org | Kupang, 11 Maret 2026 – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Eksekutif Daerah Nusa Tenggara Timur (WALHI NTT) mengecam langkah Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tuaq, yang diduga melakukan upaya manipulatif dengan mencatut sejumlah nama tokoh agama dan masyarakat guna meloloskan proyek geotermal yang selama ini ditolak oleh masyarakat di Kabupaten Lembata.

Dugaan tersebut berkaitan dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Lembata Nomor 163 Tahun 2026 tentang Kelompok Kerja Pendamping Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Atadei berkapasitas 2 x 5 Megawatt. Dalam SK yang ditandatangani pada 25 Februari tersebut, Bupati Tuaq mencantumkan nama Romo Deken Lembata, Sinyo da Gomez, sebagai pengarah.

Di dalam SK tersebut dijelaskan bahwa pengarah bertugas mengarahkan seluruh tahapan kegiatan pra-konstruksi, perizinan, serta pengadaan tanah untuk pembangunan PLTP Atadei. Namun, pencantuman nama tersebut kemudian dipersoalkan setelah Romo Deken membantah di sejumlah media bahwa namanya dicatut tanpa sepengetahuan dan persetujuannya.

Romo Sinyo Da Gomez, yang menjabat sebagai Wakil Uskup atau Deken, menyatakan bahwa dirinya tidak pernah dihubungi oleh pihak mana pun, termasuk oleh Bupati Tuaq, untuk menjadi pengarah sebagaimana tercantum di dalam SK tersebut.

Selain Romo Deken, dalam SK yang sama Bupati Tuaq juga mencatut nama sejumlah tokoh masyarakat adat yang selama ini secara tegas menolak kehadiran proyek geotermal karena dinilai mengancam ruang hidup mereka.

Dalam pertemuan antara WALHI NTT dan FRONTAL bersama jejaring komunitas di Lembata dan sejumlah para tokoh masyarakat adat tersebut menyatakan dengan tegas menolak SK yang mencatut nama mereka tanpa sepengetahuan dan persetujuan. Bagi mereka, tindakan Bupati Tuaq tersebut berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat.

Merujuk pada berbagai kejanggalan itu, WALHI NTT menduga Bupati Lembata dengan sengaja mencatut nama tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam SK Pokja Pendamping Pembangunan PLTP Atadei untuk memecah gerakan masyarakat yang selama ini konsisten menolak proyek tersebut.

“Kami menduga, Bupati Lembata secara sadar melakukan ini untuk mengadu domba masyarakat yang selama ini menolak proyek geotermal di Lembata,” kata Gres Gracelia, Kepala Divisi Advokasi WALHI NTT.

“Pola semacam ini sangat berbahaya, karena proyek ini sangat sensitif dan sebagai pemimpin Bupati Tuaq begitu tega mengadu domba masyarakatnya sendiri, tanpa memikirkan dampak yang akan timbul kemudian.”

Karena itu, WALHI NTT meminta Bupati Tuaq untuk bertanggung jawab serta mengklarifikasi secara terbuka kepada publik terkait pencatutan nama dalam SK tersebut.

Selain itu, WALHI NTT juga mengingatkan kepada seluruh pimpinan kepala daerah di Pulau Flores, Lembata, dan Alor mengenai kerentanan wilayah-wilayah tersebut yang berada dalam kawasan Ring Of Fire (cincin api) dengan tingkat risiko bencana alam yang tinggi akibat aktivitas gunung berapi yang sangat aktif.

“Karena itu, Bupati Lembata seharusnya memikirkan dampak ekologis yang akan terjadi ketika memaksakan pengembangan proyek geotermal di daerahnya. Dia harus memikirkan masa depan pulau yang setiap tahun dihujani abu vulkanik akibat erupsi sejumlah gunung di Kabupaten itu. Dia tidak boleh serta-merta mendukung pengembangan geotermal di tengah situasi kerentanan tersebut. Keselamatan warga dan keberlanjutan pulau tersebut harus menjadi prioritas utama,” tegas Gres Gracelia dalam rilisnya.

Upaya manipulatif yang dilakukan Bupati Lembata dengan mencatut nama Deken Lembata dan tokoh adat setempat dalam SK tersebut semakin menegaskan bahwa sejak awal pengembangan proyek geotermal di Lembata maupun di sejumlah wilayah lain di NTT dipaksakan dan sarat dengan manipulasi.

Dalam catatan WALHI NTT, pola semacam ini tidak berbeda dengan pernyataan Gubernur NTT, Melki Laka Lena, yang sebelumnya mengklaim bahwa tahapan pengembangan proyek geotermal di NTT berjalan aman. Sikap tersebut dinilai kontras dengan jaminan keamanan yang dipromosikan, yang lebih berorientasi pada proyeksi investasi semata dan bukan pada upaya mitigasi risiko.

“Dia sama sekali tidak menempatkan keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan sebagai yang utama. Jadi, Gubernur dan Bupati Lembata ini sama dalam hal menempatkan warganya pada posisi yang berbahaya.”

Karena itu, WALHI NTT menolak semua upaya pemerintah untuk mengembangkan proyek geotermal di Lembata dan mendesak pemerintah agar mengutamakan keselamatan ruang hidup serta stabilitas kondisi sosial-ekonomi masyarakat di tengah krisis ekologis dan ekonomi saat ini.

“Jangan menambah kerentanan di tengah masyarakat yang sudah rentan,” tutup Gres.

Penanggung jawab rilis:
Gres Gracelia (Kepala Divisi Advokasi WALHI NTT)
CP: 082228882044