Kementerian ESDM dan PLN, Jangan Memaksakan Kehendakatas kebijakan Geothermal yang sejak awal tanpa persetujuan rakyat NTT

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Eksekutif Daerah Nusa Tenggara Timur (WALHI NTT) hadir dalam audiensi bersama dengan Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Republik Indonesia terkait Pengembangan Geothermal di Pulau Flores.

Pertemuan ini berlangsung pada Senin, 28 April 2025 di Ruang Rapat Gubernur NTT, Gedung Sasando Lantai 1 Kantor Gubernur NTT Jl. Eltari Nomor 52 Kupang.

Pertemuan ini dihadiri oleh setiap Perusahaan pengembangan proyek geothermal di Flores dan Lembata, antara lain: Direktur Manajemen Proyek dan EBT PT. PLN (Persero) Kantor Pusat, EVP Panas Bumi PT. PLN (Persero) Divisi Panas Bumi, General Manager Unit Induk Wilayah Provinsi NTT, General Manager UIP Nusra PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara, PT. PLN (Pengelola PLTP Atadei, Ulumbu dan Mataloko), Pimpinan PT. Sokoria Geothermal Indonesia (SGI), Pimpinan PT. Daya Mas Nage Geothermal, Pimpinan PT. Geodipa Energi Persero.

Selain Perusahaan Pengembangan, Pemerintah Kabupaten yang wilayahnya masuk dalam titik pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) juga turut hadir. Di antaranya; Bupati Lembata, Wakil Bupati Ende, Wakil Bupati Manggarai, Asisten I Bupati Ngada dalam hal ini SEKDA Kabupaten Ngada, dan Asisten 1 Manggarai Barat dalam hal ini SEKDA Kabupaten Manggarai Barat yang hadir secara online melalui zoom.

Selain Pemerintah Kabupaten, hadir juga Kepala Bapperida Provinsi NTT, Kepala Dinas DLHK Provinsi NTT, Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT dan juga Staf Ahli Ekonomi Provinsi NTT.

Dalam pertemuan yang berlangsung sejak pukul 14.00 hingga 18.30 WITA ini, WALHI NTT turut hadir sebagai perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Selain WALHI, ada juga JPIC SVD-Ruteng yang hadir melalui zoom Bersama dengan Masyarakat Pocoloek-Manggarai.

Sebagai lembaga advokasi isu lingkungan hidup di NTT, WALHI mengangkat sejumlah persoalan Geothermal di tapak yang menjadi basis advokasi dan pendampingan selama ini. 

Gres Gracelia, Divisi Advokasi WALHI NTT dalam diskusi yang dipimpin langsung oleh Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Lakalena dan dimoderatori oleh Rita Wuisan , Asisten 2 PLT Kadis ESDM Provinsi NTT menjelaskan beberapa poin kritis WALHI NTT terkait Proyek Geothermal di Flores.

1. WALHI NTT mengkritisi kebijakan pemerintah pusat tentang penetapan Flores Sebagai Pulau Panas Bumi/ Pulau Geothermal seperti keputusan Menteri ESDM No. 2268/K/30/MEM/2017. Dalam penetapan kebijakan ini, WALHI mengkritisi Kementerian ESDM sebagai perwakilan pemerintah pusat yang dalam penerapannya tidak melibatkan masyarakat Nusa Tenggara Timur khususnya masyarakat Pulau Flores.
2. WALHI NTT juga mengkritisi terkait penetapan 28 titik potensial pengembangan geothermal di NTT yang mana menurut data Kementerian ESDM ada 28 titik pengembangan geothermal di antaranya, 21 titik di Pulau Flores-Lembata, 6 titik di Pulau Alor dan 1 titik di Kabupaten Kupang. Dalam penetapan titik ini WALHI melihat sejak awal prosesnya, masyarakat di tiap titik potensial pengembangan geothermal tidak pernah dimintai izin untuk melakukan pemetaan dan sosialisasi soal akan adanya pengembangan.
3. WALHI juga mengkritisi sikap pemerintah pusat yang terkesan sengaja membenturkan pemerintah daerah dengan masyarakat NTT yang mana dalam penyusunan  Rencana Umum Energi Daerah NTT (RUED NTT) dan implementasinya ke dalam RPJMD, Pemerintah Provinsi mendorong keberlanjutan energi sesuai dengan kondisi energi yang ada di daerah, yakni pemanfaatan radiasi matahari, angin, air dan arus laut. Sedangkan Pemerintah Pusat menghadirkan proyek geothermal.  Hal ini terkesan Pemerintah Pusat sengaja membenturkan Masyarakat dengan Pemerintah Daerah.
4. Secara geografis, WALHI NTT juga menjelaskan bagaimana kerentanan yang dimiliki oleh NTT sebagai provinsi yang terdiri dari Pulau-pulau kecil, berada di jalur ring of fire. Situasi ini tentu memberikan suatu alarm bagi pemerintah tentang bagaimana pentingnya melihat kondisi geografis ini sebagai acuan pengembangan proyek geothermal yang juga punya dampak ekologis yang besar terhadap lingkungan di NTT, khususnya Flores yang dialiri oleh jalur cincin api atau ring of fire.
5. Selain itu, WALHI NTT juga mengkritisi kebijakan pemerintah pusat yang abai terhadap konsep social, budaya, ekologi dan ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Hal ini diikuti dengan fakta yang ditemukan WALHI di setiap titik pengembangan Geothermal, persoalan sosial, budaya ekologi dan ekonomi selalu menjadi hal utama dalam alasan penolakan warga.
6. WALHI juga mengkritisi sikap Pemerintah yang tidak tegas dalam memberikan sikap kepada Perusahaan dalam hal ini perusahan pengembang proyek, seperti PLN yang selalu memicu konflik horizontal di antara Masyarakat. Belajar dari apa yang terjadi di Poco Leok Manggarai, Sejak awal di tahun 1995 pihak PLN masuk ke dalam kebun-kebun warga melakukan penelitian tentang geothermal namun tidak meminta ijin dan memberitahu maksud dan tujuan. Pihak PLN mengancam warga lokal dan ada Perempuan yang mengalami pelecehan secara verbal di kebun kopi warga. Konflik horizontal sengaja dipelihara oleh PLN dengan cara membuat kebun PLN kepada masyarakat pro dan memberi sejumlah upah harian, memberikan anakan babi  kepada Masyarakat pro. WALHI juga menduga PLN mengorganisir sejumlah media untuk meloloskan kepentingan dan menyudutkan masyarakat. Pada beberapa kasus kriminalisasi masyarakat adat di Poco Leok, WALHI juga mengkritisi bagaimana PLN membenturkan masyarakat dengan alat negara. Selain itu yang juga paling fatal adalah, konflik sosial yang masuk ke dalam ranah agama. Di Poco Leok, doa rosario bergilir bahkan tidak dilakukan oleh masyarakat yang pro kepada masyarakat yang kontra. Sebaliknya, masyarakat yang kontra juga tidak akan melaksanakan doa rosario bergilir di rumah kelompok masyarakat yang pro. Semua ini terjadi akibat proyek geothermal yang membenturkan situasi sosial masyarakat dan menciptakan konflik hingga ranah agama yang paling privacy.

WALHI juga mengkritisi bagaimana sumber air yang dipakai untuk menghidupkan proyek geothermal di Ulumbu, yang mana sumber airnya berasal dari Poco Leok. Dan hari ini masyarakat Poco Leok mengeluhkan adanya pengurangan debit air di wilayah Poco Leok sejak ulumbu beroperasi. Tidak hanya itu, masyarakat di Poco Leok juga mengeluhkan bagaimana hasil produktivitas pertanian seperti Kopi, Cengkeh dan Vanili menurun secara drastis baik secara kualitas maupun kuantitas sejak PLTP Ulumbu beroperasi.

Di sisi yang lain, jarak Pocoleok ke wilayah ulumbu yang dapat ditempuh sekitar 3-5 KM, namun sejak PLTP Ulumbu beroperasi, Warga Poco Leok secara keseluruhan di 14 Gendang baru teraliri listrik secara penuh di akhir 2024.

Dalam temuan WALHI, PLN juga diduga melakukan manipulasi data soal jumlah masyarakat yang melakukan penolakan di wilayah pengembangan geothermal Poco Leok. Hal ini kemudian ditegaskan oleh Tadeus Sukardin, masyarakat adat Poco Leok yang juga hadir dalam pertemuan ini melalui zoom JPIC SVD dan mengkritisi penjelasan PLN tentang jumlah warga yang setuju dengan pengembangan proyek geothermal ini.

7. WALHI NTT juga memberikan sikap penegasan kepada perusahaan pengembangan geothermal lainnya agar tidak abai terhadap persoalan sosial, ekologi, budaya dan ekonomi yang ada di masyarakat. Belajar dari Mataloko, dampak kerusakan lingkungan yang terjadi dengan adanya semburan lumpur panas seharusnya membuat perusahaan pengembangan geothermal melakukan transparansi sejak awal terkait dampak buruk dari geothermal.
8. Kepada Gubernur NTT, WALHI juga memberikan penegasan bahwa Program Hilirisasi Non Tambang Gubernur yang menjadi program unggulan Gubernur saat ini hanya akan berhasil kalau lingkungan atau kondisi sosial ekologi kita dalam keadaan sehat. Dan proyek geothermal ini berpotensi menggagalkan program hilirisasi non tambang tersebut. Mengapa??? Karena dampaknya sangat buruk terhadap Kesehatan lingkungan. Merusak tanah, air, lingkungan sosial, budaya dan berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi di Masyarakat. Dan ini sudah terbukti di Mataloko, Ulumbu dan Sokoria Dimana produksi pertanian seperti kopi, cengkeh, vanili dan hasil pertanian lainnya jumlahnya menurun dari tahun ke tahun semenjak geothermal beroperasi. Akibat kesalahan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat yang lalu, Gubernur yang sekarang harus menanggung beban ekologis yang lebih besar dari kebijakan pusat.

Berdasarkan temuan lapangan dan fakta fakta kebijakan di propinsi NTT, WALHI NTT menyatakan sikap

1. Menolak proyek Geothermal oleh Kementerian ESDM di NTT karena bertentangan dengan prinsip prinsip pembangunan energi berkeadilan dan bersih di NTT;
2. Meminta pemerintah nasional untuk mengevaluasi dan menghentikan semua proyek Geothermal di NTT dan mencabut Keputusan Menteri ESDM No. 2268/K/30/MEM/2017;
3. Meminta Pemerintah untuk tidak mengangkangi Rencana Umum Energi Daerah NTT 2025-2034 karena dalam RUED NTT tidak memasukkan Geothermal sebagai energi yang dikembangkan oleh pemerintah NTT;
4. Meminta pemerintah untuk menghormati sikap Pemimpin Umat di Flores yang secara jelas dan tegas melakukan penolakan atas kebijakan Geothermal;
5. Meminta PLN untuk menghentikan praktek kejar tayang energi untuk kepentingan keuntungan semata dengan mengabaikan penolakan warga dan kerusakan ekologis;
6. Meminta pemerintah pusat untuk patuh pada UU Otonomi Daaerah dan UU Desa dengan menghormati kebijakan gubernur terkait program hilirisasi ekonomi non tambang dan menghentikan program pertambangan Geothermal;
7. Meminta seluruh pemerintah di NTT melakukan penolakan atas kebijakan pemerintah pusat yang top down atau tidak berasal dari aspirasi akar rumput (Bottom Up).

Umbu Wulang Tanaamah Paranggi, Direktur WALHI NTT mengatakan bahwa sikap pemaksaan kehendak oleh kementerian ESDM dan PLN adalah mentalitas orde baru yang serba sentralisasi dan tidak menghormati mandat reformasi yakni desentralisasi. “ Bayangkan saja, ESDM mengeluarkan kebijakan tanpa permisi ke rakyat NTT. Selanjutnya mereka datang mengiming imingi warga lokal dan mengabaikan hak tolak rakyat atas kebijakan mereka yang sepihak tersebut, “ tutur Umbu Wulang.

Umbu Wulang menambahkan publik NTT terus melakukan pengawasan terhadap proyek proyek pemerintah agar jangan sampai kerusakan ekologis tidak makin meluas, akibat proyek proyek tersebut. “ apalagi ini proyek Geothermal yang rakus lahan, rakus air. Padahal kita sendiri sedang mengalami tantangan dengan problem krisis air,“ tambahnya.

CP: 082228882044 (WALHI NTT)