Senin 07 September 2020 tiga orang masyarakat adat Hapu Tara Mbiha (56) Baron Kapengan Tana Homba (31), Retang Hadambiwa (30) dari Desa Patawang Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur di tahan pihak kepolisian atas dasar sangkaan  melakukan pengeroyokan dan pengerusakan barang atas kejadian yang terjadi pada awal Februari 2020 di Nyuara Ahu Desa Patawang. Kasus berawal pada tanggal 15 Februari 2020 ketika masyarakat adat Patawang yang berjumlah delapan (8) orang melarang pihak PT Muria Sumba Manis untuk menghentikan aktivitas mereka di lokasi tempat ritual (Katuada Nyuara Ahu) Desa Patawang, namun berakhir pada pelaporan dari pihak PT Muria Sumba Manis dengan tuduhan melakukan pengeroyokan dan pengerusakan barang milik perusahaan.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan ketiga orang masyarakat adat tersebut, awal kejadian bermula ketika masyarakat meminta buruh perusahaan yang menjaga di lokasi untuk membongkar rumah pos jaga api. Akan tetapi dengan alasan masih menunggu pihak Humas, ketiga orang masyarakat adat tersebut langsung melakukan pembongkaran tenda. Setelah melakukan pembongkaran ketiga orang ini langsung pulang ke rumah. Beberapa hari kemudian ketiganya di hubungi polisi untuk melakukan mediasi atas kejadian tanggal 15 Februari. Hingga status mereka di naikkan jadi tersangka. Ketiga masyarakat adat ini kemudian mendapatkan surat panggilan dari Resort Sumba Timur pada tanggal 2 September 2020, lalu mereka memenuhi panggilan pada tanggal 7 september 2020 dan dinyatakan berkas lengkap.

Perjuangan masyarakat adat Patawang atas lahan sudah berlangsung sejak tahun 2016 karena proses investasi PT Muria Sumba Manis tidak sesuai dengan prosedur yang baik. Terutama pada lahan-lahan yang di anggap vital searah khusus tempat ritual (Katuada Padang) di Nyuara Ahu. Namun penolakan masyarakat tersebut tidak pernah dihiraukan pihak Pemerintah Daerah maupun pihak Perusahaan hingga berujung pembongkaran rumah jaga milik perusahaan.

Persoalan ini juga sudah dilaporkan masyarakat adat kepada pihak kepolisian atas perusakan tempat ritual oleh PT Muria Sumba Manis namun di SP3-kan oleh pihak kepolisian dengan alasan kurang memenuhi bukti. Pihak masyarakat adat pun tetap menerima putusan tersebut dan terus berjuang mempertahankan tanah mereka dengan melaporkan pada pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan mendapatkan respon positif. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat rekomendasi mempertimbangkan kembali atas izin yang diberikan pada lahan masyarakat yang merupakan tempat ritual.

Atas dasar kejadian ini, Walhi NTT bersama Sabana Sumba sebagai organisasi yang melakukan pendampingan masyarakat adat mengecam tindak kriminalisasi terhadap masyarakat adat Patawang yang telah mempertahankan hak-hak mereka atas tanah secara khusus hak-hak mereka atas kebebasan beribadah. Walhi NTT dan Sabana Sumba meminta:

1. Menghentikan segala upaya kriminalisasi masyarakat adat yang memperjuangkan hak-hak mereka atas tanah dan kebebasan beribadah
2. Meminta pemerintah menjamin kebebasan beribadah sesuai Undang-Undang
3. Melakukan penyelesain persoalan/sengketa lahan di Desa Patawang dan wilayah-wilayah lain yang menjadi konsesi PT Muria Sumba Manis.

Nara Hubung

Petrus Ndamung (Divisi WKR Walhi NTT) 082237616594

Rambu Dai Mamy (Sabana Sumba) 082146322285

Umbu Deha Matolang (Sabana Sumba)

Paulus Ana Manang (Sabana Sumba)