Kabupaten Belu adalah salah satu kabupaten dari enam Kabupaten/Kota di Propinsi NTT, yang terletak di daratan Timor. Posisi geografis Kabupaten Belu dalam daratan Timor Propinsi NTT adalah di bagian paling timur dan berbatasan langsung dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Secara administratif, Kabupaten Belu yang memiliki luas wilayah mencapai 1.284,94 km², terbagi atas 12 kecamatan serta 81 Desa/Kelurahan (69 desa dan 12 kelurahan). Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Tasifeto Barat dengan luas wilayah 224,19 km² atau 17,45% dari luas wilayah Kabupaten Belu. Sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Atambua Barat dengan luas wilayah 15,55 km² atau 1,21% dari luas wilayah Kabupaten Belu.

Pada 2020 ini, sebagaimana Malaka, Belu juga melangsungkan Pilkada untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati. KPU Belu menetapkan dua calon yakni dr. Taolin Agustinus, Sp.PD – Drs. Aloysius Heleserens, MM dan Willybrodus Lay, SH – Drs. J. T. Ose Luan

Siapapun yang akan terpilih, memiliki tugas besar bagi urusan lingkungan hidup dan masyarakat adat di Belu. Berikut potret krisis dan tantangan yang harus diselesaikan oleh calon pemimpin terpilih Belu.

1. Krisis Tata Kelola Sampah dan Limbah

Persoalan sampah di Kabupaten Belu menjadi masalah klasik yang tidak kunjung terselesaikan di Belu. Sampai saat ini WALHI NTT mencatat bahwa Belu masih belum punya grand design pengelolaan sampah. Hal itu mengakibatkan penumpukan sampah secara liar masih terjadi.  Misalnya, di Rotiklot, Kec. Kakuluk Mesak, sekitar 24 kilometer arah Pintu Lintas Batas Motaain. Belu sebagai salah satu gerbang Indonesia yang berbatasan dengan Timor Leste harus menjadi kabupaten dengan tingkat kebersihan yang tinggi. Tata kelola sampah dan limbah yang buruk berdampak negatif kepada Malaka sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia. Calon pemimpin terpilih memiliki tantangan untuk pengelolaan sampah dari aspek hulu hingga hilir. Termasuk juga menegakkan UU No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.

2. Krisis Air

Krisis air di Belu merupakan PR besar bagi calon pemimpin Belu kedepannya. Sampai saat ini krisis air masih terus melanda kabupaten perbatasan ini terutama di musim kemarau panjang. Air merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Oleh karena itu, calon pemimpin terpilih Belu harus memprioritaskan masalah ini. Kedepannya, tidak ada lagi warga yang terpaksa mengkonsumsi air kubangan yang berada di bantaran kali seperti yang terjadi Kelurahan Fatuk Bok. Dalam catatan WALHI NTT, kecamatan-kecamatan di Belu belum ada yang memilki model pengelolaan air yang sistematis dan dikerjakan oleh pemerintah daerah. Hal ini harus menjadi agenda prioritas calon pemimpin terpilih Malaka kedepannya. Baik dalam konteks perlindungan dan penguatan sumber air hingga kemudahan akses air oleh warga Malaka. Misalnya perlindungan dan konservasi 46 mata air yang ada di Malaka, dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat secara berkelanjutan dan berkeadilan. Calon pemimpin terpilih harus mencegah terjadinya privatisasi yang meluas dalam urusan tata kuasa dan tata kelola air

3. Krisis pangan

Potensi krisis pangan di Belu terjadi hampir setiap tahunnya. Beragam hal jadi penyebabnya. Misalnya, dari gagal tanam dan gagal panen akibat iklim yang tidak menentu. Pada tahun 2020 ini, akibat kekeringan banyak petani yang mengeluhkan gagal tanam dan gagal panen. Mereka meminta pemerintah untuk tanggap dengan persoalan mereka. Persoalan lain soal krisis pangan yakni belum adanya kebijakan pangan lokal yang memadai dari pemerintah. Padahal pangan lokal di Kabupaten Belu sangat beragam. Misalnya, Aka bilan dan atau putak. Tantangan bagi calon pemimpin terpilih adalah meningkatkan indeks ketahanan dan kemandirian pangan di Malaka. Calon pemimpin terpilih juga punya PR untuk kebijakan preventif untuk mengatasi gagal tanam, gagal panen hingga rawan pangan akibat perubahan iklim.

4. Krisis Hutan

Krisis hutan juga menjadi PR bagi calon pemimpin terpilih di Belu. Hal ini juga menjadi urgen karena kelestarian hutan yang seluas 43 ribu hektar di Belu selalu terancam dari upaya pembalakan liar atau illegal logging. Misalnya, pada tahun 2019 terjadi kebakaran di wilayah hutan lindung. Luasannya mencapai kurang lebih 2 Ha dari 37 Ha. Tantangan bagi calon pemimpin terpilih yakni melakukan rehabilitasi kawasan hutan berbasis masyarakat dan mengeluarkan kebijakan yang komprehensif tentang tata pelindungan dan pengelolaan kawasan hutan. Selain itu, menghindari kebijakan yang mensyaratkan adanya alih fungsi kawasan hutan juga harus diperhatikan oleh pemimpin baru di Belu nantinya.

5. Perlindungan Masyarakat Adat

Di tengah hingar-bingar pembangunan, masyarakat adat kerap kali terabaikan. Dalam konteks Kabupaten Belu, masih begitu banyak komunitas masyarakat adat yang perlu diakui dan dilindungi hak-haknya. Hal ini penting guna memastikan komunitas masyarakat adat tidak tergusur dari peradaban pembangunan di Belu. Mampukah, pemimpin terpilih Belu pada 9 Desember 2020 memastikan adanya perda untuk perlindungan masyarakat adat? Masyarakat adat di Kabupaten Belu harus memastikan hal ini kedepannya.

6. PR Lingkungan Hidup dan Masyarakat adat lainnya

Calon pemimpin terpilih Belu memiliki PR besar dalam urusan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup serta perlindungan wilayah kelola rakyat dari upaya alih fungsi hingga perlindungan dan pengakuan sekaligus penguatan masyarakat adat di Belu. Berikut beberapa catatan lain menurut WALHI NTT yang menjadi pekerjaan rumah bagi calon pemimpin terpilih Belu:

1. Maraknya alih fungsi lahan produktif atas nama pembangunan
2. Perlindungan pesisir dari penghancuran ekosistem
3. Dampak perubahan iklim dan pemanasan global
4. Pemulihan daya dukung lingkungan terutama di ruang ruang yang menjadi sumber penghidupan masyarakat
5. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang ramah lingkungan dan berkeadilan.
6. Perlindungan wilayah Kelola petani dan nelayan dari ancaman pembangunan non pertanian dan nelayan.