Ketika Kawasan Ini Terganggu, Dampaknya Langsung Terasa: Kekeringan Semakin Parah, Sumber-Sumber Air Menyusut, dan Beban Hidup Masyarakat Meningkat. Perempuan, Petani Kecil, Serta Komunitas Yang Bergantung Langsung Pada Alam Menjadi Kelompok Yang Paling Terdampak.

WalhiNTT.Org Kupang, 26 Januari 2026 — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Eksekutif Daerah Nusa Tenggara Timur menyoroti aktivitas tambang rakyat di kawasan Wanggameti, Kabupaten Sumba Timur, sebagai ancaman serius terhadap ruang hidup masyarakat. Dalam siaran pers pada Senin (26/1/2026), Direktur Eksekutif Daerah Walhi NTT, Yuvensius Stefanus Nonga menegaskan bahwa praktik penambangan tersebut mencerminkan kegagalan tata kelola sumber daya alam dalam melindungi wilayah dengan fungsi ekologis vital.

“Apa yang terjadi di Wanggameti bukan sekadar soal tambang rakyat, tetapi soal kegagalan negara melindungi wilayah penyangga kehidupan. Ruang hidup masyarakat dikorbankan atas nama aktivitas ekstraktif,” ujar Yuven dalam siaran persnya.

Kawasan seperti Wanggameti kata Yuven, merupakan bagian dari bentang alam strategis yang memiliki peran vital sebagai penyangga kehidupan. Kawasan ini terhubung erat dengan sistem hutan, tata air, dan keanekaragaman hayati yang menopang kehidupan masyarakat Sumba Timur. Masuknya aktivitas pertambangan telah menggerus lapisan pelindung ekologis di kawasan tersebut. Tanah menjadi terbuka, vegetasi hilang, aliran air berubah, dan kualitas lingkungan mengalami penurunan signifikan.

Lebih lanjut, Yuven menjelaskan bahwa dampak dari kerusakan di wilayah hulu seperti Wanggameti tidak berhenti di sekitar lokasi tambang. Kerusakan tersebut akan terus mengalir hingga ke wilayah hilir dan berdampak langsung pada sektor pertanian, ketersediaan air bersih, serta keselamatan hidup masyarakat sumba timur.

“Kerusakan di hulu akan selalu dibayar mahal oleh masyarakat di hilir, terutama petani dan warga yang bergantung pada sumber air alami,” ujar Yuven dengan nada tegas.

WALHI NTT memandang kondisi ini sebagai cerminan dari kebijakan dan praktik pengelolaan sumber daya alam yang masih menempatkan wilayah penting secara ekologis sebagai ruang yang dapat dikorbankan. Negara dinilai lebih kuat dalam memberikan ruang bagi aktivitas ekstraktif dibandingkan memastikan perlindungan kawasan penyangga kehidupan. Akibatnya, masyarakat di sekitar wilayah terdampak menjadi pihak yang pertama merasakan dampak kerusakan, namun paling sedikit memiliki kendali atas keputusan yang menentukan masa depan wilayahnya.

Aktivitas tambang rakyat di Wanggameti juga memperlihatkan krisis tata kelola yang berlapis. Ketiadaan perlindungan ketat terhadap kawasan penting, lemahnya pengawasan, serta tidak adanya batas tegas terhadap wilayah yang seharusnya dijaga membuka ruang bagi eksploitasi yang terus meluas. “Lemahnya pengawasan dan tidak jelasnya batas kawasan lindung membuat kerusakan terus terjadi dan semakin sulit dikendalikan,” ujar Yuven Nonga.

Dalam konteks Nusa Tenggara Timur yang memiliki tingkat kerentanan ekologis tinggi, tekanan terhadap wilayah seperti Wanggameti membawa risiko berlipat. Curah hujan yang terbatas dan musim kering yang panjang menjadikan kawasan hulu berfungsi sangat krusial sebagai penyimpan dan pengatur air. Ketika kawasan ini terganggu, dampaknya langsung terasa: kekeringan semakin parah, sumber-sumber air menyusut, dan beban hidup masyarakat meningkat. Perempuan, petani kecil, serta komunitas yang bergantung langsung pada alam menjadi kelompok yang paling terdampak.

“Ketika kawasan hulu rusak, masyarakat kecil terutama perempuan dan petani menjadi pihak yang paling menderita. Ini bukan sekadar krisis lingkungan, tetapi juga krisis keadilan sosial,” kata Yuven.

Situasi ini memperlihatkan ketimpangan yang nyata. Manfaat dari aktivitas ekstraktif bersifat sempit dan jangka pendek, sementara kerusakan ekologis harus ditanggung secara luas oleh masyarakat dan berlangsung dalam jangka panjang. Kerusakan lingkungan di Wanggameti menjadi bagian dari pola yang juga terjadi di berbagai wilayah lain di NTT, baik melalui tambang skala besar maupun aktivitas penambangan tanpa izin, di mana keselamatan ekologis kerap berada di posisi paling lemah dalam proses pengambilan keputusan.

WALHI NTT menegaskan bahwa perlindungan wilayah seperti Wanggameti harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Kawasan dengan fungsi penyangga kehidupan tidak boleh diperlakukan sebagai cadangan ruang eksploitasi. “Jika cara pandang ini tidak diubah, maka krisis ekologis di NTT akan semakin dalam dan masyarakat akan terus menanggung dampak dari keputusan yang tidak mereka tentukan,” tegas WALHI NTT.

WALHI NTT berharap negara segera mengambil langkah tegas dan berpihak pada keselamatan ruang hidup masyarakat dengan menghentikan seluruh aktivitas penambangan di kawasan Wanggameti serta melakukan pemulihan ekologis secara menyeluruh. Lebih dari itu, kata Yuven, Walhi NTT juga mendorong keterlibatan penuh masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan di wilayahnya, sebagai bentuk penghormatan atas hak hidup yang adil dan berkelanjutan.

Menjaga Wanggameti berarti menjaga keberlanjutan hidup masyarakat Sumba Timur, baik hari ini maupun bagi generasi mendatang. Ketika wilayah penyangga kehidupan rusak, yang hilang bukan hanya bentang alam, tetapi juga fondasi kehidupan sosial dan ekologis di Nusa Tenggara Timur.***

Penanggungjawab Rilis: Yuvensius Stefanus Nonga (Direktur WALHI NTT)
Contact Person: +62 822-2888-2044

Admin Walhi NTT