Sumba Barat Daya, 10 September 2025 – Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nusa Tenggara Timur, Umbu Wulang Tanaamah Paranggi, menegaskan bahwa Pulau Sumba tidak boleh dijadikan lokasi tambang. Hal itu ia sampaikan dalam diskusi publik bertema “Perlindungan Petani dan Nelayan di Tengah Krisis Ekologi” di Aula Universitas Stella Maris (UNMARIS) Sumba, sebagai bagian dari rangkaian Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) XIV.

Umbu Wulang membuka pandangannya dengan sapaan adat wee maringi wee malala yang berarti “air yang menyejukkan kehidupan”. Menurutnya, air adalah sumber utama kehidupan di Sumba, sehingga tidak boleh dikorbankan oleh aktivitas tambang.

“Bapak mama semua, kita satu Sumba. Jangan ada sekat barat atau timur, yang kita kenal adalah mata air yang memberi kehidupan. Banyak yang telah hilang dari Sumba, mulai dari cendana hingga kuda Sandelwood. Jika itu lenyap, artinya kita telah gagal menjaga warisan leluhur. Karena itu Pulau Sumba tidak boleh ditambang,” tegasnya.

Ia menjelaskan, hilangnya pohon cendana yang dulu menjadi simbol Pulau Sumba adalah bukti bahwa eksploitasi tanpa kendali akan membawa kerugian besar. Begitu pula dengan kuda Sandelwood, ikon budaya Sumba yang jumlahnya terus menurun akibat berkurangnya padang penggembalaan.

“Kita harus belajar dari kehilangan itu. Jika alam terus dieksploitasi, kita tidak hanya kehilangan pohon dan kuda, tapi juga kehilangan identitas, budaya, dan masa depan generasi,” ujar Umbu Wulang.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa krisis ekologis tidak bisa dipandang semata-mata sebagai isu lingkungan. Kerusakan tanah, air, dan hutan akan berdampak langsung pada kehidupan ekonomi petani dan nelayan.

“Kalau tanah dan air rusak, maka ekonomi kita pun hancur. Petani gagal panen, nelayan kehilangan hasil tangkapan, dan masyarakat adat kehilangan ruang hidup. Tema diskusi ini adalah doa bagi petani dan nelayan di tengah krisis ekologis,” katanya.

Umbu Wulang juga menyinggung soal mentalitas yang memecah masyarakat berdasarkan kepentingan daerah. Menurutnya, perbedaan itu justru memperburuk kondisi dan menghambat upaya kolektif menjaga alam.

“Tanah ini diwariskan kepada kita. Maka mari kita wariskan tanah dan air yang lebih baik kepada generasi baru. Sumba harus dibangun dengan model ekonomi berbasis kelestarian alam, bukan dengan tambang yang hanya merusak,” tutupnya.

https://www.korantimor.com/lintas-nusa/1546556760/direktur-walhi-ntt-pulau-sumba-tidak-boleh-ditambang-sebab-kalau-tanah-rusak-ekonomi