Bupati menegaskan bahwa sikap pemerintah daerah sejalan dengan koalisi masyarakat sipil, yakni menolak segala bentuk aktivitas tambang di Sumba Timur. Isu ini juga akan dibahas dalam forum FORKOMPIMDA untuk memastikan koordinasi lintas sektor.

Ket. Foto : Koalisi Masyarakat Sipil Saat Audiensi Berlangsung Bersama Pemda Sumba Timur (Bupati, Wakil Bupati & Asisten II)

Waingapu, WalhiNTT. Org 25 Februari 2026 – Koalisi Masyarakat Sipil Sumba Timur yang terdiri dari Stimulant Institute, PELITA, Bumi Lestari, YKPAI, SID, KOPPESDA, Kawan Baik, LPA Sumba Timur, SOPAN Sumba, FPRB ST, AMAN Sumba Timur, dan WALHI NTT menggelar audiensi dengan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur pada Rabu, (25/2/2026). Dalam audiensi tersebut Koalisi mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Sumba Timur segera terbitkan Surat Keputusan (SK) penghentian aktivitas tambang emas ilegal, disertai langkah penegakan hukum dan pengawasan terpadu.

Koalisi Menilai, Aktivitas penambangan emas ilegal di Kabupaten Sumba Timur kian menunjukkan eskalasi yang mengkhawatirkan. Sejak mulai terdengar pada Mei 2025, praktik ini berkembang masif di wilayah hulu daerah aliran sungai (DAS) yang menjadi penopang kehidupan masyarakat. Tidak hanya mengancam keberlanjutan ekologis, aktivitas tersebut juga memicu krisis sosial, ekonomi, budaya, hingga kesehatan masyarakat.

Wilayah yang terdampak mencakup kawasan hulu enam sungai utama, yakni: DAS Kambaniru, Melolo, Kawangu, Watumbaka, Kadumbul, dan Nggongi. Sungai-sungai ini menghidupi 13 kecamatan, 52 desa, dan 8 kelurahan di Kabupaten Sumba Timur. “Kerusakan di wilayah hulu berarti ancaman langsung bagi ketersediaan air bersih, pertanian, peternakan, dan ketahanan pangan ribuan keluarga yang tinggal di wilayah hilir, ujar salah satu perwakilan Koalisi”.

Sebagian besar aktivitas tambang berada di kawasan penyangga Taman Nasional Laiwangi Wanggameti, yang merupakan bagian dari bentang alam konservasi Taman Nasional Matalawa. Kawasan ini bukan hanya penting secara ekologis, tetapi juga menjadi fondasi sistem hidrologi dan ekosistem sabana khas Sumba.

Koalisi Masyarakat Sipil Sumba Timur menemukan bahwa titik-titik tambang tersebar di desa-desa hulu seperti Ramuk, Mahaniwa, Katikuwai, Wanggameti, Katikutana, Karipi, Praibokul, Bila, Laimeta, Mahu Bokul, dan Maidang. Aktivitas juga meluas ke Tandulajangga, Kiritana, hingga Kelurahan Lumbukore.

Metode yang digunakan mencakup pendulangan tradisional, penggalian dan penyaringan material di bantaran sungai, serta penggunaan mesin sedot air bertekanan tinggi. Aktivitas umumnya berlangsung pada malam hari untuk menghindari pengawasan. Selain mengubah bentang alam dan merusak vegetasi hutan, praktik ini telah menimbulkan korban jiwa akibat kecelakaan kerja di lokasi tambang.

Ancaman Serius terhadap Ekosistem Hulu DAS
Menurut Koalisi, kerusakan hulu DAS adalah ancaman jangka panjang yang dampaknya melampaui generasi saat ini. Penggalian masif di bantaran sungai mempercepat erosi dan sedimentasi. Hilangnya tutupan vegetasi memperlemah daya serap tanah dan meningkatkan risiko banjir bandang saat musim hujan, sekaligus memperparah kekeringan di musim kemarau.

Sumba Timur memiliki karakter iklim semi-arid dengan curah hujan relatif rendah, sekitar 1.600–2.000 mm per tahun. Dalam kondisi ekologis yang sudah rentan, gangguan di wilayah tangkapan air akan secara langsung memengaruhi debit sungai, kualitas air, dan keberlanjutan sistem pertanian tadah hujan yang menjadi tumpuan ekonomi lokal.

Selain itu, penggunaan merkuri dalam proses pemisahan emas menambah dimensi krisis yang lebih serius. Berdasarkan penelitian Nexus3 Foundation, pertambangan emas skala kecil di Indonesia menyumbang 69,7% emisi merkuri nasional. Merkuri mencemari air, tanah, dan biota perairan, lalu masuk ke rantai makanan. Paparan jangka panjang berdampak pada gangguan saraf, penurunan fungsi kognitif anak, gangguan perkembangan janin, serta berbagai penyakit kronis lainnya.

“Dengan demikian, yang terancam bukan hanya lanskap hutan, melainkan kualitas hidup generasi Sumba Timur ke depan”.

Dampak Sosial, Budaya, dan Ekonomi: Euforia yang Menyesatkan
Dalam pemaparannya, Koalisi Sipil ungkap euforia emas membawa perubahan sosial yang signifikan. “Sejumlah anak dilaporkan putus sekolah karena terlibat atau terdampak dari aktivitas tambang, pelayanan pemerintahan desa terganggu karena aparat dan warga terseret arus ekonomi instan. Konflik horizontal antarwarga muncul akibat perebutan lokasi tambang”.

Secara budaya, perubahan orientasi hidup dari pertanian dan peternakan menuju eksploitasi tambang memperlemah nilai komunal masyarakat Sumba yang selama ini bertumpu pada relasi sosial, tanah, dan ternak sebagai simbol kesejahteraan. Ketergantungan pada ekonomi ekstraktif yang tidak berkelanjutan berpotensi menciptakan kerentanan baru ketika sumber emas menipis.

“Ironisnya, aktivitas ini tidak memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Pendapatan Asli Desa (PADes). Namun, lagi-lagi negara dan daerah menanggung dampak ekologis dan sosial, sementara keuntungan ekonomi mengalir tanpa tata kelola yang jelas, ungkap salah satu perwakilan koalisi tersebut”.

Potret Kerusakan Lingkungan di Kawasan Penyangga Taman Nasional Laiwangi Wanggameti, Sumber : (Koalisi Masyarakat Sipil).

Audiensi dengan Pemerintah Daerah
Merespons situasi ini, Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali, S.T., M.T, menegaskan bahwa sikap pemerintah daerah sejalan dengan koalisi masyarakat sipil, yakni menolak segala bentuk aktivitas tambang di Sumba Timur. Isu ini juga akan dibahas dalam forum FORKOMPIMDA untuk memastikan koordinasi lintas sektor.

“Pemerintah Kabupaten Sumba Timur secara tegas menolak segala bentuk aktivitas pertambangan di wilayah Sumba Timur. Sikap ini sejalan dengan aspirasi koalisi masyarakat sipil dan akan kami bahas dalam forum FORKOMPIMDA untuk memastikan koordinasi lintas sektor berjalan solid.”

Wakil Bupati Sumba Timur, Yonathan Hani, S.Kom., M.AP, menyampaikan komitmennya untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan agar tetap selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan.

“Kami berkomitmen untuk mengevaluasi setiap kebijakan pembangunan agar tetap selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan, demi menjaga keseimbangan antara kemajuan daerah dan kelestarian alam di Sumba Timur.”

Sementara itu, Asisten II Pemda, Yuulis Ngenju, menekankan pentingnya solusi ekonomi alternatif melalui skema padat karya, penguatan jaring pengaman sosial, serta transisi mata pencaharian berbasis potensi lokal.

“Pemerintah daerah perlu mendorong solusi ekonomi alternatif melalui skema padat karya, penguatan jaring pengaman sosial, serta transisi mata pencaharian berbasis potensi lokal agar masyarakat tetap sejahtera dan berdaya, ujarnya”.

Jalan Keluar: Perlindungan Hulu sebagai Investasi Masa Depan
Koalisi menegaskan bahwa perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Laiwangi Wanggameti adalah langkah strategis dan tidak bisa ditawar. Menjaga hulu DAS berarti menjaga air, pangan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat Sumba Timur.

Langkah strategis, Koalisi Masyarakat Sipil Mendorong :
1. Penerbitan SK penghentian aktivitas tambang emas ilegal.
2. Penegakan hukum tegas dan berkeadilan terhadap pelaku dan jaringan pendukungnya.
3. Pengawasan menyeluruh terhadap rantai produksi dan distribusi emas ilegal.
4. Menjadikan perlindungan wilayah penyangga sebagai prioritas pembangunan daerah 2025–2029.
5. Kolaborasi multipihak untuk pemulihan ekosistem dan penguatan ekonomi masyarakat hulu DAS.
6. Pengembangan ekonomi hijau berbasis potensi lokal seperti pertanian konservasi, komoditas bernilai tambah, dan wisata alam.

Audiensi ini bukan sekadar ruang dialog, melainkan seruan tegas untuk bertindak. Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Pemerintah Kabupaten Sumba Timur agar segera menerbitkan Surat Keputusan penghentian aktivitas tambang emas di kawasan Taman Nasional Laiwangi Wanggameti dan wilayah penyangganya.

Langkah tersebut menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah daerah terhadap perlindungan lingkungan, keselamatan masyarakat, serta keberlanjutan sosial budaya. Tanpa keputusan yang cepat dan tegas, ancaman terhadap sumber air, hutan, dan ruang hidup warga akan terus membayangi.

Menerbitkan SK penghentian hari ini berarti memastikan masa depan Sumba Timur tetap lestari, produktif, dan aman bagi generasi yang akan datang.