Kebijakan penghentian tambang oleh Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi yang secara tegas menyampaikan bersiap menghadapi para pengusaha tambang yang pasti terganggu dan bersiap dibenci oleh pengusaha tambang terkait adalah salah satu kebijakan pemerintah yang memiliki perspektif keberlanjutan lingkungan di NTT. 309 ijin tambang yang tersebar di 17 Kabupaten di NTT dengan perincian sebagai berikut: Belu 84 izin, TTU 70 izin, Kabupaten Kupang 34 izin, Ende 20 izin, Manggarai 18 izin, TTS 16 izin, Rote Ndao 15 izin, Nagekeo 14 izin, Alor 12 izin, Manggarai Timur 7 izin, Ngada 5 izin, Propinsi NTT 5 izin, Sabu Raijua 2 izin, SBD 2 izin, Sumba Tengah 2 izin, Manggarai Barat 1 izin, Sumba Barat 1 izin, Sumba Timur 1 izin, menghasilkan berbagai dampak buruk terhadap masalah lingkungan, antara lain berupa pembabatan hutan pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, merampas lahan, mencemari air dan pesisir pantai akibat pembuangan limbah/tailing kesungai atau laut, warga dikriminalisasi karena membela tanah dan airnya bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Dampak buruk lainnya, usaha pertambangan dapat pula memicu terjadinya konflik sosial antar pengusahan pertambangan dengan masyarakat sekitar kawasan pertambangan atau antara sesama masyarakat disekitar tambangan.

Pada hakikatnya, pembangunan sektor pertambangan dan energi adalah mengupayakan suatu proses pengembangan energi dan sumber daya mineral yang bersifat tidak terbaharui (wasting asset or unrenewable) yang kemudian memberikan dampak buruk bagi kelestarian lingkungan hidup serta masyarakat sekitar. Sebagai contoh proses penambangan emas dengan teknik amalgamasi adalah dengan menggunakan merkuri (Hg). Logam merkuri atau air raksa (Hg) berwarna perak cair dengan nama kimia hydrargyrum. Merkuri bersifat sangat beracun sehingga U.S. Food and Administration (FDA) menentukan Nilai Ambang Batas (pembakuan) kadar merkuri yang berada dalam jaringan tubuh yaitu sebesar 0,005 ppm. Merkuri adalah suatu jenis logam yang banyak ditemukan di alam dan senyawa organik dan anorganik yang terkandung dalam batu-batuan, bijih tambang, tanah, air dan udara.

Merkuri dengan konsentarasi yang tinggi sangat berbahaya untuk lingkungan maupun manusia sendiri. Dengan adanya merkuri dengan konsentrasi yang tinggi pada tanah, air dan udara menyebabkan organisme yang berada di daerah tersebut mengandung merkuri atau bahkan menyebabkan organisme mengalami kematian karena tidak bisa bertahan hidup karena adanya merkuri yang bersifat toksik. Ikan atau bahan lainnya yang mengandung merkuri dikonsumsi oleh manusia juga sangat berbahaya dan apabila mengkonsumsi terus menerus akan menyebabkan penyakit yang berujung pada kematian.

Dampak adanya merkuri yang teraakumulasi pada lingkungan akan mempunyai dampak terhadap ekonomi yaitu penurunan hasil panen disebabkan berkurang produksi pertanian (pendapatan menurun), ikan dan hasil sungai lainnya yang terkontaminasi (tidak dapat dipasarkan) dengan demikian mengurangi pendapatan dari sektor perikanan.

Oleh karena itu langkah pemerintah propinsi NTT untuk menghentikan seluruh IUP di NTT merupakan salah satu langkah penyelamatan lingkungan yang patut mendapatkan apresiasi positif dari semua kalangan. Ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan dalam upaya penghentian ijin tambang:

• Pertama: Keseriusan pemerintah propinsi NTT dalam melakukan moratorium ijin tambang bisa terlihat dari upaya apakah Gubernur berani untuk menghentikan upaya rencana pembangunan smelter. Karena berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, tambang baru bisa beroperasi bila ada smelter. Sementara ada warisan dari periode sebelumnya tentang pembangunan smelter di Kawasan Industri Bolok (KIB), Desa Bolok oleh PT Gulf Mangan Group perusahaan mangan dari Perth, Australia Barat yang diresmikan pada tanggal 20 juli 2018 yang lalu oleh Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Provinsi NTT Robert Simbolon dan didampingi oleh Mantan Gubernur NTT Frans Lebu Raya pada;
• Kedua: meminta gubernur terpilih untuk membuka seluas-luasnya partisipasi publik untuk mengawasi dan ikut terlibat dalam proses masa moratorium tambang, agar proses moratorium tidak disusupi oleh kepentingan lain untuk hadirnya kembali investasi tambang yang merusak lingkungan dan mengabaikan aspek keadilan;
• Ketiga: untuk tambang galian C, perlu ada kontrol pemerintah terutama dalam mengatur bentuk dan sistem pengelolaan secara proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikembangkan dengan mengacu pada kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang merupakan strategi dalam pengelolaan bahan galian C;
• WALHI NTT secara tegas menyatakan siap bersama Gubernur NTT untuk menghadapi bila ada perusahaan tambang yang melakukan gugatan kepada Pemerintah Daerah atau dengan kata lain WALHI siap melakukan intervensi atau terlibat sebagai pihak ketiga sebagaimana tertuang dalam pasal 83 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.