Setahun Kematian Poro Duka

Peringati HATAM, Aktivis Lingkungan di Kupang Gelar Aksi Tolak Tambang
Juni 23, 2020
Lomba Penulisan Artikel untuk Calon Legislatif di NTT
Juni 23, 2020

Setahun Kematian Poro Duka

Berdasarkan laporan akhir tahun oleh KPA (Konsorsium Pembaharuan Agraria) tentang jumlah konflik agraria sepanjang kepemimpinan Jokowi-JK maka dapat disimpulkan bahwa konflik agraria terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 jumlah konflik mencapai 252 kasus, pada tahun 2016 meningkat menjadi 450 kasus, dan pada tahun 2017 meningkat lagi menjadi 659 kasus. Konflik agraria yang terus meningkat menunjukan bahwa situasi ekonomi dan politik di bawah pemerintahan Jokowi-JK tidak mampu menjadikan program reforma agraria sebagai solusi dari kemelut ini. Sedangkan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota atau Kabupaten yang cendrung mengutamakan kepentingan investor/pemodal dari pada petani juga menjadi penyumbang terbesar terhadap meningkatnya konflik agraria.

Investasi perkebunan skala besar dan investasi pariwisata yang kini menjadi kebanggaan pemerintah Provinsi NTT maupun pemerintah Kabupaten telah banyak menghilangkan ruang hidup masyarakat. Dalam proses penerbitan sertifikat ataupun izin pengunaan lahan (HGU, HGB dan Hak Pakai) oleh BPN sering lupa atau mungkin sengaja lupa untuk melihat status kepemilikan lahan atau riwayat tanah sehingga selalu menimbulkan konflik vertikal yang berujung pada penindasan terhadap masyarakat. Jika konflik agraria ini terus dibiarkan maka tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada lagi korban nyawa seperti yang terjadi pada Poro Duka salah satu warga Desa Patiala Bawah, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat.

Kematian Poro Duka masih menyimpan duka terhadap petani di Nusa Tenggara Timur khususnya masyarakat Sumba Barat dalam mempertahankan kedaulatan atas tanah. Hal ini juga merupakan cerminan bahwa pemerintah selalu menempatkan jalur represif dalam melakukan upaya meredam gejolak masyarakat yang sedang mempertahankan hak atas tanah dalam memperoleh kehidupan.

Tindakan brutal dan represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Sumba Barat terhadap masyarakat dipicu karena masyarakat menolak pengukuran tanah yang dilakukan oleh BPN bersama PT. SMK (Sutra Marosi Kharisma) di 7 bidang tanah dengan luas 200 ha. Penolakan yang dilakukan oleh masyarakat terjadi karena masyarakat ingin mengetahui secara jelas terkait status kepemilikan PT. SMK

Dalam peristiwa tersebut aparat dari Polres Sumba Barat menggunakan kekerasan dan bahkan menggunakan senjata api untuk membubarkan masa yang menolak pengukuran tanah. Akibatnya dua orang terkena tembakan, dan 1 orang meninggal dunia yaitu Poro Duka, dan 10 orang mengalami kekerasan fisik, bahkan ada 1 korban anak kecil yang sekarang duduk bangku SMP tidak luput menjadi korban kekerasan. Kasus ini menambah deretan fakta tentang sikap negara terutama Polri dalam menyelesaikan konflik agraria dengan cara intimidasi, kriminalisasi dan kekerasan yang menimbulkan korban nyawa.

Pada tanggal 25 April 2018 kasus ini telah dilaporkan oleh keluarga korban yang didampingi oleh kuasa hukum pada kantor Bantuan Hukum Sumba & SALURA dengan Nomor Laporan Polisi: LP/PID/II/2018/NTT/RES.SB/SEK.LBY dan telah menerima tanda bukti laporan dengan nomor: TBL/II/IV/2018/NTT/ RES.SUMBA BARAT/ SEK. LBY. Penyelidikan oleh Polres Sumba Barat telah berlangsung selama lebih dari 1 bulan dan kemudian kasus ini dilimpahkan ke Polda NTT pada tanggal 08 Juni 2018 berdasarkan surat pemberitahuan oleh Polres Sumba Barat dengan nomor : B/174/VI/2018/RESKRIM.

Setahun berlalu, sampai dengan hari ini yaitu tanggal 25 April 2019, kasus ini masih mengundang tanya. Sejauh mana proses penyelidikannya ? Mungkinkah pariwisata berdarah ini tidak terulang kembali ? Siapa yang bisa menjamin ? Jangan biarkan anggapan masyarakat bahwa ”hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah” terus melintas di pikiran masyarakat. Bertindaklah seadil-adilnya sebab itu tugas kita bersama.

 

Dominikus Karangora

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

WALHI Desak

Kedatangan masyarakat dua desa tersebut bukan merupakan kedatangan pertama ke Kementerian ATR/ BPN. Warga berharap kunjungan kali ini membuat Kementerian ATR/BPN memprioritaskan penyelesaian konflik agraria di desa mereka.

壯陽藥台灣購物

但俗話說“是藥三分毒”,另外從個人情感來說不管是ED患者自己還是其性伴侶,對長期依靠威而鋼支撐性生活肯定都是非常不滿意的,威而鋼, 因此只要了解避免了以上禁忌症,現有的臨床經驗來看,在醫生指導下長期服用威而鋼還是沒有問題的。

犀利士壯陽藥線上購買

晚睡熬夜、睡眠過少會影響心臟健康、動脈血管健康,使心臟動泵出血液的力量變弱,血管動脈老化變窄,從而引起器質性勃起功能障礙(陽痿)。犀利士的副作用類似,所以亦會加重犀利士副作用症狀,請應謹慎使用。